AFU.id

Indeks Berita

Cara Cek Bansos BLT Kesra Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Cair Rp900.000?

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) belum mengumumkan penyaluran kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra sebesar Rp900.000 untuk Oktober 2026, sehingga masyarakat diminta menunggu informasi resmi terkait pencairan dan kriteria penerima. Untuk mengecek status penerimaan bansos, warga dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui laman resmi atau aplikasi Cek Bansos, sementara bagi yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dapat mengajukan usulan melalui aplikasi t

Cara Cek Bansos BLT Kesra Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Cair Rp900.000?

700 Ribu Badan Usaha Diblokir Kemenkum, Masuk Daftar Nonaktif jika Tak Lapor Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) telah memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat (beneficial owner), yang berpotensi membuat entitas tersebut masuk ke dalam daftar nonaktif. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya pelaporan ini untuk mengetahui pemilik terakhir yang mengendalikan badan usaha, yang juga merupakan syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD. Kemenkum meminta agar badan usaha segera menyampaikan da

700 Ribu Badan Usaha Diblokir Kemenkum, Masuk Daftar Nonaktif jika Tak Lapor Pemilik Manfaat

Jelang Keputusan The Fed, Rupiah Kian Tertekan, Dolar AS Kembali Sentuh Rp18.100

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), mencapai level Rp18.123 per dolar AS pada perdagangan Senin (26/10/2026), mendekati titik terendah sepanjang sejarah. Penguatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang dunia, ditambah dengan ketidakpastian terkait keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan pada 29 Oktober 2026, menjadi faktor utama yang menekan rupiah. Riset BRI Danareksa Sekuritas memperingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat memicu risiko keluarn

Jelang Keputusan The Fed, Rupiah Kian Tertekan, Dolar AS Kembali Sentuh Rp18.100

OJK Sambut Baik Keinginan Dasco soal Kemandirian Penilaian Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif dukungan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, terkait upaya Indonesia menentukan arah dan penilaian pasar modalnya sendiri di tengah rencana konsultasi Morgan Stanley Capital International (MSCI). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menilai dukungan tersebut dapat memperkuat kondisi pasar modal domestik. Hasan menilai dukungan tersebit menajadi momentum perbaikan dan kebangkitan pasar modal

OJK Sambut Baik Keinginan Dasco soal Kemandirian Penilaian Pasar Modal Indonesia

Terkait Ancaman MSCI, Dasco Serukan Penetapan Rating Bursa Mandiri, Secara Teori Bisa Dieksekusi, Ini Plus-Minusnya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerukan penetapan rating bursa mandiri di Indonesia menyusul ancaman downgrade oleh MSCI, dengan keyakinan bahwa pasar modal nasional memiliki fundamental yang kuat. Meskipun terdapat dukungan dari OJK untuk pengembangan penilaian mandiri, analis mengingatkan bahwa sistem ini mungkin tidak sepenuhnya menggantikan peringkat internasional, terutama terkait dampaknya terhadap aliran modal asing dan likuiditas pasar. Penetapan rating mandiri bisa memperkuat pe

4 media, Cenderung netral
Terkait Ancaman MSCI, Dasco Serukan Penetapan Rating Bursa Mandiri, Secara Teori Bisa Dieksekusi, Ini Plus-Minusnya

Bukan Sekadar Hiburan, Pramono: Konser Ye dan JRF Gerakkan Ekonomi Jakarta Rp625 Miliar

Gelaran Jakarta Running Festival (JRF) 2026 dan konser Ye di Jakarta pada akhir pekan lalu berhasil menciptakan dampak ekonomi sebesar Rp625 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari konser Ye mencapai Rp450 miliar dan JRF sebesar Rp175 miliar. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa kehadiran sekitar 37 ribu pelari dari 48 negara dan lebih dari 50 ribu pengunjung, termasuk 20.500 dari luar negeri, menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan bagi kota Jakarta. Selain

Bukan Sekadar Hiburan, Pramono: Konser Ye dan JRF Gerakkan Ekonomi Jakarta Rp625 Miliar

Investor Korsel Tutup Pabrik Sepatu di Lebak, 1.100 Buruh Kehilangan Pekerjaan

Pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Kabupaten Lebak, Banten, resmi tutup setelah kontrak sewa gedung berakhir pada Oktober 2026, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sekitar 1.100 buruh. Penutupan yang sudah teridentifikasi sejak beberapa bulan lalu ini berpotensi mengganggu sektor manufaktur di daerah tersebut, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja. Meskipun pesangon dikabarkan telah dibayarkan, mantan pekerja kini harus mencari sumber penghasilan baru sete

Investor Korsel Tutup Pabrik Sepatu di Lebak, 1.100 Buruh Kehilangan Pekerjaan

Pemerintah Tunda Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028, Ini Alasannya

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang tenggat pemenuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028, setelah menerima keluhan terkait kesulitan memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memberikan waktu tambahan kepada pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, mengingat capaian sertifikasi halal secara nasional masih dianggap belum optimal. Meskipun tenggat di

Pemerintah Tunda Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028, Ini Alasannya

Bahlil Setop Jual Gas ke Singapura, EMA: Nggak Ngaruh Buat Kami!

