AFU.id

Indeks Berita

11 Anggota Gerindra Teken HMP Pemakzulan Gibran, Berikut Daftar Nama dan Dapilnya

Sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat pimpinan DPR yang berlangsung di Jakarta. Dengan keikutsertaan Gerindra, semua fraksi di DPR kini terlibat dalam pengajuan usulan HMP terkait polemik Gibran, yang diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, dan akan dibacakan dalam rapat paripurna setelah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPR.

11 Anggota Gerindra Teken HMP Pemakzulan Gibran, Berikut Daftar Nama dan Dapilnya

PAN Tetap Bersama Jokowi? Dari 48 Anggota DPR, Cuma Sarifuddin Sudding yang Teken HMP Gibran

Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya legislator dari Fraksi PAN yang menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di tengah partai yang memiliki 48 kursi di DPR. Sudding mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan menyarankan dua cara untuk menindaklanjutinya, yaitu Gibran mundur sukarela atau diberhentikan secara konstitusi. Sementara itu,

PAN Tetap Bersama Jokowi? Dari 48 Anggota DPR, Cuma Sarifuddin Sudding yang Teken HMP Gibran

Kampus UGM Dikepung Polisi hingga Subuh: Gas Air Mata Masuk Area Akademik, 10 Mahasiswa Jadi Korban

Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) mengalami pengepungan oleh aparat kepolisian selama aksi demonstrasi yang berlangsung dari malam hingga dini hari, dengan gas air mata memasuki area akademik dan 10 mahasiswa menjadi korban. Massa aksi, yang terdiri dari mahasiswa UGM dan kampus lain, terpaksa tertahan di dalam kampus akibat pengamanan ketat, sementara pihak rektorat menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak mahasiswa yang terdampak, termasuk menyedi

Kampus UGM Dikepung Polisi hingga Subuh: Gas Air Mata Masuk Area Akademik, 10 Mahasiswa Jadi Korban

11 Anggota Gerindra Ikut Teken HMP Gibran, Partai Prabowo Kini Masuk Barisan Pemakzulan

Sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Gerindra telah ikut menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadikan Gerindra sebagai fraksi terakhir yang menyampaikan dukungan dalam rapat DPR yang dihadiri oleh delapan fraksi lainnya. Total pengusul HMP mencapai 168 anggota, di mana dukungan berasal dari fraksi-fraksi seperti NasDem, PKS, dan Demokrat, dengan tujuan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sur

11 Anggota Gerindra Ikut Teken HMP Gibran, Partai Prabowo Kini Masuk Barisan Pemakzulan

Daftar Nama 18 Anggota Fraksi Demokrat Tandatangani HMP Pemakzulan Gibran

Sebanyak 18 anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan Benny K Harman sebagai pengusul pertama dan Hinca Pandjaitan sebagai penandatangannya yang kedua. Para anggota tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan, menunjukkan dukungan luas dalam fraksi terhadap isu ini, dan jumlah penandatangan dari Partai Demokrat diperkirakan mencapai puluhan, sementara total penandata

Daftar Nama 18 Anggota Fraksi Demokrat Tandatangani HMP Pemakzulan Gibran

Dipimipin Mardani, 28 Anggota Fraksi PKS Tanda Tangani HMP Pemakzulan Gibran ke Pimpinan DPR RI

Sebanyak 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan DPR RI. Usulan ini disampaikan oleh Mardani Ali Sera dengan dasar dugaan pelanggaran etika dan ketentuan hukum terkait penyetaraan surat keterangan pendidikan Gibran, yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Mardani menegaskan bahwa tindakan tersebut mencerminkan perbuatan te

Dipimipin Mardani, 28 Anggota Fraksi PKS Tanda Tangani HMP Pemakzulan Gibran ke Pimpinan DPR RI

Dikontrak Rp14,69 Miliar oleh Dua Kementerian saat Jadi Utusan Khusus Presiden, Begini Klarifikasi Perusahaan Raffi Ahmad

