JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan usulan HMP itu digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR RI pada Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. "Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Saan kemudian merinci satu per satu jumlah pengusul dari tiap fraksi. Hasilnya, PKS menjadi salah satu fraksi dengan total anggota DPR terbanyak yang mengajukan usulan HMP. "Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," tegasnya.
Jumlah 120 anggota ini sudah jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP. Sesuai aturan, HMP cukup diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR RI. Artinya, secara jumlah, usulan HMP soal polemik Gibran ini sudah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut oleh pimpinan DPR RI.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 8 Fraksi di DPR RI resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka ke pimpinan DPR RI hari ini, Rabu (11/12026). Adapun 8 fraksi tersebut antara lain Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra
Penyerahan usulan tersebut digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR RI. Rapat penyerahan usulan HMP itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa didampingi Cucun Ahmad Syamsurizal.
Saan dalam pembukaan rapat menegaskan bahwa forum penyerahan usulan HMP ini bersifat terbuka. "Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?" kata Saan. "Setuju," jawab peserta rapat.
Saan kemudian menuturkan, penyerahan usulan Hak Penyampaian Pendapat (HMP) ini dijamin konstitusi dan undang-undang. Penyampaian usulan ini diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
"Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang MD3 dan Pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota, 25 orang anggota," kata Saan.
"Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyatakan usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR RI," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Saan juga menekankan soal kelengkapan dokumen usulan HMP. Menurutnya, usulan tidak bisa hanya berupa pernyataan politik, tetapi harus disertai materi, alasan, hingga bukti yang sah. Setelah menyampaikan dasar hukum tersebut, Saan langsung mempersilakan para pengusul untuk menyampaikan usulannya satu per satu, dimulai sesuai urutan partai di DPR.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR. Tentu pertama, saya akan mempersilakan kepada Partai PDI Perjuangan. Kami persilakan," pungkas Saan. (YNL)