AFU.id

Indeks Berita

Efek BI Rate ke Rupiah Belum Terasa, Perbankan Sudah Revisi Suku Bunga Pinjaman, Pengusaha Makin Tertekan

Kenaikan BI Rate yang agresif hingga mencapai 5,75% memicu perbankan nasional, menyesuaikan suku bunga kredit demi menjaga profitabilitas dari membengkaknya biaya dana (Cost of Fund). Di sisi lain, kebijakan ini menjadi hantaman keras bagi dunia usaha yang kini terjepit beban ganda akibat meningkatnya bunga pinjaman di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Efek terhadap penguatan rupiah sendiri belumm terasa karena rupiah kembali tertekan mendekati Rp18.000 per dolar AS. Ekonom UGM menilai, kenai

Efek BI Rate ke Rupiah Belum Terasa, Perbankan Sudah Revisi Suku Bunga Pinjaman, Pengusaha Makin Tertekan

Impor Minyak dan PLTN Mandek, Dubes Rusia: Indonesia Belum Beri Kepastian

Rencana impor minyak Rusia dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan Indonesia masih tertahan di tahap awal. Rusia menyebut hingga kini belum menerima permintaan maupun rincian kebutuhan yang spesifik dari Pemerintah Indonesia terkait dua proyek energi tersebut. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan pembahasan teknis menjadi kunci sebelum kerja sama dapat direalisasikan. "Kami memerlukan informasi yang lebih spesifik dari Pemerintah Indonesi

Impor Minyak dan PLTN Mandek, Dubes Rusia: Indonesia Belum Beri Kepastian

Seberapa Efektif Aturan Baru OJK Tertibkan Influencer Finansial Nakal?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur perilaku influencer finansial untuk memastikan penyampaian informasi keuangan yang bertanggung jawab, termasuk kewajiban perizinan bagi mereka yang memberikan rekomendasi produk keuangan. Meskipun aturan ini merupakan langkah maju untuk melindungi konsumen dari penipuan, beberapa pengamat menilai bahwa cakupannya masih terbatas dan tidak sepenuhnya menjangkau influencer nakal yang tidak terafiliasi deng

Seberapa Efektif Aturan Baru OJK Tertibkan Influencer Finansial Nakal?

IHSG Menguat Pasca Keputusan MSCI, Tapi Ancaman Downgrade Masih Mengintai

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan Rabu (24/6/2026) setelah MSCI mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Emerging Market, namun tetap terancam downgrade ke Frontier Market jika reformasi tidak menunjukkan kemajuan hingga evaluasi November 2026. Meskipun IHSG sempat mencapai level 6.171,38, tekanan dari sentimen global dan ketidakpastian terkait reformasi pasar modal menyebabkan penurunan signifikan di sesi I perdagangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitm

IHSG Menguat Pasca Keputusan MSCI, Tapi Ancaman Downgrade Masih Mengintai

Komunitas Petani Sawit Pertanyakan Efektivitas DSI Perbaiki Problem Under-Invoicing

Komunitas petani sawit mengkritik kebijakan ekspor satu pintu yang diterapkan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026, menilai efektivitasnya dalam mengatasi praktik under-invoicing yang merugikan negara mencapai Rp15.000 triliun masih diragukan. Mereka khawatir bahwa DSI justru akan menambah beban baru pada industri sawit dan meminta evaluasi peran DSI untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan sawit, sementara pemerintah berupaya memastikan bahwa DSI t

Komunitas Petani Sawit Pertanyakan Efektivitas DSI Perbaiki Problem Under-Invoicing

Bebas Visa Diklaim Mampu Tingkatkan Wisatawan Mancanegara 32,4 Persen

Kementerian Pariwisata mendorong perluasan Bebas Visa Kunjungan dengan mengklaim kebijakan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 32,4 persen. Perhitungan itu merujuk evaluasi pemberian bebas visa kepada 169 negara pada 2016 dan realisasi kunjungan wisman pada 2018. Kementerian Pariwisata menyebut kebijakan bebas visa pada 2016 meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung penciptaan sekitar 400 ribu lapangan kerja. Data tersebut mengac

Bebas Visa Diklaim Mampu Tingkatkan Wisatawan Mancanegara 32,4 Persen

OJK Wajibkan Izin bagi Finfluencer untuk Rekomendasi Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan financial influencer memiliki izin penasihat investasi apabila memberikan rekomendasi produk pasar modal yang menurut peraturan perundang-undangan mensyaratkan perizinan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini mengatur pihak selain pelaku usaha jasa keuangan yang menyampaikan informasi untuk meningkatkan literasi atau memengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk

OJK Wajibkan Izin bagi Finfluencer untuk Rekomendasi Pasar Modal

Grab Terapkan Komisi GrabBike 8 Persen Mulai 1 Juli

Grab Indonesia akan menerapkan potongan komisi sebesar 8 persen untuk layanan ojek daring roda dua, GrabBike, mulai 1 Juli 2026. Kebijakan itu mengikuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan penerapan komisi 8 persen dilakukan untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Grab akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan agar pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif, dan keberlanjutan layanan teta

Grab Terapkan Komisi GrabBike 8 Persen Mulai 1 Juli

Sertifikasi Jadi Kunci Produktivitas, Sawit Swadaya Berpotensi Dongkrak PDB Nasional hingga 0,29 Persen

Riset CIPS Juni 2026 mengungkapkan, peningkatan produktivitas pekebun sawit swadaya sebesar 5% melalui sertifikasi keberlanjutan (seperti RSPO dan ISPO) berpotensi mendongkrak PDB nasional sebesar 0,29 persentase poin serta memicu lonjakan ekspor CPO dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan sertifikasi masih terhambat oleh masalah legalitas lahan dan sulitnya pemetaan untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Oleh karena itu, organisasi petani seperti SPKS dan Fortasbi mendesak peme

Sertifikasi Jadi Kunci Produktivitas, Sawit Swadaya Berpotensi Dongkrak PDB Nasional hingga 0,29 Persen

Skema Patriot Bond Dibedakan dari Tax Amnesty, Perlindungan Hukum Dibatasi Hanya pada Dana Investasi

Sejumlah ketentuan dalam skema Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi sorotan karena memberi perlindungan hukum hanya berlaku pada dana yang ditempatkan di instrumen tersebut, bukan pada aset maupun aktivitas usaha pemilik dana secara keseluruhan. Ketentuan ini memperjelas batas imunitas yang diberikan dalam skema investasi tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dana yang masuk ke Patriot Bond tetap dijamin keamanannya sesuai ketentuan. Namun, perlindungan itu tidak berl

Skema Patriot Bond Dibedakan dari Tax Amnesty, Perlindungan Hukum Dibatasi Hanya pada Dana Investasi

Tak Lagi Banyak Proyek Pemerintah, Pendapatan Pos Indonesia Jatuh ke Rp3,97 Triliun

Pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) turun tajam pada 2025. Salah satu penyebab utamanya adalah menyusutnya proyek pemerintah yang sebelumnya menjadi penopang kinerja perusahaan, terutama di lini bisnis logistik. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengatakan pendapatan usaha perusahaan pada 2025 hanya terealisasi Rp3,97 triliun. Angka itu setara 63 persen dari target yang dipatok sebesar Rp6,2 triliun.

Tak Lagi Banyak Proyek Pemerintah, Pendapatan Pos Indonesia Jatuh ke Rp3,97 Triliun

Ketimpangan Nyata: Tren Ekonomi Prediksi Orang Super Kaya Indonesia Bakal Melonjak 82%, Bank Dunia Ungkap Kemiskinan RI Ikut Meningkat

Laporan The Wealth Report 2026 mengungkap paradoks ekonomi yang tajam di Indonesia. Populasi orang super kaya (UHNWI) diproyeksikan melonjak 82% hingga 2031. Di saat bersamaan, 194,4 juta jiwa (68,91% populasi) justru diklasifikasikan miskin menurut standar baru Bank Dunia. Ketimpangan ekstrem ini dipicu oleh akumulasi kekayaan sepihak di sektor komoditas dan teknologi padat modal, melonjaknya pekerja informal, serta menyusutnya kelas menengah yang terus diperas oleh kebijakan pajak domestik. Ek

Ketimpangan Nyata: Tren Ekonomi Prediksi Orang Super Kaya Indonesia Bakal Melonjak 82%, Bank Dunia Ungkap Kemiskinan RI Ikut Meningkat

Pengamat: Ada Potensi Konflik Kepentingan jika Kemenkeu, BI, dan Danantara Jadi Pemegang Saham BEI

Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy mengingatkan potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia. Ketiga lembaga tersebut dapat menjadi pemegang saham BEI berdasarkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. “Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN, BI mengelola stabilitas moneter d

Pengamat: Ada Potensi Konflik Kepentingan jika Kemenkeu, BI, dan Danantara Jadi Pemegang Saham BEI

ESDM Antisipasi Gejolak Timur Tengah, Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Dunia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemerintah tetap mengamankan alternatif sumber energi di tengah perundingan Amerika Serikat dan Iran. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi di Timur Tengah. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan hubungan AS dan Iran masih dinamis meski perundingan di Swiss memberi sinyal positif bagi stabilitas harga minyak dunia. “Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” kata Anggia sa

ESDM Antisipasi Gejolak Timur Tengah, Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Dunia