OJK Cabut Izin BPR Ceper Klaten, LPS Tangani Simpanan Nasabah

JAKARTA, AFU.ID – Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah pengurus dan pemegang saham tidak mampu menyehatkan kondisi bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya akan menjalankan proses penjaminan simpanan dan likuidasi bank.

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tertanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Ceper Permata Artha.

Kepala OJK Solo Mohammad Mufid mengatakan pencabutan izin dilakukan sebagai bagian dari pengawasan OJK terhadap industri perbankan dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Mufid dalam keterangannya, Kamis.

OJK sebelumnya menetapkan BPR Ceper Permata Artha sebagai bank dalam penyehatan pada 18 Juni 2025. Status itu diberikan karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum bank berada di bawah 12 persen dan tingkat kesehatannya berpredikat tidak sehat.

Setelah proses penyehatan tidak berhasil, OJK pada 12 Juni 2026 menetapkan BPR Ceper Permata Artha sebagai bank dalam resolusi. Pengurus dan pemegang saham dinilai tidak dapat memperbaiki masalah permodalan dalam waktu yang telah diberikan regulator.

LPS kemudian memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Ceper Permata Artha. Lembaga itu meminta OJK mencabut izin usaha bank agar proses penanganan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme resolusi bank.

Dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan melakukan verifikasi simpanan nasabah untuk pembayaran klaim penjaminan sesuai ketentuan yang berlaku. LPS juga akan menjalankan proses likuidasi terhadap BPR Ceper Permata Artha. OJK meminta nasabah tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari LPS terkait proses pembayaran simpanan yang layak dibayar. (RHU)