AFU.id

Indeks Berita

Kebijakan KAI soal Tiket Gratis Anak Digugat, Diminta Berlaku Sampai Usia 5 Tahun

Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mewajibkan anak usia tiga tahun ke atas membayar tiket dengan tarif setara dewasa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan itu dinilai menyimpang dari Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mengatur kewajiban fasilitas khusus bagi anak di bawah lima tahun. Gugatan uji materi ini diajukan seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa. Berdasarkan salinan permohonan yang dikutip dari situs resmi MK, pemohon

Kebijakan KAI soal Tiket Gratis Anak Digugat, Diminta Berlaku Sampai Usia 5 Tahun

Anak Usia 3 Tahun Harus Bayar Penuh, Batas Tiket Gratis KAI Digugat ke MK

Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang hanya memberikan tiket gratis kepada anak di bawah tiga tahun telah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Jangkung Sido Sentosa, dengan tujuan untuk memperjelas makna Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Perkeretaapian yang mewajibkan pemberian fasilitas khusus bagi anak di bawah lima tahun. Pemohon berargumen bahwa frasa "fasilitas khusus" seharusnya mencakup tiket gratis, sehingga anak usia tiga tahun tidak dipaksa untuk membayar tarif penuh, menging

Anak Usia 3 Tahun Harus Bayar Penuh, Batas Tiket Gratis KAI Digugat ke MK

Lebih dari 70 Persen Depot Air Isi Ulang di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan Terkontaminasi E. coli

Lebih dari 70 persen depot air minum isi ulang (DAMIU) di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan terkontaminasi bakteri E. coli, dengan hasil uji laboratorium menunjukkan 84 persen depot di Bandung, 73 persen di Sumedang, dan 78 persen di Jakarta Selatan positif terpapar bakteri tersebut. Kementerian Perdagangan mengingatkan pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan dan higienitas, termasuk kepemilikan sertifikat dan pemeriksaan berkala, guna melindungi konsumen dari risiko kesehatan. Meskipu

Lebih dari 70 Persen Depot Air Isi Ulang di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan Terkontaminasi E. coli

10 URI Disiapkan untuk Cetak Pemimpin, Fungsinya Dinilai Berisiko Tumpang Tindih dengan Lemhannas dan PTN

Pemerintah Indonesia berencana mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pemimpin, namun langkah ini dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah ada. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah untuk menetapkan batas kewenangan setiap lembaga terkait sebelum menjalankan URI, serta lebih memprioritaskan peningkatan mutu PTN yang sudah ada. URI

10 URI Disiapkan untuk Cetak Pemimpin, Fungsinya Dinilai Berisiko Tumpang Tindih dengan Lemhannas dan PTN

Judi Online Gerogoti Birokrasi, 51 Ribu ASN Terdeteksi Aktif

Sebanyak 51.611 aparatur sipil negara tercatat terlibat aktif dalam judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengaku telah mengantongi identitas hingga jejak transaksi para pegawai tersebut. Temuan ini menjadi peringatan serius karena melibatkan abdi negara yang seharusnya menjaga pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Data tersebut diungkap dalam sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi ASN yang digelar secara daring, Selasa (28/7/2026). Kepala Bappe

Judi Online Gerogoti Birokrasi, 51 Ribu ASN Terdeteksi Aktif

FX Rudy Ungkap 6 Kebohongan Jokowi: Soal Mobil Esemka, Pencalonan Gibran, hingga Klaim Penggusuran

FX Hadi Rudyatmo, mantan Wali Kota Solo dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, mengungkap enam klaim yang dianggapnya sebagai kebohongan yang melekat pada Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara di podcast. Rudy membantah narasi bahwa Jokowi mengalami tiga kali penggusuran, mengklaim bahwa ia sendiri yang mengalaminya, serta menyatakan bahwa Jokowi hanya hadir di dua dari 54 pertemuan dengan pedagang kaki lima. Ia juga mengklarifikasi bahwa mobil Esemka bukan hasil rancangan Jokowi, mengung

FX Rudy Ungkap 6 Kebohongan Jokowi: Soal Mobil Esemka, Pencalonan Gibran, hingga Klaim Penggusuran

261 Pegawai BGN Dipecat, Bersih-Bersih Internal Jangan Sekadar Gimik

Badan Gizi Nasional (BGN) telah memecat 261 pegawai non-aparatur sipil negara dan tenaga ahli terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam program pemenuhan gizi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengapresiasi langkah tersebut, namun mendesak agar pemeriksaan menyeluruh dilakukan di seluruh bagian BGN untuk memastikan bahwa tindakan ini bukan sekadar gimik, melainkan upaya serius dalam memberantas praktik korupsi. Selain itu, BGN akan menindaklanjuti pelanggaran disipli

261 Pegawai BGN Dipecat, Bersih-Bersih Internal Jangan Sekadar Gimik

BGN Tutup 833 Dapur MBG, DPR: Bukan Terobosan, Itu Kewajiban

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup permanen 833 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar standar operasional, yang menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, yang menilai tindakan tersebut sebagai kewajiban, bukan terobosan. Penutupan ini disebabkan oleh pelanggaran terkait higienitas, sanitasi, dan kualitas makanan yang dapat membahayakan penerima manfaat, dengan proses verifikasi dan perizinan yang dinilai bermasalah dari awal. Sementara itu, pengelola dapur

BGN Tutup 833 Dapur MBG, DPR: Bukan Terobosan, Itu Kewajiban

Status Tersangka Korupsi MBG Digugat, Kejagung Minta Praperadilan Lodewyk Ditolak

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang memproses gugatan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk Pusung, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lodewyk meminta penghentian penyidikan dan pembatalan status tersangkanya, sementara Kejaksaan Agung menolak permohonan tersebut dan mengklaim memiliki empat alat bukti yang mendukung penetapan tersangka. Tim jaksa meminta hakim untuk menolak seluruh permohonan Lodewyk dan menganggap ti

Status Tersangka Korupsi MBG Digugat, Kejagung Minta Praperadilan Lodewyk Ditolak

Taujihat Amanat Kongres Umat Islam Indonesia VIII: Hukum Mati Koruptor, Tanggulangi Bahaya LGBTQ, Larang Praktik Ologarki dan Kembangkan Ekonomi Syariah

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang berlangsung di Jakarta menghasilkan Taujihat Amanat dengan 12 rekomendasi strategis, mencakup penerapan hukuman mati bagi koruptor, pengesahan regulasi ketat terhadap praktik LGBTQ, dan penguatan ekonomi syariah. Kongres ini menekankan pentingnya pencegahan korupsi, penguatan moralitas sosial, serta peta jalan untuk ekonomi syariah, dan mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Sela

2 media, Cenderung kanan
Taujihat Amanat Kongres Umat Islam Indonesia VIII: Hukum Mati Koruptor, Tanggulangi Bahaya LGBTQ, Larang Praktik Ologarki dan Kembangkan Ekonomi Syariah