JAKARTA, AFU.ID — Irjen Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, hari ini. Sidang etik tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto itu kini di ambang ancaman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena kasus yang juga menyeret Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sidang etik terhadap mantan Korspripim Polri itu digelar di Mabes Polri. "Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Meski begitu, Isir belum mengungkap lebih jauh hasil sidang dan sosok majelis KKEP Polri yang akan memimpin sidang tersebut. "Nanti kami perbarui lagi," kata Isir.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution menyatakan akan blak-blakan membuka kasus penyadapan yang telah menetapkan empat orang tersangka berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, yang memastikan akan kooperatif dan terbuka dalam proses hukum dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. “Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna dalam keterangan video yang dipublikasikan, Jumat (6/11/2026).
Krisna juga memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahrie Sonta berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menyatakan bahwa kliennya telah mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Krisna juga mengaku tak ada intimidasi terhadap Ahrie. “Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” jelas dia.
Untuk diketahui, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan presiden dan sejumlah tokoh petinggi negara. Mereka adalah eks Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Atas perbuatannya, penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap empat tersangka yang kini ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur larangan secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Kemudian, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ketentuan ini mengatur perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik. Lalu, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengatur larangan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. (FAP)