AFU.id

Indeks Berita

Gibran Serahkan Surat Mundur ke Prabowo, Ini Bedanya dengan Jalur Pemakzulan DPR

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan langkah berbeda dari proses pemakzulan yang diusulkan oleh 168 anggota DPR. Pengunduran diri ini tidak memerlukan persetujuan DPR atau MPR, dan akan menyebabkan kekosongan jabatan yang harus diisi dalam waktu 60 hari oleh MPR melalui pemilihan calon baru yang diajukan oleh Presiden. Sementara itu, proses pemakzulan melibatkan langkah-langkah yang lebih panjang dan rumit

Gibran Serahkan Surat Mundur ke Prabowo, Ini Bedanya dengan Jalur Pemakzulan DPR

Breaking News: Gibran Mengundurkan Diri Sebagai Wapres, Serahkan Surat Pengunduran ke Prabowo di Halim

Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI dan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah kunjungan kerja Prabowo di Aceh. Konfirmasi mengenai pengunduran diri tersebut datang dari Ketua Umum Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi, meskipun pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.

Breaking News: Gibran Mengundurkan Diri Sebagai Wapres, Serahkan Surat Pengunduran ke Prabowo di Halim

Dahului Paripurna DPR, Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Istana

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan menyerahkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, meskipun Istana belum mengonfirmasi penyerahan tersebut. Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan politik terkait kelayakan pendidikan Gibran, di mana Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan yang merugikan posisinya. Rapat paripurna DPR dijadwalkan u

Dahului Paripurna DPR, Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Istana

PKB Yakin HMP Bisa Makzulkan Gibran dan Selesaikan Polemik Ijazah yang Tak Berkesudahan

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyelesaikan polemik terkait ijazahnya yang berkepanjangan. Dengan dukungan 18 anggota, Khozin menilai bahwa perdebatan mengenai ijazah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan seharusnya lebih fokus pada program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, jumlah dukungan untuk usulan pemakz

PKB Yakin HMP Bisa Makzulkan Gibran dan Selesaikan Polemik Ijazah yang Tak Berkesudahan

Hak Menyatakan Pendapat Mulus, Jadi Jalan Tol Pemakzulan Gibran, Adi Prayitno: Tak Perlu Menunggu 2029, Saat Ini Juga Geng Solo Wassalam

Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dipastikan akan berjalan lancar, dengan dukungan dari 120 anggota DPR yang berasal dari semua fraksi. Rapat paripurna yang dijadwalkan pada 12 November 2026 akan membahas usulan HMP ini, yang dianggap sebagai langkah untuk menghakimi sikap Gibran yang menolak mundur dari jabatannya. Adi juga menekankan bahwa pemakzulan ini menandai akhir dari p

Hak Menyatakan Pendapat Mulus, Jadi Jalan Tol Pemakzulan Gibran, Adi Prayitno: Tak Perlu Menunggu 2029, Saat Ini Juga Geng Solo Wassalam

Tak Langsung Dimakzulkan, Ini 4 Tahap HMP yang Harus Dilalui sebelum Gibran Bisa Diberhentikan

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan oleh 168 anggota DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus melalui empat tahap, yaitu paripurna DPR, panitia khusus, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan total waktu proses yang dapat memakan waktu hingga 240 hari. Proses ini dimulai dengan pengajuan usul di paripurna DPR, diikuti oleh pembentukan pansus yang diwajibkan melaporkan hasil kerjanya dalam waktu 60 hari, dan jika diterima, diter

Tak Langsung Dimakzulkan, Ini 4 Tahap HMP yang Harus Dilalui sebelum Gibran Bisa Diberhentikan

Bukan Beda Suara! Sudding Tegaskan PAN 1 Komando, Diperintah Langsung Usulkan HMP Gibran

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudding Sudding, menjadi sorotan setelah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah mendalami putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sudding menyatakan bahwa HMP diperlukan untuk menindaklanjuti putusan hukum tetap dan menekankan bahwa seluruh anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, mesk

Bukan Beda Suara! Sudding Tegaskan PAN 1 Komando, Diperintah Langsung Usulkan HMP Gibran

Daftar Lengkap 120 Anggota Pengusul HMP Pemakzulan Gibran: PKS Terbanyak, PAN Cuma 1 Orang

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada 11 November 2026. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan penyumbang terbanyak dengan 28 anggota, diikuti oleh Partai Nasdem dengan 19 anggota, serta beberapa fraksi lainnya seperti Demokrat dan PKB masing-masing dengan 18 anggota. Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mengusulkan satu

