Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang tenggat pemenuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028, setelah menerima keluhan terkait kesulitan memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memberikan waktu tambahan kepada pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, mengingat capaian sertifikasi halal secara nasional masih dianggap belum optimal. Meskipun tenggat diperpanjang, kewajiban sertifikasi halal tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurahman usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel, Minggu (25/10/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin
JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah memperpanjang tenggat pemenuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028. Keputusan ini diambil setelah banyak pelaku usaha mengeluhkan kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, sementara capaian sertifikasi halal nasional dinilai belum optimal. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengatakan perpanjangan tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima aspirasi dari para pelaku usaha.
"Umumnya kendala bersumber pada proses persiapan dokumen administrasi dan pendukung lainnya, sehingga diputuskan untuk menunda batas akhirnya hingga 2028," kata Maman, Minggu (25/10/2026). Maman menyampaikan kebijakan tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Makassar. Tenggat yang sebelumnya berakhir pada 18 Oktober 2026 kini diperpanjang dua tahun.
Menurut Maman, kendala administratif menjadi salah satu hambatan yang membuat pelaku UMKM belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai jadwal. Perpanjangan tenggat diberikan karena capaian sertifikasi halal secara nasional dinilai belum optimal. Sebagian pelaku usaha masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan pendukung.
Di sisi lain, kewajiban sertifikasi halal tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) beserta peraturan turunannya. Pemerintah menyatakan masa perpanjangan akan dimanfaatkan untuk mengkaji mekanisme yang dapat mempertemukan kewajiban mematuhi regulasi dengan kemampuan operasional pelaku UMKM. (FAD)