JAKARTA, AFU.ID — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut seluruh data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terintegrasi pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem government technology berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Luhut, integrasi data tersebut menjadi fondasi transformasi digital pemerintahan yang saat ini tengah diuji coba di 42 kabupaten serta Provinsi Bali.
“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Luhut di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, sistem digital tersebut nantinya akan diluncurkan penuh pada Oktober 2026 setelah proses harmonisasi data dan pengembangan AI rampung.
Pengambilan Keputusan Disebut Lebih Presisi
Luhut menilai integrasi data lintas kementerian dan lembaga akan membuat pengambilan kebijakan pemerintah menjadi lebih akurat dan presisi.
Menurut dia, sistem berbasis AI memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan setiap daerah secara detail, termasuk dalam penyusunan program prioritas nasional.
Ia juga menegaskan digitalisasi birokrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.
“Investor sekarang melihat transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi. Itu yang banyak dibahas saat saya bertemu pelaku usaha di Singapura,” ujarnya.
Sistem Pengawasan Ekspor Juga Terintegrasi
Selain data pemerintahan, pemerintah turut mengintegrasikan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan Simbara.
Sebelumnya, Simbara digunakan untuk memantau ekspor batu bara, namun kini mulai diperluas untuk komoditas lain seperti timah dan minyak sawit mentah (CPO).
Luhut menyebut pemanfaatan AI akan mempersempit ruang manipulasi data dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah.
“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan National Single Window kini telah menjadi portal integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Melalui platform tersebut, seluruh proses perizinan, rekomendasi, hingga dokumen ekspor akan masuk ke dalam satu sistem digital yang bisa dianalisis secara otomatis.
Menurut Suahasil, integrasi data ini juga mendukung pengelolaan APBN yang lebih disiplin dan adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” kata Suahasil.
Pemerintah saat ini tetap menjaga defisit fiskal di bawah batas tiga persen sembari membiayai berbagai program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa, sekolah rakyat, hingga peningkatan layanan kesehatan. (*)
