JAKARTA, AFU.ID — TNI mengamankan sejumlah senjata dan perlengkapan yang diduga berkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Gelibe, Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Temuan tersebut diperoleh tim gabungan Detasemen 4 Satgas Rajawali V dan Satgas Yonif 721/MKS saat menjalankan Operasi Kinetik 3.29, Selasa (17/11/2026).
Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto mengatakan, personel menemukan satu pucuk senjata api standar jenis Colt kaliber 22 LR, satu pucuk senapan angin, serta sejumlah senjata tajam dan perlengkapan lainnya ketika memeriksa lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan kelompok bersenjata. Menurut Riyanto, operasi tersebut dilakukan setelah aparat menerima informasi mengenai aktivitas kelompok bersenjata di wilayah itu. "Semua hasil temuan didata untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," kata Riyanto, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebut pengamanan senjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menekan potensi ancaman keamanan terhadap masyarakat maupun personel TNI. "Setiap tindakan wajib dilaksanakan secara selektif, terukur, profesional, dan menghormati hak masyarakat," jelasnya.
Di tengah operasi keamanan ini, ia menegaskan, penindakan terhadap kelompok bersenjata harus tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak masyarakat sipil. Ia juga mengajak pihak-pihak yang masih terlibat dalam kekerasan bersenjata untuk meninggalkan aksi kekerasan dan memilih penyelesaian secara damai.
Koops TNI Habema, sambung Riyanto, akan terus melakukan pengamanan di wilayah Puncak Jaya guna menjaga stabilitas keamanan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Meski demikian, temuan senjata dalam operasi tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan siapa pemilik maupun pihak yang menguasainya.
Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan asal-usul barang bukti dan keterkaitannya dengan kelompok bersenjata yang dimaksud. Dalam situasi keamanan di Papua, transparansi mengenai hasil operasi dan perlindungan warga sipil tetap menjadi aspek penting. Penegakan keamanan perlu berjalan seiring dengan kepastian bahwa setiap tindakan aparat dilakukan sesuai hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat. (AHA)