
Indeks Berita

Jika Mundur di Tengah Jabatan, Ini Fasilitas Negara yang Tetap Didapat Gibran Seumur Hidup
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhak atas berbagai fasilitas negara seumur hidup, termasuk pensiun bulanan sebesar Rp20.160.000, tunjangan, biaya kesehatan keluarga, rumah, dan kendaraan dinas, meskipun ia mundur di tengah masa jabatannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang tidak mensyaratkan masa jabatan minimal. Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, terkait dinamika hukum yang dihadapinya, sementara dukungan untuk pemak

Prabowo Sempat Tolak Kakeknya Diusulkan Jadi Pahlawan karena Takut Dianggap Intervensi
Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, dalam upacara resmi di Istana Negara, meskipun awalnya keluarga menolak pengusulan tersebut karena khawatir dianggap intervensi. Usulan untuk memberikan gelar ini berasal dari masyarakat melalui gerakan Seruan Eling Banyumasan dan telah melalui kajian berjenjang sebelum diteruskan ke Dewan Gelar. Margono dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, termasuk seba

Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
Politikus PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan surat pengunduran dirinya diterima resmi dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa. Keputusan ini diambil tanpa alasan jelas yang diungkapkan, sementara pada hari yang sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah polemik mengenai ijazah Gibran. HNW, yang memiliki masa bakti panjang di MPR, masih

Gibran Rakabuming Raka Tetap Bebani Negara Usai Mengundurkan Diri Sebagai Wapres
Gibran Rakabuming Raka, yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI, akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seumur hidupnya melalui pembayaran pensiun dan tunjangan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Sebagai mantan Wapres, ia berhak atas uang pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta fasilitas rumah dan kendaraan, yang semuanya akan dibiayai oleh negara. Pembayaran tunjangan tersebut akan terus berlangsung hingga Gibran mening

Gibran di "Prank" Prabowo, Diminta Fight di PTUN, Yusril dan DPR Tegaskan Upaya Hukum Sudah Habis Pasca Putusan MK dan MA
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki jalan hukum lagi untuk membuktikan keaslian ijazahnya setelah adanya putusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Yusril menegaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut, termasuk di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan meskipun statusnya sebagai Wakil Presiden masih sah, desakan untuk mu

Memang Bisa Wapres Ajukan Pengunduran Diri Langsung ke Presiden? Ini Aturan yang Perlu Dicatat Gibran Sebelum Mundur
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, tetapi proses pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri jabatannya. Menurut ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan UU MD3, jika terjadi kekosongan jabatan, MPR harus mengadakan pemilihan wakil presiden baru dalam waktu 60 hari dari dua calon yang diusulkan oleh presiden, sehingga pengunduran diri Gibran perlu diikuti dengan prosedur resmi yan

Tak Tolak Niat Gibran Mundur, Prabowo Malah Minta Wapres Buktikan Keaslian Ijazah SMA: Fight di PTUN
Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada 10 November 2026. Prabowo menyarankan Gibran untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak pengunduran diri Gibran meskipun belum ada pernyataan resmi

Aksi Demo 10 November Diwarnai Panjat Patung Tugu Tani, Mahasiswa Bentangkan Spanduk Kritik
Massa mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 10 November, dengan memanjat patung dan membentangkan spanduk bertuliskan "bangun lawan atau tertindas selamanya" sebagai bentuk kecaman terhadap praktik korupsi di Indonesia. Dalam aksi tersebut, mereka juga melakukan tabur bunga sebagai simbol protes sambil menuntut penguatan stabilitas ekonomi, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta transparansi dalam penegakan hukum terka

Prabowo Tantang Gibran "Fight" di PTUN Bawa Dokumen SD Sampai S1
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik mengenai ijazahnya, namun Presiden Prabowo menyarankan agar Gibran menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum, termasuk dengan mengajukan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung setelah surat keterangan pe

Gibran Minta Waktu Buktikan Keaslian Ijazah Sebelum Mundur, DPR Tegas: Urusan Hukum Selesai, Pemakzulan Jalan Terus, Pilihan Paling Soft Mundur Sukarela
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan niat untuk mengundurkan diri terkait vonis Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai keabsahan ijazahnya, namun meminta waktu untuk membuktikan keasliannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Pihak DPR menegaskan bahwa proses hukum telah selesai dan pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat tetap berlanjut, dengan opsi terbaik bagi Gibran adalah mundur secara sukarela untuk menghindari konsekuensi negatif dari pemakzulan. Dukungan untuk proses

Sudah Ajukan Mundur, Gibran Tetap Dampingi Prabowo saat Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara pada 10 November 2026, meskipun sebelumnya ia telah mengajukan pengunduran diri. Dalam acara tersebut, Gibran terlihat muram saat berjalan di belakang Prabowo dan menyaksikan penganugerahan kepada 19 tokoh nasional, setelah sebelumnya mengungkapkan niatnya untuk mundur terkait dinamika di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Prabowo tidak menola

Aliansi Jogja Memanggil Geruduk Kepatihan, Demo Tuntut UMK Naik dan Usut Korupsi Mandala Krida, Sri Sultan Temui Massa
Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada 10 November 2026, menuntut peningkatan upah minimum, penanganan korupsi Stadion Mandala Krida, dan perlindungan kebebasan berpendapat di tengah pembatasan yang dirasakan masyarakat. Dalam audiensi dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, aliansi menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup isu nasional dan lokal, sementara Sultan menyatakan kesediaan untuk mengevaluasi aturan yang menghambat kebebasan berp

Demo Hari Ini: Usai Terseret Polemik Mahasiswa Bayaran, Massa UBSI Saling Dorong dengan Polisi di Tugu Tani
Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) terlibat ketegangan dengan polisi di Tugu Tani, Jakarta, saat berusaha menggelar unjuk rasa menuntut penguatan rupiah, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan transparansi dalam investigasi kebakaran hutan. Aksi tersebut terjadi setelah UBSI terseret dalam polemik terkait acara yang melibatkan mahasiswa bayaran, dengan pihak universitas membantah mengirimkan delegasi. Meskipun polisi membatasi gerakan mahasiswa, yang sempat terjadi dorong-dorongan

Didesak Mundur dan Terancam HMP, Gibran Tetap Dampingi Prabowo di Istana
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan tugasnya meskipun telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, yang belum diresmikan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Gibran masih menjabat dan tidak ada keputusan mengenai pengunduran dirinya. Di tengah polemik ini, Gibran juga berupaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di PTUN, sementara DPR sedang mempertimbangkan usulan hak menyatakan pendapat yang melibatkan sekitar 50 anggota dari





