Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Transaksi Judol Turun 12,9% pada Semester I-2026, Tapi Server Bandar Lintas Negara Masih Leluasa
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat
Ringkasan Berita
Pemerintah Indonesia melaporkan penurunan transaksi judi online sebesar 12,9% pada Semester I-2026 dibandingkan tahun sebelumnya, namun ekosistem perjudian daring masih beroperasi secara luas. Meskipun ada upaya pemblokiran situs dan penegakan hukum, tantangan tetap ada akibat struktur pendanaan yang masih kuat dan teknik penyamaran transaksi yang canggih. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kepolisian dalam mengatasi masalah ini, serta perlunya strategi yang lebih efektif untuk menindak jaringan kejahatan lintas negara agar penurunan transaksi tidak hanya menjadi angka statistik semata.
Ilustrasi judol. (Foto: Magnific)
JAKARTA, AFU.ID— Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeklaim perputaran dana judi online (judol) mengalami penurunan masif. Angkanya bahkan menyentuh 12,9% pada Semester I-2026 ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, klaim itu belum menjamin lumpuhnya ekosistem perjudian daring di tanah air.
Hal tersebut karena upaya pemutusan akses laman di ruang siber belum cukup untuk memutus mata rantai. Besarnya sisa nilai transaksi ilegal yang masih beredar di masyarakat menuntut langkah penegakan hukum lebih agresif. Tanpa pembongkaran struktur pendanaan hingga ke level pengendali utama, tren penurunan transaksi berisiko kembali berbalik arah secara cepat.
Menteri Komdigi RI, Meutya Hafid menyoroti kerja pengawasan ruang digital tak akan pernah tuntas apabila tak beriringan penindakan pidana terhadap para aktor intelektual dan jaringan keuangan di belakangnya. Pemblokiran situs secara teknis terbukti mudah dipulihkan selama struktur permodalan para pelaku utama masih dibiarkan leluasa beroperasi. “Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).
Kompleksitas pembongkaran transaksi judol kian terlihat dari pengungkapan tindak pidana pencucian uang oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Pada Senin (16/11/2026), mereka telah memblokir 322 rekening dan menyita aset senilai Rp28 miliar. Hasil pemantauan Kementerian Komdigi RI bersama kepolisian menemukan, jaringan kejahatan mengoperasikan infrastruktur lintas negara dari Brasil, Kamboja, Amerika Serikat (AS), hingga Finlandia.
Pola operasi lintas yurisdiksi tersebut semakin parah dengan teknik penyamaran transaksi yang membajak sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bahkan, turut menyasar rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan mereka,” tutur Meutya Hafid.
Tantangan Penelusuran Transaksi Judol Lintas Negara
Lebih lanjut, Meutya Hafid menyatakan percepatan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas investigasi digital menjadi kunci utama. Terutama untuk memutus mata rantai pendanaan transaksi judol yang memanfaatkan celah layanan keuangan domestik. Sinergitas operasional antara Kementerian Komdigi RI dan Polri pun berfokus kepada pemetaan rekening penampung secara presisi
Langkah tersebut agar pemblokiran tak salah sasaran merugikan pelaku usaha riil di lapangan. Strategi penelusuran jejak digital lintas batas negara pun mendapat penguatan guna menyeret para pengendali utama ke meja hijau. “Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ujar Menteri Komdigi RI.
Pada akhirnya, capaian penurunan transaksi judol sebesar 12,9% pada Semester I-2026 hanya akan menjadi angka statistik sementara. Terlebih lagi, jika aparat gagal menyita aset dan membekukan infrastruktur server luar negeri milik para bandar. Pemanfaatan kanal pembayaran sah, seperti QRIS dan rekening UMKM membuktikan sindikat perjudian daring terus beradaptasi mengeksploitasi celah sistem keuangan rakyat. Ketegasan penegakan hukum yang menyasar langsung jantung finansial sindikat menjadi tolok ukur sesungguhnya dalam membersihkan ruang digital di Indonesia. (ADR)