AFU.id

Indeks Berita

Simpang-Siur Uang Talangan Rp70 Miliar Milik A Rafiq, Benarkah Mengalir ke Muktamar PBNU?

Menteri Sosial dan Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membantah klaim Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang menyatakan bahwa ia telah menggelontorkan Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Gus Ipul menantang Fahd untuk membuktikan tuduhannya dan mengingatkan bahwa pernyataan tanpa bukti dapat berujung pada masalah hukum serta merusak nama baik NU. Hingga kini, Fahd, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN, tetap bersikeras bahwa uang tersebu

Simpang-Siur Uang Talangan Rp70 Miliar Milik A Rafiq, Benarkah Mengalir ke Muktamar PBNU?

Di Tengah Terpaan Isu Terlibat Bisnis Judi Online, Dasco Percaya Diri Umumkan UU Perampasan Aset Mampu Rampas Harta Haram Bandar Judol dan Beri Efek Jera

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan akan memungkinkan penyitaan harta kekayaan para bandar judi online dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan di tengah isu yang menyeret namanya terkait bisnis judi online, yang ia bantah dengan tegas. Dasco menegaskan bahwa hasil kejahatan akan disita dan dikelola untuk kepentingan masyarakat, termasuk menyasar berbagai kejahatan lain seperti peni

Di Tengah Terpaan Isu Terlibat Bisnis Judi Online, Dasco Percaya Diri Umumkan UU Perampasan Aset Mampu Rampas Harta Haram Bandar Judol dan Beri Efek Jera

Trotoar Blok M Jadi Lahan Basah Parkir Liar, Jukir Ngaku Kantongi Izin Dishub. Jalan Makin Semrawut Jadi Sorotan

Fenomena parkir liar di Blok M, Jakarta Selatan, terus berlanjut meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah berupaya melakukan penertiban. Juru parkir liar, seperti Porlan, mengaku memiliki izin dari oknum Dishub untuk mengelola parkir di trotoar, meskipun Kepala Sudinhub Jakarta Selatan menegaskan bahwa petugas resmi harus mengenakan atribut dan membawa surat tugas. Penertiban terbaru oleh petugas gabungan berhasil mengangkut 23 motor dan satu mobil yang parkir liar serta menangkap d

Trotoar Blok M Jadi Lahan Basah Parkir Liar, Jukir Ngaku Kantongi Izin Dishub. Jalan Makin Semrawut Jadi Sorotan

UU Perampasan Aset Tidak Membahas Asal-Usul Harta Gemuk Tak Wajar Milik Pejabat, Sengaja?

Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan oleh DPR dinilai memiliki kelemahan mendasar karena tidak mengatur mekanisme perampasan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, atau unexplained wealth, yang sering kali terkait dengan pejabat negara. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, mengungkapkan bahwa ketidakhadiran ketentuan ini berpotensi melindungi elite politik dari penelusuran kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka, meskipun aset

UU Perampasan Aset Tidak Membahas Asal-Usul Harta Gemuk Tak Wajar Milik Pejabat, Sengaja?

Jangan Senang Dulu, UU Perampasan Aset Memang Sudah Sah, Tapi Masih Ada Tiga Tahap hingga Bisa Dipakai

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, namun undang-undang ini belum dapat langsung diterapkan karena harus melalui tiga tahap penting: pengesahan oleh Presiden, pengundangan dalam Lembaran Negara, dan kesiapan aturan pelaksanaan serta kelembagaan. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture) menjadi salah satu poin krusial dalam undang-undang ini

Jangan Senang Dulu, UU Perampasan Aset Memang Sudah Sah, Tapi Masih Ada Tiga Tahap hingga Bisa Dipakai

DPR Proteksi Total! RUU Perampasan Aset Tak Bisa Dipakai Buat 'Main' Kekuasaan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa RUU ini juga memberikan keuntungan bagi korban kejahatan keuangan dengan memudahkan mereka dalam mendapatkan ganti kerugian dari hasil penjualan aset pelaku tindak pida

DPR Proteksi Total! RUU Perampasan Aset Tak Bisa Dipakai Buat 'Main' Kekuasaan

Istana Pastikan Ring 1 Prabowo Steril dari Orang-orang Listyo Sigit Pasca Penyadapan Terkuak

Istana Kepresidenan memastikan bahwa lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto akan disterilkan dari individu yang terafiliasi dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, menyusul terungkapnya kasus penyadapan yang melibatkan Listyo dan tiga jenderal Polri lainnya. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa evaluasi terhadap pegawai di lingkungan Istana akan dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah infiltrasi. Desakan ini muncul dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI,

Istana Pastikan Ring 1 Prabowo Steril dari Orang-orang Listyo Sigit Pasca Penyadapan Terkuak

Dasco Dinilai Tak Akan Jadi Pesaing Prabowo di Pilpres 2029 Jika Jadi Wapres: Dia Hanya Loyal

Sufmi Dasco Ahmad semakin kuat sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, terutama karena loyalitasnya yang dinilai tidak akan menjadikannya pesaing di Pemilihan Presiden 2029. Pengamat politik Hendri Satrio menjelaskan bahwa faktor loyalitas Dasco kepada Prabowo dan Partai Gerindra menjadi modal utama, serta memudahkan penerimaan dari partai koalisi lainnya. Meskipun dukungan kepada Dasco menguat, Hensa mengingatkan bahwa undang-undang mengharuskan pengajuan dua nama calon wapres

