AFU.id

Indeks Berita

Tak Ada Perwakilan PSI saat Prabowo Kumpulkan Parpol Bahas Cawapres di Istana Bogor

Kepala Badan Komunikasi RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa tidak ada perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan partai politik di Istana Bogor pada 13 November 2026. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pengusulan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri oleh berbagai ketua umum serta pengurus partai, termasuk PAN, PKB, dan Demokrat. Sementara itu, proses pemilihan wakil presiden penggant

Tak Ada Perwakilan PSI saat Prabowo Kumpulkan Parpol Bahas Cawapres di Istana Bogor

Beda Sikap soal Ujung Kulon, Menteri LH Surati Bahlil Minta Wilayah Tambang Dicabut demi Badak Jawa

Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, telah meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mencabut sebagian wilayah tambang di sekitar habitat Badak Jawa di Ujung Kulon guna melindungi spesies yang terancam punah tersebut. Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM terkait Wilayah Usaha Pertambangan di wilayah tersebut, mengingat potensi risiko ekologis yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Jumhur menekankan pentingnya perlindun

Beda Sikap soal Ujung Kulon, Menteri LH Surati Bahlil Minta Wilayah Tambang Dicabut demi Badak Jawa

Oknum Dishub Bekingi Jukir Liar di Blok M, Terancam Dimutasi hingga Sanksi Disiplin

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengambil tindakan tegas terhadap praktek parkir liar di kawasan Blok M setelah terungkapnya pengakuan jukir yang mengklaim memiliki izin dari oknum petugas Dishub. Kepala Dishub, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pungutan liar dan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggotanya, dengan sanksi disiplin bagi yang terbukti melanggar. Selain menindak oknum, Dishub juga berencana melakukan penataan kawasan dan memberdayakan

Oknum Dishub Bekingi Jukir Liar di Blok M, Terancam Dimutasi hingga Sanksi Disiplin

Tudingan 'Buzzer Pemerintah' di Balik Penutupan 19.389 Kanal YouTube, Bakom Beri Bantahan Tegas

Google telah menutup 19.389 kanal YouTube yang dianggap mendukung pemerintahan Indonesia antara Juli hingga September 2026, memicu tudingan bahwa pemerintah terlibat dalam pengelolaan dan pembiayaan kanal tersebut. Badan Komunikasi (Bakom) RI menanggapi dengan tegas bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, menyoroti bahwa laporan Google tidak menyebutkan atribusi pengelola dari kanal yang ditutup dan meminta publik untuk memahami konteks laporan secara utuh. Bakom juga mengkritik metodologi penut

Tudingan 'Buzzer Pemerintah' di Balik Penutupan 19.389 Kanal YouTube, Bakom Beri Bantahan Tegas

Pramono Gelontorkan Rp400 Miliar untuk Ultah Jakarta, Apa Saja Acara yang Akan Digelar?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-500 Jakarta pada tahun 2027 dengan rangkaian kegiatan selama satu tahun, termasuk pertandingan sepak bola internasional dan konser musisi kelas dunia. Namun, anggaran tersebut menuai kritik dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan urgensi pengeluaran besar untuk acara seremonial dibandingkan kebutuhan masyarakat. Gubernur Pramono Anung men

Pramono Gelontorkan Rp400 Miliar untuk Ultah Jakarta, Apa Saja Acara yang Akan Digelar?

Pramono Undang Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim Pertama New York, ke Perayaan 5 Abad Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengundang Wali Kota New York, Zohran Mamdani, untuk menghadiri perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027, yang akan diisi dengan berbagai acara internasional seperti pertandingan sepak bola dan konser musisi dunia. Perayaan ini bertujuan untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan global, dengan rencana mengundang pemimpin kota-kota besar dunia dan klub-klub sepak bola internasional. Pramono berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat menarik wisatawan dan mem

Pramono Undang Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim Pertama New York, ke Perayaan 5 Abad Jakarta

Tim Ad Hoc MPR Punya Waktu hingga 8 Desember untuk Putuskan Teknis Surat Suara dan Skenario Calon Wapres Menolak

Tim Ad Hoc MPR RI menetapkan batas waktu hingga 8 Desember 2026 untuk menyelesaikan mekanisme pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, dengan rapat perdana yang membahas bentuk surat suara dan skenario jika calon wapres yang diusulkan tidak bersedia. Ketua Tim Ad Hoc, Bambang Wuryanto, menekankan pentingnya menyelesaikan seluruh mekanisme sebelum Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026, setelah Gibran mengundurkan diri. Dalam prosesnya, Tim Ad Hoc juga akan menyusun

Tim Ad Hoc MPR Punya Waktu hingga 8 Desember untuk Putuskan Teknis Surat Suara dan Skenario Calon Wapres Menolak

Fantastis! 19.389 Kanal YouTube Pro Pemerintah Lenyap Dibantai Google, Tanpa Pemberitahuan dan Alasan yang Jelas

