JAKARTA, AFU.ID — Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membeberkan update usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mardani membeberkan bahwa anggota DPR yang menyetujui usulan HMP terus bertambah hingga berjumlah ratusan termasuk dari Fraksi Partai Gerindra. Ia memaparkan, hingga siang ini jumlah anggota DPR yang menyetujui HMP sudah mencapai lebih dari 100 orang. "HMP jalan terus. Sudah lebih dari 100 anggota yang meneken," kata Mardani saat dihubungi Afu.id, Rabu (11/11/2026).
Mardani juga membeberkan bahwa anggota DPR dari Fraksi Gerindra juga ikut meneken HMP. Ia menyebut bahwa ada dua anggota fraksi Gerindra, namun tak disebutkan namanya. "Tadi kita kumpul dan angkanya terus bertambah. Ada juga dari Gerindra, hal ini menunjukkan bahwa DPR konsisten mendorong harus ada angket dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," ungkapnya. Mardani juga memberi bocoran terkait HMP tersebut melalui dokumen yang diberikan kepada redaksi."
Fraksi PDIP semua anggota tandatangan (110), PKB 40-an, Golkar 30-an, PKS 13, Demokrat 10, Gerindra 2, Nasdem 5 orang, dan PAN 5 orang," kata Mardani. Mardani mengatakan surat pengajuan HMP akan diserahkan kepada pimpinan DPR siang ini. Penyerahan surat tersebut akan dilakukan bersama-sama. "Siang akan diserahkan surat ke pimpinan. Siang akan jalan bareng ke pimpinan," katanya.
Sebelumnya, dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Selasa (10/11/2026), Mardani menegaskan partainya berkomitmen melanjutkan proses politik melalui penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR. PKS memastikan proses tersebut tidak akan dihentikan meskipun terdapat kemungkinan kesepakatan politik di tingkat elite. Pernyataan itu disampaikan Mardani dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, langkah politik yang sedang berjalan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga tata kelola pemerintahan dan negara. Mardani mengungkapkan, PKS telah mengumpulkan 12 tanda tangan dari total 53 anggota Fraksi PKS di DPR untuk mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat. PKS tidak ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai agenda eksklusif partai, melainkan gerakan kebangsaan yang melibatkan berbagai fraksi di parlemen. "Karena kita ingin ini bukan agenda partai PKS. Ini agenda kebangsaan," kata Mardani.
Ia menjelaskan, PKS sebelumnya berharap surat pengajuan hak menyatakan pendapat dapat langsung diterima pimpinan DPR dan dibacakan dalam sidang paripurna. Namun, proses tersebut akhirnya diarahkan melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi pimpinan. Mardani mengatakan PKS bersedia mengikuti mekanisme tersebut demi membangun dukungan lintas fraksi. "PKS mundur selangkah untuk maju 3-4 langkah ke depannya," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Mardani juga menegaskan komitmen partainya tidak akan berubah sekalipun muncul kesepakatan politik di tingkat elite. "Kami diajarkan value based political party, partai politik berbasis nilai. Dan Presiden AMY, Alhamudzamil Yusuf, Mas Holit Sekjen sudah memerintahkan jalan, tadi kami rapat fraksi juga, ini bukan bab tentang urusan orang per orang, ini bagaimana kita menegaskan fungsi menjaga negeri," ucapnya.
Ia menegaskan kemungkinan adanya komunikasi atau kesepakatan politik tidak otomatis menghentikan proses yang sudah berjalan. "Kalau ada deal, kami akan pertimbangkan itu, kami siap untuk mendengar, tapi tidak menghentikan proses ini," tegas Mardani.
Menurut Mardani, PKS tidak akan mundur hanya karena tekanan ataupun kesepakatan yang menguntungkan kelompok kepentingan tertentu. Ia menilai proses tersebut harus dilanjutkan demi memastikan persoalan yang menjadi perhatian publik dapat diselesaikan. "Kita akan teruskan perjuangan dan PKS tidak akan mundur tanpa alasan yang tidak rasional, apalagi cuma deal-deal kelompok kepentingan tertentu," katanya.
Mardani juga menyoroti kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan meminta waktu untuk membuktikan ijazahnya melalui mekanisme hukum. Ia menyatakan menghargai hak konstitusional Gibran untuk menempuh jalur hukum. Namun, menurutnya, langkah hukum tersebut tidak seharusnya menghentikan proses politik yang sedang berjalan di DPR. "Yang jelas arenanya digunakan. Arenanya kan dalam iklim demokrasi di negara kita itu kan cuma dua. Arena hukum dan arena politik," ujar Mardani.
Ia menegaskan, PKS tetap akan menjalankan agenda politiknya terlepas dari langkah hukum yang ditempuh Gibran. "Tapi sikap politik tetap harus berjalan," katanya. Mardani turut menyinggung risiko apabila persoalan yang dinilainya sebagai masalah mendasar dalam tata kelola negara tidak diselesaikan hingga ke akar. Ia mengibaratkan persoalan tersebut seperti kanker yang berpotensi semakin kuat apabila tidak dituntaskan. "Ketika kanker itu tidak dibersihkan sampai ke akarnya, what doesn't kill you, just make you stronger. Ini berbahaya, dan untuk itu PKS konsisten," tegasnya. (FAP)