Kejari Minta Data PLN Dicocokkan Untuk Amankan Pajak Listrik Rp30 Miliar
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendukung penguatan tata kelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik. Penguatan itu dilakukan melalui pertukaran data antara PT PLN (Persero) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kepala Kejari Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari mengatakan pertukaran data diperlukan untuk memastikan penerimaan pajak listrik daerah dapat diverifikasi secara akurat. Nilai penerimaan dari sektor tersebut disebut mencapai sekitar Rp30 miliar p



















