JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 4 untuk periode Oktober-Desember 2026. Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah.
Proses pengecekan online dilakukan dengan membuka laman resmi tersebut melalui ponsel atau komputer. Warga wajib memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP. Setelah memasukkan nama lengkap dan kode verifikasi, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan atau keterangan bahwa data tidak tersedia.
Ketidaksesuaian data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sering menjadi penyebab utama nama penerima tidak muncul. Penerima bansos ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas kelompok desil 1 hingga 4 atau 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Jika nama tidak terdaftar, masyarakat diminta memperbarui data kependudukannya terlebih dahulu.
Selain melalui situs web, pengecekan saldo dapat dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima dapat mendatangi mesin ATM bank Himbara, memasukkan kartu KKS, mengetik PIN enam digit, lalu memilih menu informasi rekening dan cek saldo. Pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi mobile banking atau SMS banking bank penyalur.
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Beras Tahap III sebanyak 10 kilogram per bulan atau total 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program Indonesia Pintar (PIP) termin 3 juga cair pada periode yang sama untuk peserta didik dari TK hingga SMA. Nominal PKH bervariasi sesuai kategori penerima, mulai dari Rp225.000 per tahap untuk anak SD hingga Rp2.700.000 untuk korban pelanggaran HAM berat.
Masyarakat yang menghadapi kendala dapat menyampaikan sanggahan atau laporan melalui beberapa kanal resmi Kemensos. Layanan pusat panggilan dapat dihubungi di nomor 021-171171, sementara WhatsApp Center tersedia di 08877171171. Laporan juga dapat disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos atau laman perlinsos.kemensos.go.id.
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Himbara untuk menelusuri rekening bermasalah. "Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, penerima dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi pemerintah," ujarnya, Jakarta, (22/10/26). Pemerintah mengimbau masyarakat hanya menggunakan kanal resmi dan tidak memberikan NIK, kode OTP, maupun data pribadi kepada pihak tak berwenang.
Bagi penerima PKH maupun BPNT, informasi pencairan tetap mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah dan lembaga penyalur. Status yang terdaftar di sistem tidak otomatis berarti bantuan sudah dapat dicairkan pada hari yang sama. Masyarakat diminta bersabar dan terus memantau pengumuman resmi dari Kemensos. (RHU)