JAKARTA, AFU.ID — Proses pembuatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah dokumen itu resmi dicabut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Suket tersebut tidak dibuat di Singapura. Suket diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta berdasarkan permohonan daring, dengan melampirkan dokumen sekolah Gibran dari Singapura dan Australia. Menurut kronologi yang dipaparkan Kemendikdasmen di Mahkamah Konstitusi (MK), permohonan dan penerbitan suket itu sama-sama terjadi pada 6 Agustus 2019.
“Kami tidak menemukan ijazah pada saat penilaian,” kata Gogot Suharwoto dari Kemendikdasmen dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK, Jumat (2/10/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa suket penyetaraan Gibran terbit tanpa ijazah sekolah menengah dari luar negeri. Yang dinilai hanyalah sertifikat, rapor, surat keterangan kehadiran, dan transkrip nilai.
Gibran menempuh pendidikan menengah di luar negeri setelah dari SLTP Negeri 1 Surakarta. Ia ke Singapura dan Australia untuk mengambil beberapa program. Untuk mengajukan penyetaraan, Gibran melampirkan tiga dokumen utama. Pertama, sertifikat O-Level dari Orchid Park beserta empat rapor yang mencakup sekitar dua tahun belajar. Kedua dan ketiga, surat keterangan kehadiran (certificate of attendance) dengan tingkat kehadiran 90 persen serta transkrip nilai dari UTS Insearch. Ijazah atau sertifikat kelulusan dari UTS Insearch tidak termasuk dalam berkas yang diajukan.
Dalam sistem pendidikan Singapura, ujian GCE O-Level ditempuh di akhir jenjang secondary 4, umumnya pada usia sekitar 16 tahun. Untuk masuk universitas, siswa biasanya masih harus menempuh dua tahun junior college hingga ujian A-Level, atau melanjutkan ke politeknik. Karena itu, posisi O-Level setara dengan pertengahan jenjang SMA di Indonesia, bukan kelulusan kelas 12.
Ahli Kurikulum Kemendikdasmen Taufiq Damarjati menyatakan di MK bahwa sertifikat O-Level dari Orchid Park tidak dapat dijadikan bukti lulus SMA atau SMK. Penilaian akhirnya bertumpu pada transkrip UTS Insearch, yang mata kuliahnya, seperti Accounting dan Financial Management, disandingkan dengan struktur mata pelajaran SMK. Saat ditanya Hakim Konstitusi Saldi Isra apakah ada ijazah dalam berkas, Taufiq menjawab, “Pada saat pengajuan tidak ada, Yang Mulia.” Ia juga mengakui Gibran satu-satunya pemohon penyetaraan dari UTS Insearch yang pernah ditanganinya.
Kemendikdasmen memaparkan alur penerbitan suket itu di MK. Permohonan masuk secara daring dan diperiksa tim layanan penyetaraan di Sekretariat Ditjen Dikdasmen berdasarkan delapan persyaratan administrasi. Berkas lalu diserahkan ke tim penilai, yang membandingkan hasil belajar Gibran dengan kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan di SMK. Dasar penilaiannya adalah Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 7 Tahun 2018, yang mensyaratkan 22 mata pelajaran untuk kelulusan SMK.
Hasil penilaian dikirim kembali ke tim layanan melalui sistem, lalu tim menyiapkan konsep surat. Suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 kemudian terbit dengan tanggal 6 Agustus 2019 dan ditandatangani Sekretaris Ditjen Dikdasmen. Isinya menyetarakan pendidikan Gibran dengan SMK program keahlian Akuntansi dan Keuangan. Saat itu Gibran sedang bersiap maju dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020.
Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti menyatakan di MK bahwa kedutaan tidak menyimpan catatan pendidikan Gibran selama di Singapura. “Kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI,” ujarnya. Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati juga menyatakan pihaknya tidak pernah menerima permohonan dari Gibran. Menurut Yuli, surat keterangan kehadiran seperti yang dilampirkan Gibran tidak otomatis terbit saat lulus, melainkan diberikan atas permintaan, misalnya untuk memperpanjang visa.
MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, tetapi majelis menyatakan tidak yakin Gibran memiliki ijazah luar negeri yang memenuhi syarat pendidikan minimal SMA. Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan suket penyetaraan tidak dapat dipersamakan dengan ijazah. Majelis juga menilai KPU lalai karena pemeriksaan dokumen “harusnya dilengkapi dengan verifikasi faktual”.
Putusan MK itu menjadi pijakan Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, majelis kasasi yang diketuai Yulius mengabulkan gugatan H.M. Subhan melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan suket tersebut batal, dan mewajibkan Kemendikdasmen mencabutnya. Kemendikdasmen kemudian menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026 untuk mencabut suket itu. Keesokan harinya, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat menyerahkan keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga gugatan lain atas suket yang sama dinyatakan gugur.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pembatalan itu berlaku surut sejak suket diterbitkan pada Agustus 2019. “Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final,” katanya, Kamis (12/11/2026). Yusril menilai, jika penyetaraan dinyatakan batal, Gibran sejak awal tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden pada 12 November 2026, sehari setelah suketnya dicabut. Ia menegaskan keputusan itu tidak terkait polemik pendidikannya. “Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” ujar Gibran dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden.
Laporan pidana atas suket tersebut masih bergulir di Bareskrim Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan aduan itu diproses sesuai tahapan dengan merujuk putusan MK dan MA. DPR juga mendorong aturan penyetaraan ijazah luar negeri dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (RHU)