
Indeks Berita

PLN Wajib Bayar Kompensasi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Blackout, Pemerintah Diminta Garap Energi Terbarukan Sumatra yang Berlimpah
Blackout listrik yang terjadi di Sumatra mengakibatkan kerugian triliunan rupiah dan menelan korban jiwa, dengan total lima orang meninggal akibat keracunan asap genset. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatra Selatan mencatat kerugian dunia usaha mencapai Rp2 triliun, dan koalisi energi bersih mendesak pemerintah untuk beralih ke sistem energi terbarukan berbasis komunitas, mengingat Sumatra memiliki surplus daya. PLN diwajibkan memberikan kompensasi kepada masyarakat sesuai regulasi pemerintah,










Per 1 Juni 2026, Seluruh Data Kementerian Terintegrasi dengan Sistem AI
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut seluruh data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terintegrasi pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem government technology berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

RUU Polri, Polisi di Jabatan Sipil Perlu Dibatasi
Pemerintah membuka peluang pengaturan lebih ketat terhadap penempatan anggota Polri di jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Wacana itu muncul di tengah sorotan publik terhadap semakin luasnya posisi strategis yang ditempati polisi aktif di luar institusi kepolisian. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengaturan tersebut perlu dibahas secara serius dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri agar penempatan personel di luar struktur kepolisian memiliki batas dan mekanis

Hotman Paris Sentil Kementerian HAM, Minta Prabowo Tutup: “Nggak Guna”
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Kali ini, sorotan diarahkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin Natalius Pigai. Lewat video yang diunggah di media sosial pribadinya, Minggu, 25 Mei 2026, Hotman secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto menutup Kementerian HAM karena dinilai tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Halo Bapak Presiden RI yang terhormat, tolong segera tutup Kementerian HAM. Nggak guna itu,” kata

Berkedok Hijau, Kadar Racun PSN PT Harita Nickel Tembus 19 Kali Batas Aman
PT Harita Nickel, yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menghadapi kritik tajam terkait dampak lingkungan dan kesehatan akibat aktivitas penambangan nikel. Masyarakat lokal melaporkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem yang parah, serta tingginya kadar racun, termasuk kromium heksavalen, yang mencapai 19 kali batas aman. Meskipun perusahaan mengklaim beroperasi dengan standar lingkungan, laporan menunjukkan adanya manipulasi data dan penyembunyian informasi mengenai kontaminasi, yang m





