JAKARTA, AFU.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. “Pokoknya benar,” ujar Budi Arie. Istana belum mengonfirmasi penyerahan surat itu.
Seorang orang dekat Gibran juga membenarkannya kepada CNN Indonesia. Menurutnya, surat sudah diserahkan kepada Presiden sore tadi di Halim. Prabowo saat itu baru tiba di Halim setelah kunjungan kerja dari Aceh. Budi Arie dikenal sebagai Ketua Umum relawan Pro-Jokowi, pendukung ayah Gibran. Waktu pasti penyerahan surat belum diungkap ke publik.
Istana Wakil Presiden sebelumnya menjadwalkan jumpa pers malam ini untuk menanggapi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran, tetapi mendadak membatalkannya tanpa alasan. Puluhan wartawan berkumpul di Istana Wapres pada Rabu malam.
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra pada Selasa menegaskan jabatan Wapres belum kosong, karena Gibran masih menjalankan tugas. Menurut Yusril, pengunduran diri tidak cukup disampaikan lisan kepada Presiden. Secara ketatanegaraan, pengunduran diri harus lewat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. MPR kemudian memberi tahu Presiden soal kekosongan, lalu memilih Wapres pengganti paling lama 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden wajib mengusulkan dua calon. Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan bahwa surat Gibran sudah sampai ke MPR.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan politik atas dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, tetapi tidak mengabulkan permohonan karena soal kedudukan hukum pemohon. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan memerintahkan pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang terbit 2019.
Di DPR, 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) agar DPR memulai proses pemakzulan. Rapat paripurna digelar Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB dengan agenda pertama pengumuman penggunaan hak anggota. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyebut pemberhentian Wapres tetap harus lewat tahapan Pasal 7B UUD 1945 yang dimulai dari DPR.
Pada Selasa, Gibran bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyatakan niat mundur, dan Prabowo tidak menolaknya. Prabowo memberi saran, dan Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya di PTUN. Kepada wartawan, Gibran menyebut Prabowo menyarankannya “tetap fight di PTUN”. Sehari kemudian, kabar surat pengunduran diri itu muncul. Perkembangan akan diperbarui setelah ada keterangan resmi dari Istana, Gibran, atau MPR. (RHU)