AFU.id

Indeks Berita

Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur sebagai Menteri Agama Jelang Muktamar NU

Kementerian Agama membantah kabar mengenai pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, yang dianggap sebagai hoaks. Kepala Biro Humas Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa Nasaruddin tidak pernah menyampaikan pengunduran diri dan masih melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, beredar informasi bahwa Nasaruddin telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden terkait pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU, namun

Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur sebagai Menteri Agama Jelang Muktamar NU

Polda Metro Masih Berhitung Jumlah Personel untuk Amankan Demo 27 Agustus, Ini Skemanya

Polda Metro Jaya tengah menyiapkan skema pengamanan aksi unjuk rasa 27 Agustus 2026 yang dinisiasi AMPB dari Pati. Kepolisian masih berhitung terkait jumlah personel yang dipersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel yang disiapkan tidak hanya bertugas mengamankan massa aksi. Mereka juga akan mengatur lalu lintas dan memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan. "Tentu akan dipersiapkan, misalnya tergelar

Polda Metro Masih Berhitung Jumlah Personel untuk Amankan Demo 27 Agustus, Ini Skemanya

Nasaruddin Umar Diisukan Mengundurkan Diri dari Menteri Agama. Kemenag Pastikan Hoaks

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengundurkan diri pada Rabu (26/8/2026), sehari sebelum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diterima pihak Istana. Muktamar yang dimulai pada Kamis (27/8/2026) akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum PBNU, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai pengunduran diri tersebut d

Nasaruddin Umar Diisukan Mengundurkan Diri dari Menteri Agama. Kemenag Pastikan Hoaks

Sederet Elemen Masyarakat yang Turun Aksi Demonstrasi 27 Agustus 2026, Bawa Beragam Tuntutan

Aksi demonstrasi besar akan dilaksanakan di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang masing-masing membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap kinerja DPR. Selain itu, komunitas pengemudi ojek online juga akan hadir untuk menjaga keamanan, sementara kelompok dari Madura akan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,

Sederet Elemen Masyarakat yang Turun Aksi Demonstrasi 27 Agustus 2026, Bawa Beragam Tuntutan

Demo 27 Agustus di DPR, Mas Botok Bantah AMPB Dibekingi “Geng Solo”

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang akan dilakukan di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 merupakan gerakan murni dari masyarakat Pati dan tidak didukung oleh kelompok tertentu, termasuk yang disebut sebagai "geng Solo". Dalam persiapan aksi, lima bus massa dari Pati telah dijadwalkan berangkat menuju Jakarta, dengan tuntutan utama agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukum

Demo 27 Agustus di DPR, Mas Botok Bantah AMPB Dibekingi “Geng Solo”

Bawa Replika Keranda “Rampas Aset Koruptor”, Ratusan Massa AMPB Meluncur ke Senayan

Sekitar 300 anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis, dengan tuntutan utama pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman berat bagi koruptor. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Kabupaten Pati dan dilengkapi dengan replika keranda bertuliskan "Rampas Aset Koruptor" sebagai simbol tuntutan pemberantasan korupsi. Koordinator AMPB menegaskan bahwa tujuan keberangkatan ini adalah untuk

Bawa Replika Keranda “Rampas Aset Koruptor”, Ratusan Massa AMPB Meluncur ke Senayan

Jelang Muktamar NU, Isu Pengondisian hingga Penculikan Ketua PCNU Mencuat

Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, isu dugaan pengondisian dan penculikan Ketua Pengurus Cabang (PCNU) muncul di media sosial, dengan beberapa ketua yang sulit dihubungi saat pertemuan. Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Pusat Muktamar, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan bahwa isu tersebut merupakan bagian dari dinamika yang biasa terjadi sebelum Muktamar dan menegaskan tidak ada intervensi dalam pelaksanaannya, serta meminta kepercayaan terhadap kemampuan pengurus dalam m

Jelang Muktamar NU, Isu Pengondisian hingga Penculikan Ketua PCNU Mencuat

Kawal Massa Pati Jelang Demo 27 Agustus, Ojol dan Kurir Online Bakal Bermalam di DPR

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online berencana bermalam di depan Gedung DPR RI untuk mengawal massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjelang aksi yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026. Mereka hadir secara sukarela untuk memastikan agar aspirasi massa dari Pati, terkait tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, dapat disampaikan tanpa gangguan. Para ojol dan kurir online menyatakan komitmen mereka untuk menjaga keamanan serta logistik bantua

Kawal Massa Pati Jelang Demo 27 Agustus, Ojol dan Kurir Online Bakal Bermalam di DPR

Diduga Ada Pengondisian PCNU Peserta Muktamar, Rombongan Dibawa ke Asrama Haji Sukolilo dalam Suasana Tegang

