JAKARTA, AFU.ID — Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat pengunduran dirinya diterima secara resmi dalam rapat pimpinan MPR, Selasa. Pada hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, sementara sekitar 50 anggota DPR, termasuk dari Fraksi PKS, meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Hingga Selasa malam, alasan pengunduran diri HNW belum diungkap.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” tulis Ketua MPR Ahmad Muzani di akun Instagram resminya, Selasa (10/11/2026).
Muzani menyebut surat itu akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di MPR. Ia juga berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian HNW. “Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” tulisnya.
Pengunduran diri itu datang tanpa tanda-tanda. Sehari sebelumnya, Senin (9/11/2026), HNW masih bersuara sebagai Wakil Ketua MPR dengan meminta polisi mengusut tuntas penyerangan jamaah dan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma’arif di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Peristiwa itu melukai tiga jamaah.
HNW juga masih tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan keterangan kepada wartawan, dan DPP PKS belum menyampaikan sikap resmi. Pimpinan MPR periode 2024–2029 terdiri atas sembilan orang yang dilantik pada 3 Oktober 2024. Ketuanya Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, dengan delapan wakil ketua:
Bambang Wuryanto (PDIP)
Kahar Muzakir (Golkar)
Lestari Moerdijat (NasDem)
Rusdi Kirana (PKB)
Hidayat Nur Wahid (PKS)
Eddy Soeparno (PAN)
Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat)
Abcandra Muhammad Akbar Supratman (unsur DPD)
Dengan mundurnya HNW, Fraksi PKS untuk sementara tidak memiliki wakil di pimpinan MPR. Tata Tertib MPR mengatur bahwa jika jabatan wakil ketua kosong, pimpinan MPR menyurati fraksi asal untuk mengusulkan pengganti. Nama yang diusulkan fraksi ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan MPR, lalu dilaporkan dalam sidang paripurna MPR berikutnya. Dengan begitu, pengganti HNW akan berasal dari Fraksi PKS.
Mekanisme itu dipakai dua kali pada periode 2019–2024. Zulkifli Hasan (PAN) mundur pada 15 Juni 2022 karena diangkat menjadi Menteri Perdagangan, dan penggantinya, Yandri Susanto, mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR pada 30 Juni 2022, atau 15 hari kemudian. Kursi Arsul Sani (PPP) yang kosong pada Januari 2024 diisi Amir Uskara pada Maret 2024.
HNW adalah salah satu politikus dengan masa bakti terpanjang di pimpinan MPR. Ia menjabat Ketua MPR periode 2004–2009, lalu Wakil Ketua MPR selama tiga periode berturut-turut: 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029. Pria kelahiran Klaten, 8 April 1960, itu termasuk deklarator Partai Keadilan pada 1998 dan memimpin partai tersebut, cikal bakal PKS, sejak 2000.
Pengunduran diri ini terjadi saat MPR mulai menjadi sorotan dalam polemik ijazah Gibran. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon usulan Presiden jika jabatan itu kosong. MPR juga menjadi pengambil keputusan akhir dalam jalur pemberhentian wakil presiden menurut Pasal 7B.
Di DPR, PKS termasuk fraksi yang paling depan mendorong HMP. Anggota Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyebut dirinya penanda tangan ke-12 dari fraksinya. Sekjen PKS M Kholid menilai mundur adalah pilihan terbaik bagi Gibran. “Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” kata Kholid di Gedung DPR. Belum ada keterangan yang menghubungkan pengunduran diri HNW dengan polemik Gibran. Afu.id masih berupaya meminta konfirmasi HNW dan DPP PKS. (RHU)