JAKARTA, AFU.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankannya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Saran itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, pertemuan yang sama ketika Gibran menyatakan niat mundur.
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan jalur PK itu tertutup. Menurut Yusril, putusan MA soal suket penyetaraan pendidikan Gibran sudah final dan tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK. “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran menambahkan, Prabowo juga menyarankannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK. Ia menyebut hubungannya dengan Prabowo sudah seperti ayah dan anak. Gibran juga menyatakan tidak ingin dinamika yang terjadi berubah menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Yusril menjelaskan alasan jalur itu buntu. Perkara yang diputus MA lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026 merupakan gugatan advokat Subhan Palal terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran tidak pernah masuk sebagai tergugat intervensi.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.
Yusril juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA. Menurut dia, pembatalan suket berlaku surut sejak dokumen itu diterbitkan. Jika Kemendikdasmen sudah mencabut suket tersebut, objek gugatan di PTUN otomatis tidak ada lagi.
Kemendikdasmen belum memproses putusan MA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut belum ada proses hukum lanjutan maupun pembahasan internal, termasuk soal perintah menarik dan memusnahkan suket. “Belum ada, belum ada,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Gedung DPR.
Waktu yang tersedia bagi kementerian tidak panjang. Lewat putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas batas waktu pencabutan keputusan tata usaha negara dari 60 menjadi 14 hari kerja. Jika tidak dicabut dalam tenggat itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima, keputusan yang disengketakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
Artinya, ada atau tidak ada tindakan dari Kemendikdasmen, Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 akan kehilangan kekuatan hukum begitu tenggat itu terlewati. MK sendiri pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara SMA. Saran untuk terus berperkara itu memunculkan kritik soal keseriusan niat mundur Gibran. Politikus PDIP Guntur Romli menilai yang diumumkan Istana baru sebatas niat, belum surat pengunduran diri resmi. “Ini bukan pamit. Ini mengulur waktu,” kata Guntur.
Sementara itu, tekanan di DPR terus bertambah. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi sudah meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP), dua kali lipat syarat minimal 25 pengusul, dan dokumennya sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Yusril menyerahkan langkah selanjutnya kepada Gibran sendiri. Hingga Selasa malam, Gibran belum menyatakan apakah niat mundurnya tetap berlaku atau menunggu hasil upaya hukum yang disarankan Prabowo. (RHU)