AFU.id

Indeks Berita

Pramono Ogah Hutan Kota UI Dibangun jadi Sekolah Rakyat: Sodorkan 2 Lahan Pengganti, Satu di Cakung!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menolak rencana penggunaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan mengusulkan dua lokasi alternatif di Jakarta Barat dan Cakung, Jakarta Timur untuk mendukung program tersebut. Pramono menegaskan pentingnya mempertahankan Hutan Kota UI sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan menyatakan komitmennya untuk menyediakan lahan bagi Sekolah Rakyat meskipun kewenangan pembangunan tetap di tangan pemerintah pusat. Kem

Pramono Ogah Hutan Kota UI Dibangun jadi Sekolah Rakyat: Sodorkan 2 Lahan Pengganti, Satu di Cakung!

Pigai Cium Dugaan Busuk di Balik Pemindahan Badak Jawa: Ada Proyek Mau Masuk!

Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo memicu kontroversi, dengan Menteri HAM Natalius Pigai mencurigai adanya kepentingan bisnis di balik rencana tersebut. Pigai menegaskan bahwa pemindahan ini berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup Badak Jawa, yang belum terbukti terancam di habitat aslinya. Penolakan juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang menuntut agar pemindahan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif dan tran

Pigai Cium Dugaan Busuk di Balik Pemindahan Badak Jawa: Ada Proyek Mau Masuk!

Dugaan Kepentingan Proyek Dibalik Pemindahan Badak Jawa di Ujung Kulon Dipertegas Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan dugaan bahwa wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo mungkin berkaitan dengan kepentingan bisnis tertentu, mengingat pengalaman sebelumnya dalam menangani isu-isu hak asasi manusia. Pigai menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan pemindahan, karena pemindahan satwa dari habitat aslinya dapat berisiko bagi kelangsungan hidup dan keberhasilan perkembangbiakan mer

Dugaan Kepentingan Proyek Dibalik Pemindahan Badak Jawa di Ujung Kulon Dipertegas Pigai

Soal Wilayah Pertambangan di Perairan Ujung Kulon, Begini Kata Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa penetapan sebagian wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak mencakup kawasan Taman Nasional itu sendiri dan mengikuti usulan dari Pemerintah Provinsi Banten sejak 2013. Meskipun area tersebut ditetapkan sebagai WUP, Kementerian menegaskan bahwa hal itu tidak memberikan izin otomatis untuk melakukan aktivitas pertambangan, dan semua izin harus melalui prosedur yang sesuai

Soal Wilayah Pertambangan di Perairan Ujung Kulon, Begini Kata Kementerian ESDM

Modus Pinjam Bendera hingga Mark-Up Harga Terkuak dalam Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap berbagai modus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dana siap pakai, termasuk peminjaman bendera perusahaan, pengaturan penunjukan proyek, dan penggelembungan harga (mark-up) untuk memberikan kickback kepada oknum pejabat BNPB. Dalam penyidikan ini, mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan sejumlah pihak lainnya diperiksa sebagai saksi untuk mendalami mekanisme pengadaan dan dugaan

Modus Pinjam Bendera hingga Mark-Up Harga Terkuak dalam Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

Rencana Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah Tak Direstui Pusat, Dialihkan ke Skema Pinjam SMI

Pemerintah pusat menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, dengan alasan potensi utang yang dapat membebani pemerintahan mendatang. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merekomendasikan agar Pemprov DKI beralih ke skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di mana pembayaran akan dilakukan melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Skema ini diharapkan dapat mendukung proyek pembangunan penting di J

Rencana Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah Tak Direstui Pusat, Dialihkan ke Skema Pinjam SMI

Kejar Produksi Akuatik 233 Juta Ton, Penyerapan Lulusan OII Meluas Hingga 13 Mitra Industri

Ocean Institute of Indonesia (OII) telah meluluskan 302 tenaga kerja terampil yang siap bekerja di luar negeri, di tengah tuntutan global untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI) menekankan pentingnya keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri dan teknologi modern melalui program Vocational Goes to Actors (VOGA) 2026, yang melibatkan 13 mitra industri untuk memperluas penyerapan lulusan. Namun, pengiriman lulusan ke lu

Kejar Produksi Akuatik 233 Juta Ton, Penyerapan Lulusan OII Meluas Hingga 13 Mitra Industri

Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Dipastikan Tidak Teburu-buru, Pemerintah Tunggu Kajian Ilmiah

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak akan dilakukan secara terburu-buru dan akan menunggu hasil kajian ilmiah yang menyeluruh mengenai kelayakan habitat baru tersebut. Kajian ini mencakup aspek-aspek penting seperti ketersediaan pakan, air, dan keamanan habitat, dengan prioritas utama pada keselamatan individu badak Jawa yang populasinya kini hanya sekitar 100 ekor. Penolakan terhadap rencana pemindahan ini

Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Dipastikan Tidak Teburu-buru, Pemerintah Tunggu Kajian Ilmiah

Dasco Jadi yang Paling Kuat Untuk Posisi Wapres di Tengah Partai Koalisi Tak Usung Nama

