RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun pembahasan, namun Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut UU tersebut sebagai "palsu" karena tiga alasan utama: hilangnya ketentuan mengenai perampasan harta pejabat yang tidak wajar, ketidakmampuan untuk merampas hasil kejahatan korupsi di masa lalu, serta sentralisasi pengelolaan aset di bawah kekuasaan Presiden yang berpotensi melemahkan inde



