Dasco Dinilai Tak Akan Jadi Pesaing Prabowo di Pilpres 2029 Jika Jadi Wapres: Dia Hanya Loyal

Habiskan Rp60 Triliun dari APBN, Praktik Kecurangan Masih Gerogoti Program JKN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menghabiskan Rp60 triliun dari APBN 2026 untuk melindungi 285,83 juta jiwa di Indonesia, namun praktik kecurangan tetap mengancam keberlanjutan program ini. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan perlunya transparansi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dana, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kecurangan. Keberhasilan program kesehatan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak

Habiskan Rp60 Triliun dari APBN, Praktik Kecurangan Masih Gerogoti Program JKN

MUI Nilai Dasco Tepat Jadi Pengganti Gibran, Faktor Kepercayaan Prabowo Jadi Pertimbangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat yang tepat untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, mengingat faktor kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun masih ada beberapa nama lain yang muncul, seperti Ahmad Muzani dan Sugiono, MUI menilai Dasco memiliki kemampuan untuk mendukung agenda pemerintahan dan memberikan masukan kepada presiden. Dasco sendiri menyatakan perlunya menghormati kewenangan presiden dalam pengusulan calon, men

MUI Nilai Dasco Tepat Jadi Pengganti Gibran, Faktor Kepercayaan Prabowo Jadi Pertimbangan

Tanpa Aturan Baru, Listyo Sigit Nyaris Mustahil Disidang Etik: Ini Perubahan Perpol yang Diteken Kapolri Suyudi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah syarat anggota majelis sidang etik, memungkinkan mereka berpangkat hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perubahan ini diperlukan agar sidang etik terhadap Listyo, yang berpangkat jenderal bintang empat, dapat dilakukan, mengingat sebelumnya hanya Kapolri yang memenuhi syarat pangkat. Selain itu, Perpol baru ju

Tanpa Aturan Baru, Listyo Sigit Nyaris Mustahil Disidang Etik: Ini Perubahan Perpol yang Diteken Kapolri Suyudi

Janji Iklim dan Komitmen Pengurangan Emisi Karbon Pemerintah, Kontradiktif dengan Kenyataan, Kerusakan Iklim dan Emisi Karbon Justru Meningkat Pesat Dipicu Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam Konferensi Perubahan Iklim Tahunan PBB (COP31) di Antalya, Turki, organisasi nonpemerintah Sawit Watch mengkritik janji iklim dan komitmen pengurangan emisi karbon pemerintah Indonesia yang dianggap kontradiktif, terutama di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu oleh praktik konversi lahan untuk perkebunan sawit. Mereka mencatat lonjakan titik api mencapai 366% dan emisi karbon tertinggi sepanjang sejarah, serta memperingatkan bahwa kebijakan mandatori biodie

Janji Iklim dan Komitmen Pengurangan Emisi Karbon Pemerintah, Kontradiktif dengan Kenyataan, Kerusakan Iklim dan Emisi Karbon Justru Meningkat Pesat Dipicu Kebakaran Hutan dan Lahan

Proses Pembuatan Suket Gibran Secepat Kilat, Diajukan dan Terbit di Hari yang Sama

Proses pembuatan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah dokumen tersebut dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) karena diterbitkan tanpa ijazah sekolah menengah dari luar negeri. Pengajuan dan penerbitan suket terjadi pada 6 Agustus 2019, berdasarkan dokumen O-Level dan transkrip dari sekolah di Singapura dan Australia, namun tidak memenuhi syarat pendidikan yang ditetapkan. Pembatalan suket tersebut berimplikasi pa

Proses Pembuatan Suket Gibran Secepat Kilat, Diajukan dan Terbit di Hari yang Sama

Eksperimen Anggaran Program MBG: Skema Prasmanan Dinilai Picu Pemborosan Puluhan Triliunan Rupiah

Kebijakan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beralih dari sistem wadah tertutup ke prasmanan menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan pemborosan anggaran hingga puluhan triliun rupiah dan merugikan hak belajar siswa. Kajian dari CELIOS menunjukkan bahwa penerapan skema prasmanan berisiko meningkatkan sisa makanan secara signifikan, dengan estimasi pemborosan mencapai 841 ribu hingga 1,56 juta ton per tahun, serta menambah beban biaya operasional yang tidak realistis ba

Eksperimen Anggaran Program MBG: Skema Prasmanan Dinilai Picu Pemborosan Puluhan Triliunan Rupiah

Lima Risiko Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Pakar IPB: Gagal Adaptasi, Stres Kronis hingga Kepunahan

Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo mendapat peringatan dari pakar IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko gagal adaptasi, stres kronis, dan dampak negatif lainnya bagi satwa tersebut. Meskipun rencana ini bertujuan untuk mengantisipasi kepunahan akibat bencana alam, Ronny mengingatkan bahwa perubahan habitat dapat mengganggu keseimbangan internal badak dan meningkatkan risiko kesehatan, se

Lima Risiko Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Pakar IPB: Gagal Adaptasi, Stres Kronis hingga Kepunahan