Pemerintah Indonesia, melalui SKK Migas, memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor gas alam ke Singapura mulai 24 Oktober 2026, sebagai langkah untuk memprioritaskan kedaulatan energi domestik sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Meskipun penghentian pasokan gas sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari tersebut, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan bahwa dampaknya tidak signifikan, karena hanya mewakili kurang dari 2% dari kebutuhan harian mereka. Namun, kebijakan ini

Bahlil Setop Jual Gas ke Singapura, EMA: Nggak Ngaruh Buat Kami!

Prabowo Sebut Tak Takut MSCI, BI Akui Rupiah dan Pasar Saham Sempat Tertekan

Pemerintah dan Bank Indonesia menghadapi tantangan serius setelah MSCI mengusulkan Indonesia keluar dari kategori emerging market. Meskipun Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketidakgentaran menghadapi tekanan tersebut, pasar keuangan domestik mengalami koreksi signifikan, dengan IHSG turun 11,57 persen dan rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS. Untuk mengatasi gejolak ini, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 5,75 persen dan memperkuat insentif transaksi DNDF guna menarik kembali modal as

Prabowo Sebut Tak Takut MSCI, BI Akui Rupiah dan Pasar Saham Sempat Tertekan

Klarifikasi MSCI Soal Ancaman Downgrade Pasar Modal Indonesia: Bukan Masalah Indeks, Tapi Menyingkirkan "Bad Actors"

MSCI Inc. mengklarifikasi bahwa potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market disebabkan oleh masalah mendasar di pasar, bukan isu teknis indeks. Managing Director MSCI, Raman Aylur Subramanian, menekankan perlunya reformasi untuk mengatasi keberadaan "bad actors" dan meningkatkan transparansi di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menanggapi ancaman downgrade tersebut dengan menegaskan keteguhan pemerintah dalam menghada

1 media, Cenderung netral
Klarifikasi MSCI Soal Ancaman Downgrade Pasar Modal Indonesia: Bukan Masalah Indeks, Tapi Menyingkirkan "Bad Actors"

Derita Gen-Z Kena Ghosting HRD, Data BPS: 59 Persen Pelamar Mengaku Pernah Ditolak

Pencari kerja dari generasi Z menghadapi tantangan besar dalam proses rekrutmen, termasuk fenomena ghosting di mana mereka tidak menerima kabar setelah melamar, dengan 59 persen pelamar mengaku pernah mengalami hal tersebut menurut data LinkedIn. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, lulusan seperti Haekal dan Ayu harus berjuang melalui wawancara dan memenuhi persyaratan keterampilan yang tinggi, sementara data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indones

Derita Gen-Z Kena Ghosting HRD, Data BPS: 59 Persen Pelamar Mengaku Pernah Ditolak

Cair Oktober-Desember 2026, Begini Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Pakai KTP

Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 4 untuk periode Oktober-Desember 2026, yang dapat dicek oleh masyarakat melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. Proses pengecekan dilakukan dengan memilih wilayah sesuai alamat, dan ketidaksesuaian data di Dinas Kependudukan sering menjadi penyebab nama penerima tidak muncul. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan

Cair Oktober-Desember 2026, Begini Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Pakai KTP

Prabowo Jadi Ketua Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan: Ini Tugas, Anggota dan Alasan Dibentuk?

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada 22 Oktober 2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia melalui koordinasi kebijakan pemerintah yang lebih baik. DNKK, yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), akan fokus pada penguatan literasi keuangan, pengelolaan keuangan keluarga, serta pengembangan data dan identitas digital untuk memperbaiki akses layanan keuangan. Prabowo menjabat sebagai ketua

Prabowo Jadi Ketua Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan: Ini Tugas, Anggota dan Alasan Dibentuk?

Prabowo Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga secara langsung, menggantikan fokus sebelumnya pada akses layanan keuangan. Dewan ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam peningkatan kesejahteraan keuangan, literasi, dan inklusi keuangan, serta pemantauan dampak kebijakan terhadap ekonomi rumah tangga. Dengan struktur yang dipimpin oleh Prabowo dan mel

Prabowo Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Apa Tugas dan Fungsinya?