Daftar Lengkap 120 Anggota Pengusul HMP Pemakzulan Gibran: PKS Terbanyak, PAN Cuma 1 Orang

8 Mahasiswa UGM Ditahan usai Demo Ricuh Jogja, Dua Diduga Salah Tangkap saat Hendak Ambil Motor

Delapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) ditahan oleh Polda DIY setelah demonstrasi yang berujung ricuh di Yogyakarta, di mana UGM menduga dua di antaranya adalah korban salah tangkap saat mengambil sepeda motor. UGM menolak tindakan aparat yang menggunakan gas air mata di wilayah yang dekat dengan kampus dan berjanji akan menanggung biaya pengobatan bagi mahasiswa yang terluka serta mengupayakan pembebasan mereka jika penahanan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara itu, Polda

8 Mahasiswa UGM Ditahan usai Demo Ricuh Jogja, Dua Diduga Salah Tangkap saat Hendak Ambil Motor

Beredar Cerita di Balik Berita Pertemuan Prabowo-Gibran di Widya Chandra, Ungkap Upaya Gibran Manipulasi Fakta Pertemuan Demi Untungkan Dirinya, Berujung Konferensi Pers Dadakan Mensesneg

Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo di Widya Chandra pada 10 November 2026 mengungkap adanya upaya manipulasi informasi oleh Gibran terkait niat pengunduran dirinya, yang berujung pada konflik komunikasi antara keduanya. Meskipun Gibran mengklaim ingin mengundurkan diri, ia tidak menyerahkan surat resmi dan malah meminta kesempatan untuk membuktikan keaslian ijazahnya melalui PTUN, yang membuat Prabowo merasa ditipu. Mensesneg Prasetyo Hadi kemudian mengge

Beredar Cerita di Balik Berita Pertemuan Prabowo-Gibran di Widya Chandra, Ungkap Upaya Gibran Manipulasi Fakta Pertemuan Demi Untungkan Dirinya, Berujung Konferensi Pers Dadakan Mensesneg

Pelan Tapi Pasti, Prabowo Memangkas Tangan-Tangan "Geng Solo" dari Lingkaran Kekuasannya, Pemakzulan Gibran Bukan Episode Akhir

Presiden Prabowo Subianto secara perlahan memangkas pengaruh "Geng Solo" dalam lingkaran kekuasaannya, termasuk langkah memecat Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan mutasi besar-besaran di tubuh Polri setelah terungkapnya skandal penyadapan yang mengarah pada ancaman stabilitas pemerintahannya. Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan status penyetaraan ijazahnya, menandai puncak krisis legitimasi dan memicu usulan Hak Menyatakan Pendapat (H

Pelan Tapi Pasti, Prabowo Memangkas Tangan-Tangan "Geng Solo" dari Lingkaran Kekuasannya, Pemakzulan Gibran Bukan Episode Akhir

11 Anggota Fraksi Partai Golkar Tandatangani HMP Terkait Pemakzulan Gibran

Sebelas anggota Fraksi Partai Golkar menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengan pimpinan DPR RI. Pengusulan HMP ini dipicu oleh dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta aspirasi masyarakat yang mendukung proses pemberhentian wakil presiden sesuai dengan konstitusi. Total terdapat 120 tanda tangan dari delapan fraksi di DPR RI yang me

11 Anggota Fraksi Partai Golkar Tandatangani HMP Terkait Pemakzulan Gibran

Daftar Nama 14 Anggota DPR Fraksi PDIP Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Sebanyak 14 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menandatangani pernyataan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan pentingnya pemenuhan syarat konstitusi dalam pengisian jabatan negara, termasuk presiden dan wakil presiden, agar pemilihan berlangsung secara langsung, bebas, dan adil. HMP ini ditujukan untuk menguji kelaya

Daftar Nama 14 Anggota DPR Fraksi PDIP Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP soal Gibran, PKS Paling Banyak!

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi fraksi terbanyak yang mengusulkan, yaitu 28 anggota. Penyerahan usulan HMP tersebut berlangsung di Komisi VIII DPR RI dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa pada Rabu (11/11/2026), dan jumlah pengusul telah memenuhi syarat minimum yang ditetapkan undang-undang. Saan menegaskan bah

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP soal Gibran, PKS Paling Banyak!