JAKARTA, AFU.ID — Wacana pergantian Wakil Presiden di tengah pemerintahan Prabowo Subianto memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan Presiden dan Wapres berasal dari partai politik yang sama. Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pilihan tersebut ideal karena Wapres bukan Presiden kedua, melainkan pembantu utama yang harus mendapat kepercayaan penuh dari kepala negara.
Pandangan itu disampaikan Yunarto dalam podcast AFU, Senin (16/11/2026). Menurut dia, posisi Wapres dalam sistem presidensial kerap disalahartikan seolah-olah merupakan pemimpin nomor dua yang memiliki kedudukan setara dengan Presiden. “Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden level premium,” kata Yunarto. Ia menjelaskan, mandat politik dalam sistem presidensial diberikan kepada Presiden, bukan kepada Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Karena itu, Wapres pada dasarnya disiapkan untuk menggantikan Presiden apabila berhalangan. Yunarto menyebut posisi tersebut sebagai ban serep. Dengan fungsi itu, Presiden semestinya memilih sosok yang paling dipercaya untuk mendampinginya. Menurut dia, kesamaan partai politik menjadi salah satu faktor yang dapat membangun kedekatan dan kepercayaan tersebut.
“Kalau kita maknanya secara politik paling ideal sebenarnya adalah satu partai, karena kalau satu partai ini pasti akan paling kenal, paling percaya,” ujarnya. Yunarto mengatakan, pasangan Presiden dan Wapres dari partai berbeda selama ini terbentuk karena kebutuhan menggabungkan kekuatan elektoral dalam pemilihan presiden. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “kawin paksa” karena pasangan politik dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kemenangan elektoral.
Namun, setelah tidak ada lagi kontestasi pemilu, menurut Yunarto, Presiden dapat menentukan pendamping berdasarkan sosok yang paling dipercaya dan nyaman diajak bekerja sama. Ia juga menjelaskan, Wapres harus berfungsi sebagai navigator bagi Presiden. Yunarto mengibaratkan pemerintahan seperti kendaraan yang hanya membutuhkan satu pengemudi.
Presiden tetap memegang kendali, sedangkan Wapres bertugas membaca situasi dan memberikan masukan. “Seorang pendamping Pak Prabowo saat ini harus seseorang yang ngerti navigator, ngerti medan dalam konteks politik, orang yang tahu realita lapangan, orang yang berani bisikin supirnya,” kata Yunarto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyebut kedekatan dan kecocokan atau chemistry sebagai kriteria penting bagi calon Wapres.
Menurut dia, pendamping Presiden harus mampu berdialog, bahkan berdebat untuk menyampaikan peringatan apabila keputusan yang diambil berpotensi keliru. “Orang yang cukup punya chemistry kuat itu kan orang yang bisa berdialog. Bahkan mungkin sampai berdebat, memberitahukan kepada Pak Prabowo kalau ini yang dipilih akan salah, kalau ini pilihannya benar, kalau itu nanti akan celaka,” ujar Doli.
Doli menyebut sosok yang mendampingi Presiden juga perlu menjadi pemecah masalah atau problem solver, terutama ketika program pemerintah tidak berjalan sesuai harapan. Ia menilai Wapres harus dapat menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM), Prof. Gabriel Lele, menilai pergantian Wapres tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Menurut dia, persoalan utamanya justru terletak pada kesediaan Presiden untuk menerima masukan dan memperbaiki kebijakan. “Persoalannya adalah beliau tidak punya kerelaan untuk mendengar, tidak ingin mendapatkan input yang jujur untuk kemudian memperbaiki kebijakan,” kata Gabriel. Gabriel menilai pergantian Wapres tidak memiliki urgensi sosial yang besar bagi masyarakat apabila hanya menjadi pemenuhan aspek formal ketatanegaraan.
Perubahan posisi tersebut, menurut dia, tidak akan banyak berarti apabila tidak disertai perubahan dalam pola pengambilan keputusan Presiden. Yunarto juga mengingatkan bahwa pilihan Presiden untuk menunjuk kader dari partainya sendiri harus tetap disertai ruang bagi oposisi, masyarakat sipil, dan media massa untuk menjalankan fungsi pengawasan.
“Silakan Anda kumpulkan 85 persen kekuatan partai, lalu kemudian wakilnya juga dari satu partai. Tapi jangan matikan oposisi, jangan matikan civil society, jangan matikan media massa sehingga check and balance itu terus bisa terjadi,” ujar Yunarto. Ia menegaskan, Wapres yang hanya menjadi pendamping dan diam tanpa memberikan masukan tidak akan menjalankan fungsi navigator dalam pemerintahan. “Kalau kemudian hanya menjadi pendamping dan diam, tidak menjadi navigator, dia akan menjadi etalase ketatanegaraan saja,” katanya. (FAD)