AFU.id

Indeks Berita

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun pembahasan, namun Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut UU tersebut sebagai "palsu" karena tiga alasan utama: hilangnya ketentuan mengenai perampasan harta pejabat yang tidak wajar, ketidakmampuan untuk merampas hasil kejahatan korupsi di masa lalu, serta sentralisasi pengelolaan aset di bawah kekuasaan Presiden yang berpotensi melemahkan inde

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul

Laporan Suket Gibran Mandek di Penyelidikan, Saksi-Saksi Telah Diperiksa, Gibran Tunggu Giliran?

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan mengenai penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diajukan pada 7 Oktober 2026. Dalam proses penyelidikan ini, sejumlah saksi telah diperiksa, namun belum ada kepastian mengenai kapan Gibran akan diperiksa. Laporan tersebut mencakup dugaan pemalsuan surat keterangan sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bah

Laporan Suket Gibran Mandek di Penyelidikan, Saksi-Saksi Telah Diperiksa, Gibran Tunggu Giliran?

Eksepsi Samin Tan Ditolak Hakim, Sidang Korupsi Tambang Batu Bara Rp17,7 Triliun Lanjut ke Pembuktian

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak eksepsi Samin Tan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup yang merugikan negara sebesar Rp17,7 triliun, sehingga sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya, di mana Samin Tan didakwa melakukan penambangan dan penjualan batu bara ilegal meskipun izin operasi telah dicabut, serta melanggar beberapa pasal dalam undang-undang pemb

Eksepsi Samin Tan Ditolak Hakim, Sidang Korupsi Tambang Batu Bara Rp17,7 Triliun Lanjut ke Pembuktian

Sah! DPR Resmi Ketok Palu UU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Ini Pasal-Pasal Krusialnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani pada 19 November 2026. UU ini mencakup berbagai pasal krusial, termasuk ruang lingkup pidana yang meliputi korupsi, narkotika, terorisme, dan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang asetnya disita. Meskipun p

Sah! DPR Resmi Ketok Palu UU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Ini Pasal-Pasal Krusialnya

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Makar Bersama Ahli: Jejaknya Mengarah ke Solo

Bareskrim Polri akan menggelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2026, setelah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menggeledah lokasi-lokasi terkait. Dalam gelar perkara ini, sejumlah saksi ahli akan dilibatkan untuk menentukan keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar, dengan kemungkinan penetapan tersangka baru. Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses penyidikan berlangsung profe

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Makar Bersama Ahli: Jejaknya Mengarah ke Solo

RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Aset Koruptor dan Penipuan Investasi Bodong Bisa Disita, Pelanggaran Pajak Dikeluarkan, DPR Jamin bukan Alat Pemerasan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan oleh DPR RI pada 19 November 2026, dengan mengedepankan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk mengejar aset hasil kejahatan, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham bodong. RUU ini tetap memberikan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan dan membentuk Badan Pengelola Aset, meskipun tidak memasukkan pelanggaran pajak dalam daftar tindak pidana yang dapat disit

RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Aset Koruptor dan Penipuan Investasi Bodong Bisa Disita, Pelanggaran Pajak Dikeluarkan, DPR Jamin bukan Alat Pemerasan

Sidang Kasus Korupsi Haji: Jadi Saksi Mahkota, Gus Alex Ungkap Dugaan Nusron Wahid Terima Duit 1 juta Dolar AS untuk Logistik Pansus Haji

Dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun anggaran 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Staf Khusus Menteri Agama, Gus Alex, yang menjadi saksi mahkota, mengungkapkan bahwa Nusron Wahid diduga menerima aliran dana sebesar US$1 juta untuk logistik Panitia Khusus Haji DPR 2024. Gus Alex juga mengakui menerima total uang sebesar US$436.000 dari beberapa pihak terkait penyelenggaraan haji, dan mengekspresikan penyesalan atas tindakan korupsi yang dilakukannya, bertekad u

Sidang Kasus Korupsi Haji: Jadi Saksi Mahkota, Gus Alex Ungkap Dugaan Nusron Wahid Terima Duit 1 juta Dolar AS untuk Logistik Pansus Haji

Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq Ngaku Kasih Duit Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Seorang tersangka kasus korupsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz, mengungkapkan aliran uang senilai Rp70 miliar yang diduga digunakan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), menegaskan bahwa dana tersebut diberikan murni untuk organisasi tersebut. Pengakuan ini muncul setelah adanya permintaan uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang juga terlibat dalam kasus ini. Meskipun tuduhan tersebut beredar luas, manta

Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq Ngaku Kasih Duit Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Roy Suryo Persoalkan Tanda Tangan Legalisir Ijazah Jokowi yang Tak Ada Tanggal Pengesahan, Disengaja?

Roy Suryo, terdakwa kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, mempertanyakan keabsahan tanda tangan Prof. Mohammad Na'iem, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, pada dokumen legalisir ijazah Jokowi yang tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Roy meminta agar Na'iem dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan kejanggalan terkait masa jabatan dan tanda tangan yang tercantum pada dokumen dari tahun 2005 hingga 2014, di mana seharusnya telah

Roy Suryo Persoalkan Tanda Tangan Legalisir Ijazah Jokowi yang Tak Ada Tanggal Pengesahan, Disengaja?

Senjata Api Milik KKB Diamankan TNI, Ada Colt Kaliber 22 LR

TNI telah mengamankan sejumlah senjata, termasuk satu pucuk pistol Colt kaliber 22 LR, dalam operasi di Kampung Gelibe, Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, yang diadakan pada 17 November 2026. Penemuan ini dilakukan oleh tim gabungan dalam upaya menanggulangi ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah menerima informasi mengenai aktivitas mereka. Pangkoops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menekankan pentingnya penindakan yang profesional dan menghormati hak masyarakat

Senjata Api Milik KKB Diamankan TNI, Ada Colt Kaliber 22 LR

Densus 88 Ringkus 15 Tersangka Teroris di 6 Provinsi: Terafiliasi ISIS, JAD, hingga NII

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap 15 tersangka teroris yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah, ISIS, Jamaah Ansharut Daulah, dan Negara Islam Indonesia di enam provinsi antara 13 hingga 18 November 2026. Penangkapan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dengan beberapa tersangka berstatus mantan narapidana terorisme. Densus 88 menegaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikal d

Densus 88 Ringkus 15 Tersangka Teroris di 6 Provinsi: Terafiliasi ISIS, JAD, hingga NII

Transaksi Judol Turun 12,9% pada Semester I-2026, Tapi Server Bandar Lintas Negara Masih Leluasa

Pemerintah Indonesia melaporkan penurunan transaksi judi online sebesar 12,9% pada Semester I-2026 dibandingkan tahun sebelumnya, namun ekosistem perjudian daring masih beroperasi secara luas. Meskipun ada upaya pemblokiran situs dan penegakan hukum, tantangan tetap ada akibat struktur pendanaan yang masih kuat dan teknik penyamaran transaksi yang canggih. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kepolisian dalam mengatasi masalah ini,

Transaksi Judol Turun 12,9% pada Semester I-2026, Tapi Server Bandar Lintas Negara Masih Leluasa