JAKARTA, AFU.ID — Nama anggota Komisi III DPR RI Sarifudding Sudding mencuri perhatian di tengah usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Sudding merupakan satu-satunya anggota yang mengajukan HMP dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjelaskan, sikapnya dalam mengajukan HMP bukan asal-asalan. Sebelum menentukan sikap, Sudding mengaku mendalami lebih dulu dua putusan penting yang menjadi dasar HMP.
"Ya karena ya karena posisi saya sebagai ketua Fraksi PAN MPR RI dan sebagai anggota Komisi III DPR itu mendalami dan mencermati betul tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 742 Tahun 2026 dan juga putusan MK sehingga saya mengambil sikap bahwa putusan ini harus ada tindak lanjut," kata Sudding kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Kata Sudding, terdapat dua cara yang bisa dilaksanakan yaitu Gibran mundur secara sukarela atau keputusan mundurnya sebagai Wakil Presiden diproses melalui jalur konstitusi.
"Dan harus dilaksanakan karena sudah bersifat inkrah suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan itu harus dilaksanakan dilaksanakannya apakah dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri dan kalau yang bersangkutan tidak mengundurkan diri maka itu harus ditindaklanjuti lewat jalur konstitusi sesuai dengan pasal yang tadi sudah saya sampaikan dalam forum lintas fraksi tadi bahwa dengan cara hak menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 konstitusi kita juga diatur dalam undang-undang MD3," tegasnya.
Sudding mengingatkan, salah satu syarat menjadi wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 169 huruf R yang merupakan pendelegasian dari konstitusi. "Maka jalurnya adalah memang pemberhentiannya harus lewat jalur konstitusi nah apa jalur konstitusi dengan cara hak menyatakan hak pendapat itu, sebagaimana kewenangan yang ada di DPR," ujarnya.
Lebih lanjut, Sudding juga memberikan penjelasan mengenai sikap anggota PAN lainnya yang tidak ikut mengajukan dan memberikan tanda tangan HMP. Dia menepis adanya isu perpecahan di internal PAN. Seluruh anggota Fraksi PAN tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
"Kami tetap 1 komando dengan Bapak Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan dan saya diperintahkan mewakili fraksi untuk menyatakan usulan tentang HMP Saya kira itu. Saya kira karena kami di partai amanat nasional itu 1 komando dengan ketua umum apapun yang diarahkan dan diperintahkan oleh ketua umum akan satu suara," ujarnya. (YNL)