Hotman Paris Sentil Kementerian HAM, Minta Prabowo Tutup: “Nggak Guna”

JAKARTA, AFU.ID — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Kali ini, sorotan diarahkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin Natalius Pigai.

Lewat video yang diunggah di media sosial pribadinya, Minggu, 25 Mei 2026, Hotman secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto menutup Kementerian HAM karena dinilai tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Halo Bapak Presiden RI yang terhormat, tolong segera tutup Kementerian HAM. Nggak guna itu,” kata Hotman dalam video tersebut.

Suara Hotman terdengar tinggi, seperti hendak menabrak dinding birokrasi yang dianggapnya terlalu ramai bicara tetapi minim kerja nyata. Ia menilai anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan mempertahankan kementerian yang dianggap tidak efektif.

“Mendingan uang pajak yang kami bayar untuk kesejahteraan rakyat. Ngapain kualitas menteri kayak gitu dipelihara,” lanjutnya.

Hotman mengaku kritik itu bukan sekadar lontaran emosional. Pada hari yang sama, ia menyebut telah mengirim sepuluh tim pengacara ke Mataram, Pulau Lombok, untuk mendampingi seorang pemuda miskin yang dituduh membunuh kekasihnya tanpa bukti kuat.

“Saya tidak sembarangan ngomong. Hari ini 10 tim pengacara saya kirim ke Mataram, Lombok untuk membela pemuda miskin yang dituduh membunuh pacarnya tanpa fakta. Semua khayalan,” ujarnya.

Tak hanya itu, tim hukum Hotman juga disebut turun ke Kabupaten Pati untuk mendampingi korban dugaan pencabulan yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren. Dari sana, Hotman mempertanyakan keberadaan negara dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran HAM yang menurutnya terus berulang.

Ia menilai publik lebih sering mendengar pernyataan pejabat di media sosial dibanding langkah konkret penyelesaian kasus.

“Ribuan kasus pelanggaran HAM sangat berat, coba tanya Menteri HAM apa yang telah dia perbuat. Omongannya di medsos tak pernah bermutu, itu melukai hati rakyat,” kata Hotman.

Di akhir pernyataannya, pria yang dikenal dengan gaya bicara ceplas-ceplos itu kembali mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kementerian tersebut, termasuk mengganti menterinya.

“Ganti Pak Presiden Prabowo, ganti itulah. Terlalu banyak habis anggaran untuk kementerian dia,” tutupnya. (*)