Google telah menutup 19.372 kanal YouTube yang terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi yang mendukung Pemerintah Indonesia antara Juli hingga September 2026, dengan puncaknya terjadi pada Agustus ketika 10.134 kanal ditutup. Penutupan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap jaringan yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia mendukung pemerintah dan menyerang kritik terhadapnya. Meskipun Google tidak mengungkapkan detail spesifik mengenai nama kanal atau individu di balikn

Fantastis! 19.389 Kanal YouTube Pro Pemerintah Lenyap Dibantai Google, Tanpa Pemberitahuan dan Alasan yang Jelas

Rencana 514 Batalyon Teritorial di Tiap Kabupaten, Menhan Sjafrie Klaim Bukan Militerisasi Daerah

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan rencana pembentukan 514 Batalyon Infanteri Teritorial di seluruh kabupaten Indonesia, yang ia klaim bukan sebagai bentuk militerisasi daerah, melainkan sebagai amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Rencana ini didasarkan pada Pasal 30 UUD 1945 dan bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sjafrie juga menekankan pentingnya pengawasan oleh DPR terhadap kegiatan pertahanan untuk memastikan mekanisme sistem pertaha

Rencana 514 Batalyon Teritorial di Tiap Kabupaten, Menhan Sjafrie Klaim Bukan Militerisasi Daerah

Doktrin Pertahanan RI Terlalu Defensif, Menhan Sjafrie Minta UU Pertahanan Lebih Aktif Cegah Ancaman Asing

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk memasukkan elemen serangan dari negara lain dalam rumusan ancaman yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, mengingat doktrin pertahanan saat ini dianggap terlalu defensif. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menekankan pentingnya pembaruan undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan karakter ancaman yang dihadapi, tanpa mengubah prinsip po

Doktrin Pertahanan RI Terlalu Defensif, Menhan Sjafrie Minta UU Pertahanan Lebih Aktif Cegah Ancaman Asing

24 Tahun Tak Direvisi, Menhan Sjafrie Datangi DPR Minta UU Pertahanan Segera Dirombak

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan yang telah 28 tahun tidak diperbarui, dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Sjafrie menekankan perlunya penambahan strategi pertahanan defensif aktif dan memastikan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial sebagai amanat konstitusi bukan untuk tujuan militerisasi. Pertemuan tersebut menjadi diskusi awal untuk membentuk

24 Tahun Tak Direvisi, Menhan Sjafrie Datangi DPR Minta UU Pertahanan Segera Dirombak

Temui Dasco 1 Jam Secara Tertutup, Sjafrie Bantah Bahas Cawapres: Saya Tak Minat!

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di DPR tidak membahas isu bursa calon wakil presiden (cawapres) yang menguatkan nama Dasco sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sjafrie menyatakan tidak berminat membahas hal tersebut, dan pertemuan itu lebih fokus kepada konsultasi mengenai revisi Undang-undang pertahanan serta perkembangan kegiatan pertahanan. Dukungan terhadap Dasco sebagai cawapres terus mengalir dari berbaga

Temui Dasco 1 Jam Secara Tertutup, Sjafrie Bantah Bahas Cawapres: Saya Tak Minat!

Usai Temui Dasco, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Isu Soal Dukungan ke Sosok Tertentu untuk Cawapres, dan Pergantian Panglima TNI, Tegaskan Bahas UU Pertahanan yang Sudah Kadaluwarsa

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Kompleks Parlemen untuk berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dianggap perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan dinamika kekinian. Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie menegaskan bahwa tidak ada pembahasan terkait isu calon wakil presiden atau pergantian Panglima TNI, dan fokus utama adalah pada penyempurnaan str

Usai Temui Dasco, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Isu Soal Dukungan ke Sosok Tertentu untuk Cawapres, dan Pergantian Panglima TNI, Tegaskan Bahas UU Pertahanan yang Sudah Kadaluwarsa

Sjafrie Tiba-tiba Temui Dasco di DPR di Tengah Isu Pencalonan Wapres, Bahas Apa?

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis, 19 November 2026, dalam pertemuan tertutup yang belum memberikan keterangan resmi. Pertemuan ini mencuat di tengah meningkatnya dukungan terhadap Dasco sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dengan banyak pihak, termasuk kader Gerindra, menilai Dasco sebagai sosok yang memiliki kematangan politik dan kemampuan menjembatani berbagai kepentinga

Sjafrie Tiba-tiba Temui Dasco di DPR di Tengah Isu Pencalonan Wapres, Bahas Apa?

Buruh Tuntut UMP Jakarta Jadi Rp6,26 Juta di Tengah Tekanan Ekonomi, Pengusaha Khawatir PHK Massal

Buruh di DKI Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menjadi antara Rp6,15 juta hingga Rp6,26 juta, dengan alasan penyesuaian terhadap tingginya biaya hidup di ibu kota. Di sisi lain, pengusaha mengkhawatirkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika kenaikan upah tidak sejalan dengan kemampuan perusahaan, yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi dan tantangan operasional. Pemerintah, buruh, dan pengusaha terus berdiskusi tentang penetapan UMP, dengan tenggat w

Buruh Tuntut UMP Jakarta Jadi Rp6,26 Juta di Tengah Tekanan Ekonomi, Pengusaha Khawatir PHK Massal