JAKARTA, AFU.ID — Google melakukan pembersihan besar-besaran terhadap 19.389 kanal YouTube yang mendukung pemerintahan Indonesia. Penutupan kanal tersebut dilakukan sepanjang periode Juli sampai September 2026. Kabar penutupan puluhan ribu kanal YouTube itu pun langsung jadi bola liar karena muncul tudingan bahwa pemerintah ikut serta melakukan pengelolaan dan pembiayaanya. Tudingan itu kemudian diluruskan Badan Komunikasi (Bakom) RI.
Bakom membantah keras tudingan yang menyebut 19.389 kanal itu adalah jaringan buzzer milik pemerintah. Bakom menegaskan, Google sendiri tidak pernah menulis hal itu dalam laporannya. Publik dan media diminta mencermati teks asli laporan Google secara utuh agar tidak terjebak pada penafsiran yang tidak tepat. "Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah 'buzzer pemerintah' adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google," ujar Juru Bicara Bakom RI, Teguh Santosa, Kamis (19/11/2026).
Teguh menjelaskan, laporan triwulanan Google berjudul Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis 30 Oktober 2026 itu hanya mendeskripsikan kecenderungan isi konten, bukan atribusi pengelola. Dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu tidak mencantumkan satu pun nama aktor, instansi pemerintah, ataupun pihak pendana di balik puluhan ribu kanal tersebut. "Jadi, laporan itu tidak pernah menyebut 19.389 kanal itu dikelola, dibiayai, maupun diarahkan oleh pemerintah," kata Teguh.
Menurut Teguh, label "linked to Indonesia" dalam buletin tersebut hanya penanda geografis negara. Penanda serupa juga diterapkan Google untuk negara lain, seperti Ekuador. Ia lantas membandingkan dengan kasus lain saat Google memiliki bukti kuat mengenai aktor di balik sebuah operasi pengaruh, Google lazimnya menyebut identitas pelaku secara eksplisit. Hal itu dilakukan terhadap firma konsultan Rusia, Internet Research Agency, maupun aktor yang terhubung dengan intelijen Rusia.
Untuk entri Indonesia, ketiadaan nama pelaku membuktikan laporan tersebut belum menyentuh aspek atribusi. Karena itu, pemerintah menilai penyimpulan bahwa negara memelihara jaringan akun terkoordinasi merupakan loncatan logika yang tidak berdasar pada data primer.
Selain soal atribusi, Bakom RI juga menyoroti ketertutupan metodologi di balik angka penutupan 19.389 kanal sepanjang kuartal III-2026. Google tercatat menutup ribuan kanal tersebut secara berantai pada Juli, Agustus, dan September 2026 menggunakan sistem penautan otomatis serta peninjauan manual atau related channel terminations. Menurut Teguh, mekanisme itu membuat satu kanal yang ditutup memicu penghapusan kanal-kanal lain yang dianggap terhubung oleh algoritma platform. Padahal, sistem penautan otomatis milik YouTube memiliki rekam jejak kekeliruan.
Ia mencontohkan kasus salah taut kanal kreator besar Enderman ke akun tak dikenal, serta kesalahan penghapusan massal pada Oktober 2024 yang akhirnya harus dipulihkan keesokan harinya. "Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik," kata Teguh.
Ia menambahkan, membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara hanya berdasarkan jumlah kanal yang ditutup merupakan pendekatan yang menyesatkan. Dalam laporan-laporan sebelumnya, Google sendiri mencatat jaringan serupa kerap didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup. Di samping itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan satu operator tunggal mengendalikan hingga seribu akun media sosial secara bersamaan. Dengan demikian, tingginya jumlah akun yang ditindak tidak otomatis mencerminkan besarnya jumlah pelaku maupun luasnya jangkauan pengaruh di masyarakat.
Lebih lanjut, Teguh menegaskan pemerintah sama sekali tidak membela jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasi yang diusungnya. Jika kanal yang ditutup terbukti melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, pemerintah justru mendukung penuh langkah penindakan tersebut.
Penolakan terhadap manipulasi opini publik, kata Teguh, bukan sikap baru yang muncul karena laporan Google. Presiden Prabowo Subianto sudah jauh-jauh hari menyuarakan hal tersebut. Contohnya, pada Rapat Kerja Pemerintah 8 April 2026 lalu, Presiden Prabowo mengingatkan bahaya AI yang dipakai satu orang untuk menjalankan ribuan akun sekaligus, lalu membentuk ruang gema yang membuat publik hanya mendengar satu suara. Pesan yang sama juga diulang Presiden saat HUT ke-28 PAN pada 18 September 2026, dan kembali ditegaskan di forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026. Menurut Presiden, buzzer dan akun robot yang dikendalikan pemodal besar hanya akan mengadu domba masyarakat dan merusak demokrasi.
"Negara tidak butuh akun bayaran untuk membela diri, karena pemerintah bekerja pakai data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling penasaran, siapa pemesan dan siapa yang membiayai ribuan kanal itu," kata Teguh. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendesak Google untuk buka-bukaan. Google diminta membeberkan data atribusi dan bukti penindakannya ke publik, supaya tidak ada lagi tebak-tebakan dan prasangka di ruang digital Indonesia. (YNL)