JAKARTA, AFU.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden setelah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026). Istana menegaskan Gibran masih menjabat dan belum ada pengunduran diri yang resmi. “Beliau masih menjabat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menyatakan pemerintah tetap fokus menjalankan tugas, dan Prabowo juga tetap memimpin agenda pemerintahan. Ia menyebut niat mundur itu disampaikan Gibran dalam pertemuan empat mata sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, Gibran tampil mendampingi Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.
Keduanya masuk beriringan, dan Gibran hadir bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Ketua DPR Puan Maharani lebih dulu menegaskan hal serupa seusai rapat paripurna di Senayan. “Mas Gibran masih Wapres,” ujarnya. Status niat itu belum sama dengan pengunduran diri resmi. Prasetyo meluruskan kabar bahwa Presiden menolak niat Gibran dan menyebut Prabowo memberi sejumlah saran.
Namun, ia tidak menyatakan Presiden menerima atau menyetujui pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN. Jalur PTUN itu belum dirinci Istana. Gibran saat ini menjadi tergugat II intervensi dalam gugatan Denny Indrayana atas surat keterangan penyetaraan pendidikannya di PTUN Jakarta, perkara 255/G/2026/PTUN.JKT.
Gugatan itu belum diputus karena hakim tidak mengabulkan pencabutan oleh Denny pada 29 Oktober. Di sisi lain, Mahkamah Agung lewat putusan kasasi 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober telah menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dua jalur berjalan bersamaan. Di DPR, sekitar 50 anggota dari enam fraksi dilaporkan meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP), padahal UU MD3 mensyaratkan minimal 25 anggota.
Puan berjanji pimpinan menindaklanjutinya pada masa sidang ini, dan Istana menyatakan menghormati langkah DPR. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah mengamati pembahasan di DPR. Partai politik merespons berbeda. Golkar menilai Gibran seharusnya mengumumkan kepada publik jika memang ingin mundur, dan menyebut tidak ada aturan yang mewajibkan wapres mengajukan niat itu kepada Presiden.
Sekjen NasDem meminta polemik itu segera diakhiri. Jika Gibran benar-benar mundur, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Gerindra, menurut juru bicaranya Kamrussamad, belum membahas sosok pengganti. Jika jalur HMP yang berjalan, pendapat DPR harus disetujui dalam paripurna yang dihadiri dan disetujui minimal dua pertiga anggota, lalu diperiksa Mahkamah Konstitusi sebelum ke MPR. Istana belum menyebut batas waktu bagi Gibran membuktikan dokumennya. (RHU)