
Indeks Berita

Karut-Marut BUMN: Prabowo Mengeluh Rugi, Mau Dirampingkan, Tetapi Tetap Jadi Tempat Bagi-Bagi Jabatan Pendukung
Presiden Prabowo Subianto terus mengeluhkan BUMN yang selalu merugi. Pemerintah juga melakukan efisiensi dengan memangkan jumlah BUMN dari 1043 menjadi hanya 250 perusahaan. Tetapi di sisi lain, BUMN masih dijadikan ladang empuk bagi-bagi jabatan bagi tim sukses. Kasus penunjukan Mufli Budi Ananda (asisten Raffi Ahmad) di Krakatau Posco yang sedang rugi jutaan dolar, "tukar guling" jabatan Siti Zahra Aghnia (istri Komandan TKN Fanta) di Pertamina Patra Niaga, hingga penempatan deretan elite TKN

RUU KKS Dibahas, Ahli Ingatkan Ancaman Siber Tak Bisa Dilawan SDM Gagap
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS dinilai tidak cukup hanya mengatur teknologi dan kelembagaan. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM juga harus menjadi perhatian utama agar negara tidak gagap saat menghadapi serangan siber. Praktisi ketahanan dan keamanan siber Ardi Sutedja mengatakan salah satu persoalan yang kerap muncul dalam penanganan insiden siber adalah frozen action.

Prabowo Akan Beri Amnesti Ribuan Napi dengan Syarat Mengikuti Pelatihan Militer
Presiden Prabowo Subianto bakal mengeksekusi rencana lama untuk memberikan amnesti bagi puluhan rib narapidana untuk mengatasi masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Skema gagasan lama sejak 2024 ini mewajibkan warga binaan usia produktif (di bawah 35 tahun), lolos penilaian petugas lapas serta wajib mengikuti pelatihan militer Komponen Cadangan (Komcad) dan program swasembada pangan (food estate). Organisasi sipil menilai kebijakan quid pro quo ini melanggar hak mutlak warga sipil, me

Komentar Judol Melonjak 128 Persen, Komdigi Gandeng Meta Berantas Bot
Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Meta membentuk tim bersama untuk menangani lonjakan spam promosi judi online di kolom komentar media sosial. Langkah itu diambil setelah Komdigi mencatat peningkatan spam promosi judi online sekitar 128 persen dalam dua pekan terakhir dibandingkan rata-rata temuan pada Januari hingga Juni 2026.

Kemhan Bantah Pelatihan Kopdes Militeristik: Baris-Berbaris untuk Kekompakan
Kementerian Pertahanan membantah pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih masih bernuansa militeristik. Materi Peraturan Baris-Berbaris atau PBB yang masih diberikan dalam Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial disebut hanya untuk melatih kekompakan peserta.

60 Ribu Calon Mahasiswa PTN Batal Daftar Ulang, Biaya Kuliah Jadi Kendala
Sebanyak 60.131 calon mahasiswa yang telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) pada 2025 tercatat tidak melakukan daftar ulang. Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memperluas program beasiswa sekaligus menambah porsi afirmasi bagi mahasiswa yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurut Lalu, negara perlu memastikan persoalan biaya tidak menjadi alasan utam

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data
Pemerintah memperluas proyek digitalisasi perlindungan sosial ke 43 kabupaten dan kota. Program tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Perluasan dilakukan setelah pemerintah menjalankan proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan implementasi program agar peluncuran nasional berjalan sesuai target.

Polemik Pajak JHT: Mengapa Tabungan Hari Tua Buruh Tetap Dipotong Pemerintah?
Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia kembali menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan buruh yang merasa kebijakan ini tidak adil karena JHT merupakan tabungan hasil potongan gaji mereka selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pajak tersebut sudah diatur sejak 2009 dan tidak merupakan pajak berganda, serikat pekerja menuntut agar pajak atas JHT dicabut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun
Tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun pada 2026 dinilai belum ideal. DPR menyebut kebutuhan anggaran riset seharusnya berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun agar mampu menjawab kebutuhan banyak sektor. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan riset nasional tidak bisa dibiayai secara terbatas karena mencakup banyak bidang strategis.


Indonesia Menghadapi Ancaman Kepunahan Bahasa Daerah, Berdampak Pada Hilangnya Kelestarian Alam dan Kekayaan Pengetahuan Lokal
Indonesia menghadapi ancaman krisis biokultural serius berupa kepunahan bahasa daerah. Kepunahan ini berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan hilangnya peradaban penunjang kelestarian alam. Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menjelaskan, runtuhnya bahasa lokal akan memutus regenerasi pengetahuan tradisional—seperti obat-obatan alami, sistem pangan, hingga zonasi hutan adat (seperti konsep leuweung di Kasepuhan)—sehingga mengubah cara pandang masyarakat terhadap alam yang tadinya sakral

Foto Anak Dicatut untuk Narasi Gay Parenting, MUI dan DPR Desak Polisi Bertindak
Penggunaan foto anak dalam konten bertema gay parenting di media sosial menuai kecaman. MUI dan anggota DPR mendesak aparat penegak hukum bertindak karena kasus ini menyangkut perlindungan anak, privasi keluarga, dan manipulasi identitas visual di ruang digital. Konten tersebut berasal dari akun Threads @rio_damar. Akun itu mengunggah foto dua pria dewasa bersama dua anak laki-laki yang diposisikan seperti sebuah keluarga.

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?
Rencana pelibatan 1.000 taruna Akademi Militer atau Akmil di Sekolah Rakyat membuka perdebatan soal batas pembinaan karakter dan militerisasi ruang pendidikan anak. Pemerintah menyebut taruna Akmil akan membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama, membangun kemandirian, dan membiasakan kedisiplinan. Namun, kelompok masyarakat sipil menilai ruang pendidikan anak seharusnya bebas dari pendekatan militer.

Hibah 30 Hektare Lahan Meikarta untuk Pemerintah di Tengah Bayang-bayang Kontroversi Perizinan
Pemerintah Indonesia menerima hibah lahan seluas 31,3 hektare di Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk, yang akan digunakan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi dalam rangka Program 3 Juta Rumah. Meskipun Meikarta memiliki latar belakang kontroversial akibat kasus korupsi yang melibatkan pengurus izin proyek, pemerintah memastikan lahan tersebut telah melalui pemeriksaan hukum yang ketat dan tidak terkait dengan dugaan tindak pidana. Hibah ini diharapkan dapat menjadi kontri





