JAKARTA, AFU.ID — Kebijakan bongkar-pasang skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom dan peneliti independen. Alih-alih menyelesaikan persoalan dasar tata kelola, wacana peralihan model distribusi dari sistem wadah tertutup (ompreng) menuju sistem prasmanan—yang diadopsi pascakunjungan kerja pejabat ke Jepang—justru dinilai berpotensi menciptakan masalah baru yang membebani keuangan negara dan merugikan hak belajar siswa.
Berdasarkan kajian mendalam Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk "Prasmanan MBG: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Baru" yang disusun oleh peneliti Isnawati Hidayah pada November 2026, kebijakan coba-coba (trial and success) pemerintah ini menyimpan potensi pemborosan anggaran hingga belasan triliun rupiah. Dalam laporan tersebut, CELIOS membedah dampak ekonomi dan ekologis dari penerapan skema prasmanan di lingkungan sekolah.
Alih-alih menekan sisa makanan, sistem prasmanan dengan kebebasan mengambil porsi justru berisiko memperparah volume sisa makanan (food waste) akibat fenomena lapar mata, porsi berlebih, hingga penumpukan produksi di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan simulasi empat skenario pengetatan sisa makanan, jika model prasmanan diterapkan secara penuh pada seluruh 27.022 SPPG (melibatkan sekitar 44,1 juta siswa), potensi pemborosan makanan diproyeksikan mencapai 841 ribu hingga 1,56 juta ton per tahun, dengan nilai bahan baku yang terbuang sia-sia berkisar antara Rp21,6 triliun hingga Rp40,2 triliun setiap tahunnya.
Bahkan, pada skema eksisting dengan menggunakan sistem ompreng untuk 58 juta penerima manfaat (berdasarkan data mutakhir BGN per Oktober 2026), CELIOS mencatat sebanyak 60,15 juta hingga 122,45 juta porsi makanan telah berisiko terbuang setiap minggunya. Angka ini setara dengan pemborosan uang negara sebesar Rp2,40 triliun hingga Rp4,89 triliun per bulan.
Konsekuensi finansial dari perubahan kebijakan yang tidak matang ini juga langsung menghantam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peralihan ke skema prasmanan menuntut investasi awal pengadaan peralatan saji baru—seperti food pan, kotak penghangat, meja saji, hingga perlengkapan cuci—yang diperkirakan menelan biaya antara Rp583 miliar hingga Rp2,31 triliun untuk cakupan 5.000 hingga 10.000 SPPG. Jika diperluas ke seluruh 27.022 SPPG yang beroperasi, investasi awal pengadaan prasmanan dapat mencapai Rp6,25 triliun, disertai tambahan beban biaya operasional rutin hingga Rp13,30 triliun per tahun.
Selain membengkaknya anggaran negara, wacana peralihan skema prasmanan yang dibarengi tuntutan agar siswa mencuci peralatan makan secara mandiri menuai kritik keras karena mengorbankan hak pendidikan anak.
Kajian CELIOS memproyeksikan, kewajiban membersihkan alat makan sendiri berpotensi merenggut 22 hingga 171 jam waktu belajar per siswa setiap tahunnya, dengan beban terberat dirasakan oleh sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.
Beban operasional ini dinilai tidak realistis di tengah masih rapuhnya infrastruktur dasar pendidikan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 13,40% Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 13,37% Sekolah Dasar (SD) di Indonesia masih kekurangan akses air bersih yang memadai, bahkan 1% hingga 2% sekolah sama sekali tidak memiliki sumber air.
Menanggapi carut-marut tata kelola tersebut, CELIOS mengkritik keras sikap pemerintah yang kerap mengubah-ubah skema di tengah jalan tanpa perencanaan matang, uji kelayakan (piloting) yang memadai, maupun kerangka regulasi yang kokoh sejak awal peluncuran program. Meniru praktik penyajian luar negeri seperti model makan siang sekolah (kyushoku) di Jepang tanpa memperhitungkan kesiapan infrastruktur, ketersediaan sanitasi, dan kapasitas sosial lokal dinilai justru melahirkan masalah baru di atas uang pajak rakyat.
Menilai program ini sarat akan pemborosan, ketidakpastian operasional, serta risiko tata kelola yang buruk, CELIOS merekomendasikan langkah tegas kepada pemerintah. Paling utama adalah, mnghentikan program MBG serta membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan unit SPPG yang dinilai gagal membuktikan keberlanjutan model operasionalnya. Terkait intervensi gizi, CELIOS merekomendasikan, setiap program intervensi gizi terhadap kelompok rentan dilakukan berbasis studi dan piloting ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
CELIOS juga meminta pemerintah membuka secara transparan rencana pengadaan peralatan kepada publik—mencakup rincian anggaran, spesifikasi teknis, hingga vendor penyedia—sebelum ada perluasan kebijakan lebih lanjut. Terkahir, pemerintah diminta memperkuat program perbaikan gizi eksklusif yang sudah ada dengan melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal, kaum perempuan, dan para ibu di akar rumput. (MAR)