
Indeks Berita



ESDM Tetapkan 26 Tersangka Tambang Ilegal Gunung Botak, 12 WNA DPO
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penambangan tanpa izin di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Sebanyak 12 tersangka warga negara asing masuk daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan 26 tersangka terdiri atas dua warga negara Indonesia dan 24 warga negara asing. Dari jumlah itu, satu WNI ditahan di Rumah Tahanan Bareskr

Lima Operator Judi Online Internasional Diciduk di Batam, Uang Rp1,3 Miliar Disita
Polisi membongkar jaringan promosi judi online internasional yang beroperasi di Kota Batam. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap lima tersangka dan menyita aset senilai miliaran rupiah. Kelima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial ML, DC, RL, VW, dan AL. Dari hasil pemeriksaan, kelimanya diketahui memiliki peran berbeda dalam menjalankan operasional promosi judi online yang menyasar masyarakat di Brasil. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau Komisaris Besar, Ro

KPK Periksa Enam Pihak Swasta di Bali, Usut Kasus Izin Tinggal WNA
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa enam orang dari pihak swasta terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Denpasar, Bali, Kamis, (25/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan saksi tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam layanan keimigrasian periode 2022–20

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Dalami Dugaan Intervensi Audit Muara Enim
Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengungkap dugaan intervensi terhadap hasil audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dugaan tersebut kini didalami penyidik melalui dokumen yang disita dan pemeriksaan sejumlah saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan intervensi terhadap hasil audit tersebut. "Kami akan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dan mempertajamnya dengan bukti

Vendor Diatur untuk Menang Tender, Kepala BTP Jakarta Diperiksa KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian fee proyek kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan dalam perkara korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono sebagai saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali pengetahuan Ferdian mengenai dugaan fee proyek yang diduga mengalir dari pihak swasta kepada pejabat di lingkung

KPK Periksa Tiga Notaris untuk Telusuri Aset Tersangka Pemerasan Sertifikat K3
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga notaris untuk menelusuri aset yang diduga dikuasai atau dibeli para tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kepemilikan aset para tersangka. Penyidik belum merinci jenis maupun nilai aset yang sedang ditelusuri. “Para saksi didalami terkait aset-aset yang diduga dalam penguasaan ataupun di

Eks Polisi Polda Bali Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus TPPO ABK
Mantan anggota Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali, I Putu Setiyawan, divonis tiga tahun penjara setelah terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan mewajibkannya membayar restitusi Rp32 juta. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang yang digelar pada Kamis (25/6/2026). Vonis itu lebih ringan satu tahun dibanding tuntutan jaksa.

Pemkab Situbondo Belum Kembalikan Kerugian Proyek Rp1,6 Miliar ke Negara
Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Situbondo menyebut temuan proyek fisik Pemkab Situbondo tahun anggaran 2025 senilai sekitar Rp1,6 miliar belum menunjukkan progres pengembalian. Pemerintah daerah diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ketua Pansus LHP BPK DPRD Situbondo Siti Maria Ulfa mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu catatan yang dibahas dalam rapat bersama Inspektorat dan Sekretaris Daerah Situbondo. Pansus meminta organis

Diperiksa 10 Jam, Eks Sekjen MPR Bantah Gratifikasi Rp17 Miliar
Mantan Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono membantah menerima gratifikasi setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis. Ma’ruf diperiksa sekitar 10 jam dalam perkara dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Ma’ruf tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.30 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 19.56 WIB. Usai pemeriksaan, ia membantah menerima uang sebagaimana dugaan penyidik. “En

OJK Cabut Izin BPR Ceper Klaten, LPS Tangani Simpanan Nasabah
Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah pengurus dan pemegang saham tidak mampu menyehatkan kondisi bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya akan menjalankan proses penjaminan simpanan dan likuidasi bank. Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tertanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Ceper Permata Artha. Kep

Pemenang Tender Diperas Fee 1 Persen, Tiga Orang UKPBJ Siak Ditahan
Kejaksaan Negeri Siak menahan tiga orang dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak dalam perkara pemerasan terhadap kontraktor pemenang tender proyek pemerintah tahun anggaran 2025. Ketiganya meminta setoran sebesar 1 persen dari nilai kontrak proyek. Tiga tersangka ialah JE selaku Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Siak, serta AS dan SF yang tergabung dalam Kelompok Kerja UKPBJ. Penyidik menyita uang sekitar Rp421 juta yang berasal dari pungutan terhadap penyedia barang dan jasa. Kepala S

Dua Terdakwa Penyalahgunaan Solar Subsidi Divonis Setahun
Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan pidana satu tahun penjara kepada Agus Efendi (39) dan Ahmad Roni (28), terdakwa kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta kedua terdakwa dipidana tiga tahun enam bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Haries Suharman Lubis menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah dalam perkara penyalahgunaan BBM subsidi. Masa penahanan yang telah dijalani keduanya diperhitungk