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad semakin diperhitungkan untuk posisi Wakil Presiden setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka, dengan dukungan kuat dari partai-partai koalisi yang memilih tidak mengusulkan nama lain. Analis politik menilai Dasco memiliki kemampuan menjembatani pemerintah dan lembaga lain, serta menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, yang penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam pertemuan di Istana Bogor, disepakati bahwa sosok dari Partai Gerindra, y

Dasco Jadi yang Paling Kuat Untuk Posisi Wapres di Tengah Partai Koalisi Tak Usung Nama

Presiden dan Wapres Idealnya Satu Partai. Bukan Sopir Kedua, tetapi Pembantu Premium

Wacana pergantian Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo Subianto mengarah pada pemikiran bahwa Presiden dan Wapres sebaiknya berasal dari partai politik yang sama, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia menjelaskan bahwa Wapres seharusnya berfungsi sebagai pembantu utama yang dipercaya dan akrab dengan Presiden, alih-alih hanya sebagai pemimpin nomor dua. Selain itu, pentingnya kedekatan dan kecocokan antara Presiden dan Wapres diungkapkan oleh Wakil Ketua

Presiden dan Wapres Idealnya Satu Partai. Bukan Sopir Kedua, tetapi Pembantu Premium

Megaspeed Terseret Skandal Cip Nvidia, Ini Jejak Bisnisnya di Indonesia

Perusahaan pusat data asal Singapura, Megaspeed, tengah diselidiki oleh otoritas AS terkait aliran cip kecerdasan buatan Nvidia ke China, dan memiliki entitas lokal di Indonesia, PT Megaspeed International Indonesia. Terkait dengan isu ini, saham PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) turun drastis, sementara Indosat membantah memiliki hubungan bisnis dengan Megaspeed setelah namanya disebut dalam keterbukaan informasi yang sama. Penyelidikan yang dilakukan oleh FBI juga mencakup dugaan penye

Megaspeed Terseret Skandal Cip Nvidia, Ini Jejak Bisnisnya di Indonesia

Menkomdigi Meutya Hafid tak Hadiri Tantangan Debat Safenet-Remotivi, Beralasan Tugas di Kupang, Dipantau Netizen Jalan-Jalan di Mall di Bali

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menuai kritik dari warganet setelah ia tidak menghadiri debat terbuka yang diadakan oleh SAFEnet dan Remotivi, dengan alasan tugas kedinasan di Kupang, namun terlihat sedang berbelanja di sebuah mal di Bali. Aksi protes tersebut menyoroti kebijakan kementerian yang agresif dalam menyensor konten kritik, di mana 127 konten telah dihapus sejak April 2026. Publik mengecam ketidakhadiran Meutya dalam debat sebagai bentuk penghindaran dari akuntabilitas, se

Menkomdigi Meutya Hafid tak Hadiri Tantangan Debat Safenet-Remotivi, Beralasan Tugas di Kupang, Dipantau Netizen Jalan-Jalan di Mall di Bali

ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang sejak Februari, Badan Geologi: Kami Tidak Tahu Ada Emas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sejak Februari 2026, meskipun Badan Geologi mengaku tidak pernah melakukan eksplorasi dan tidak memiliki data mengenai potensi sumber daya mineral di kawasan tersebut. Penetapan ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan perlindungan habitat badak jawa yang terancam, serta rencana relokasi badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang di

ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang sejak Februari, Badan Geologi: Kami Tidak Tahu Ada Emas

Kapolri Suyudi dan Kepala Bakom Bahas Mitigasi Hoaks, Syahganda: Tersangka Penyadapan Presiden Segera Diumumkan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan melakukan audiensi membahas penguatan komunikasi program pemerintah serta penanganan berita hoaks, di tengah perkembangan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Suyudi menekankan pentingnya mekanisme cepat untuk meluruskan informasi keliru agar masyarakat tidak bingung, sementara Syahganda menyatakan bahwa tersangka penyadapan akan segera diumumkan. Pertemuan ini juga membahas kesi

Kapolri Suyudi dan Kepala Bakom Bahas Mitigasi Hoaks, Syahganda: Tersangka Penyadapan Presiden Segera Diumumkan

Rahasia Karier Melesat Listyo Sigit: Tak Lolos Seleksi Ajudan, Masuk Istana Lewat "Jalur Khusus" Jokowi

Karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini terjerat skandal penyadapan, terungkap melesat berkat intervensi langsung Presiden Joko Widodo yang memasukkannya ke dalam lingkaran Istana meskipun tidak lolos seleksi resmi sebagai ajudan. Pengamat Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa nama Listyo tidak ada dalam daftar kandidat yang diseleksi, namun Jokowi menyodorkan namanya secara khusus, sehingga memudahkan langkah Listyo untuk mencapai posisi puncak di kepolisian. Anomali dalam

Rahasia Karier Melesat Listyo Sigit: Tak Lolos Seleksi Ajudan, Masuk Istana Lewat "Jalur Khusus" Jokowi