JAKARTA, AFU.ID — Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI untuk menindaklanjuti polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi disebut telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap langkah konstitusional tersebut.
Berdasarkan rekapitulasi data yang beredar, dukungan berasal dari tujuh partai politik di DPR, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam rekapitulasi tersebut, PDIP tercatat menyumbang 101 anggota, Demokrat 18 anggota, NasDem 69 anggota, PKS 12 anggota, Golkar 15 anggota, PAN 4 anggota, dan PKB 37 anggota dan terakhir dari Gerindra berjumlah 11 orang. ika dijumlahkan, totalnya mencapai 248 anggota DPR.
Dalam rekapitulasi tersebut, PDIP menjadi partai dengan jumlah anggota terbanyak yang disebut mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, yakni 101 orang. Posisi berikutnya ditempati Partai NasDem dengan 69 anggota, disusul PKB sebanyak 37 anggota. Sementara itu, Golkar tercatat memiliki 15 anggota, PKS 12 anggota, Demokrat 18 anggota, dan PAN sebanyak 4 anggota dan Gerindra 11 orang.
Dukungan lintas fraksi ini menjadi perhatian karena Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, termasuk dalam persoalan dugaan pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Mardani juga memastikan surat usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut. Puan menyatakan pimpinan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa persidangan dengan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan.
Perkembangan terbaru datang dari Fraksi PDIP. Pada Rabu (11/11/2026), Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan fraksinya telah mengambil keputusan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Utut menyebut keputusan tersebut telah disepakati seluruh anggota fraksi. PDIP memiliki 110 anggota di DPR RI. Menurutnya, langkah yang diambil partainya merupakan pilihan melalui jalur konstitusional. Ia juga menyebut Pasal 7A dan 7B UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang menjadi rujukan.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran menguat setelah muncul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024. (EER)