Dugaan pengondisian terhadap peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) muncul menjelang acara yang dijadwalkan berlangsung di Jombang pada 27-31 Agustus 2026, di mana sejumlah rombongan Pengurus Cabang NU (PCNU) dikawal menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sebelum acara. Suasana di asrama dikabarkan tegang dan ketat, dengan Rais Syuriah dan Ketua PCNU tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi, yang menimbulkan kecurigaan tentang pengaruh dalam pengambilan suara untuk pemilihan pimpinan NU. Mes

Diduga Ada Pengondisian PCNU Peserta Muktamar, Rombongan Dibawa ke Asrama Haji Sukolilo dalam Suasana Tegang

DPR Minta Bareskrim Setop Sementara Seluruh Kasus Pidana Konflik Agraria

Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri untuk menangguhkan sementara seluruh perkara pidana terkait konflik agraria struktural, sebagai hasil dari rapat bersama dengan Kabareskrim dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong perubahan pendekatan penanganan konflik dari legalistik-represif menjadi restoratif-humanis, serta mendukung moratorium untuk kasus-kasus di lokasi prioritas reforma agraria. KPA menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat yan

DPR Minta Bareskrim Setop Sementara Seluruh Kasus Pidana Konflik Agraria

Dikaitkan dengan Pemblokiran Rekening Mas Botok, Habibur Rochman: Haqqul Yaqin 1000 Persen Bukan Saya

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi NasDem, Muhammad Habibur Rochman, membantah tudingan yang menyebutnya ada di balik kasus pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok. Tuduhan tersebut beredar di media sosial menjelang aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026. Menurut Habibur, posisi dan tugasnya di Komisi IV DPR RI juga tidak berkaitan dengan kewenangan perbankan maupun aparat penegak hukum (AP

Dikaitkan dengan Pemblokiran Rekening Mas Botok, Habibur Rochman: Haqqul Yaqin 1000 Persen Bukan Saya

Rapat Bareng, DPR, Kepolisian, dan Bank Mandiri Sepakat Aktifkan Kembali Rekening Aktivis AMPB Mas Botok Hari Ini

DPR RI, Polda Metro Jaya, dan Bank Mandiri sepakat untuk mengaktifkan kembali rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mas Botok setelah sebelumnya diblokir. Dalam rapat yang berlangsung, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan tidak ada unsur pidana dalam aktivitas rekening tersebut dan mendesak pemulihan hak transaksi pemiliknya, sementara pihak kepolisian menjelaskan bahwa penundaan transaksi dilakukan untuk melindungi data pribadi. Bank Mandiri juga menyatakan kesiapan

5 media, Cenderung netral
Rapat Bareng, DPR, Kepolisian, dan Bank Mandiri Sepakat Aktifkan Kembali Rekening Aktivis AMPB Mas Botok Hari Ini

Demo DPR Besok 27 Agustus 2026, Ini 8 Ruas Jalan yang Berpotensi Macet Parah

Aksi unjuk rasa yang direncanakan di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 diperkirakan akan menyebabkan kemacetan parah di delapan ruas jalan utama di kawasan Senayan, termasuk Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, dan Jalan Jenderal Sudirman. Pengendara diimbau untuk menghindari area tersebut dan mempertimbangkan jalur alternatif, serta memantau informasi lalu lintas terkini, karena rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional oleh Polda Metro Jaya. Masyarakat yang tid

Demo DPR Besok 27 Agustus 2026, Ini 8 Ruas Jalan yang Berpotensi Macet Parah

Hindari Tua di Jalan, Ini Cara Antisipasi Agar Tidak Kena Macet Demo 27 Agustus

Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 diperkirakan akan mengganggu lalu lintas di Jakarta, terutama di sekitar Senayan, Jl. Gatot Subroto, dan Jl. Jenderal Sudirman. Pengguna jalan disarankan untuk menghindari kawasan tersebut, menggunakan jalur alternatif seperti Jl. Letjen S. Parman, dan memanfaatkan transportasi umum jika tidak memiliki keperluan mendesak. Selain itu, penting untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time melalui apl

Hindari Tua di Jalan, Ini Cara Antisipasi Agar Tidak Kena Macet Demo 27 Agustus

Saksi Kunci Kasus Febrie Adriansyah Dilindungi LPSK. Kasus TPPU Emas Berisiko Dibongkar Habis

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menegaskan tidak khawatir terhadap kemungkinan terbongkarnya kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) emas 74 Kg, meskipun LPSK telah memberikan perlindungan kepada saksi kunci, Ferry Hongkiriwang. Mereka berfokus pada proses praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan kliennya, yang dianggap cacat hukum karena dikeluarkan oleh pejabat tak berwenang dan terdapat sejumlah kejanggala

Saksi Kunci Kasus Febrie Adriansyah Dilindungi LPSK. Kasus TPPU Emas Berisiko Dibongkar Habis