JAKARTA, AFU.ID — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat mengambil jalan konstitusi dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan seluruh anggota fraksi menyepakati langkah tersebut. Dia menyebut, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu diputuskan dalam rapat pleno fraksi hari ini, Rabu (11/11/2026).
Utut menjelaskan, PDIP menganut demokrasi terpimpin sehingga satu keputusan berlaku untuk semua anggota. "Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut.
Adapun penggunaan HMP ini, kata Utut, didasari pada Pasal 77B. Untuk rincian poin dan pertimbangan, ia menyerahkan penjelasan kepada anggota Fraksi PDIP di Komisi III DPR RI. "Kalau pertimbangannya sudah ada, poinnya sudah ada. Kan kita merujuk pasal 77B, nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan," tuturnya.
Mengenai waktu pengajuan HMP ke pimpinan DPR, Utut mengatakan hal itu akan mengikuti mekanisme yang berlaku melalui Badan Musyawarah (Bamus). Ia belum memastikan apakah usulan tersebut akan diserahkan pada hari yang sama. Menurut Utut, yang terpenting adalah keputusan politik sudah diambil, sementara sisanya merupakan mekanisme administratif. "Ya, kita lihat. Kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi. Oke, gitu ya? Poinnya itu ya," kata Utut.
Sebelumnya diberitakan, kabar penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mencuat di DPR RI. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi ramai-ramai membicarakan wacana penggunaan HMP tersebut terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ketua DPR RI Puan Maharani pun tak menampik isu tersebut. Dia menyebut pimpinan DPR memang sudah menerima laporan terkait pengumpulan dukungan HMP. Namun, tindak lanjut atas laporan itu baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana siapa apa mekanismenya tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026)
Puan menegaskan, semua proses yang berkaitan dengan HMP harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. DPR tidak akan mengambil langkah di luar aturan yang sudah ditetapkan. Menurut Puan, DPR sebagai lembaga negara harus menjadi contoh dalam menegakkan konstitusi. Setiap aspirasi yang disampaikan anggota DPR maupun masyarakat harus diproses sesuai dengan aturan main yang berlaku di parlemen, bukan berdasarkan tekanan maupun spekulasi. (YNL)