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, milik Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar untuk jasa influencer, yang disepakati setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengadaan tersebut, menilai adanya potensi konflik kepentingan dan ketidakadilan dalam proses kontrak yang mengarah pada satu penyedia

Dikontrak Rp14,69 Miliar oleh Dua Kementerian saat Jadi Utusan Khusus Presiden, Begini Klarifikasi Perusahaan Raffi Ahmad

PDIP dan PKS Bulat Dukung HMP, diikuti Hampir Semua Fraksi. Gibran Tak Ada Harapan

Fraksi PDI Perjuangan dan PKS di DPR sepakat untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mendapat dukungan dari hampir semua fraksi lainnya, mengarah pada kemungkinan pemakzulan. Dengan dukungan awal yang mencapai 251 tanda tangan, proses ini memerlukan 258 suara untuk disetujui, sementara Gibran berencana melanjutkan perjuangannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penyetaraan ijaza

PDIP dan PKS Bulat Dukung HMP, diikuti Hampir Semua Fraksi. Gibran Tak Ada Harapan

8 Fraksi Satu Suara, Serahkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Gibran ke DPR

Sebanyak delapan fraksi di DPR RI, termasuk PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra, telah menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/10/2026). Penyerahan tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi VIII dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang menekankan pentingnya kelengkapan dokumen usulan yang harus disertai materi dan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Und

8 Fraksi Satu Suara, Serahkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Gibran ke DPR

Daftar Anggota DPR yang Tandatangan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi telah menandatangani dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan total mencapai 248 anggota dari tujuh partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai dengan dukungan terbanyak, yakni 101 anggota, diikuti oleh Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Penggunaan HMP ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, terka

Daftar Anggota DPR yang Tandatangan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Menebak Nasib HMP di Paripurna: Solid di Level Personal Anggota, 50:50 di Tingkat Fraksi, Lobi Antar Pimpinan Fraksi Bakal Menentukan

Nasib Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI masih tergantung pada lobi antar fraksi, dengan posisi fraksi-fraksi yang belum sepenuhnya solid meski dukungan secara personal telah melampaui ambang batas. Fraksi PDIP dan PKS menunjukkan sikap tegas mendukung HMP, sementara partai lain seperti PKB, Golkar, dan Gerindra masih berada di posisi yang tidak pasti. Keputusan akhir mengenai HMP akan ditentukan oleh kompromi politik antar

Menebak Nasib HMP di Paripurna: Solid di Level Personal Anggota, 50:50 di Tingkat Fraksi, Lobi Antar Pimpinan Fraksi Bakal Menentukan

HMP Pemakzulan Gibran Jalan Terus! Gerindra Ikut Teken, Surat Diserahkan Siang Ini

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa jumlah dukungan untuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai lebih dari 100 anggota DPR, termasuk dua dari Fraksi Gerindra. Mardani menegaskan komitmen PKS untuk melanjutkan proses politik ini meskipun ada kemungkinan kesepakatan politik di tingkat elite dan menegaskan pentingnya menyelesaikan isu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Sur

HMP Pemakzulan Gibran Jalan Terus! Gerindra Ikut Teken, Surat Diserahkan Siang Ini

Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS yang Mundur di Tengah Proses HMP Pemakzulan Gibran

Hidayat Nur Wahid (HNW) resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dengan tujuan memperkuat diplomasi internasional, terutama dalam mendukung Palestina. Pengunduran dirinya terjadi di tengah proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Fraksi PKS telah mengumpulkan dukungan untuk melan

Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS yang Mundur di Tengah Proses HMP Pemakzulan Gibran

Rumor Pengganti Panglima TNI Kembali Mencuat, Surpres Belum Ada. Nama Tandyo Muncul Gantikan Agus

Rumor mengenai pergantian Panglima TNI kembali muncul, namun hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa belum ada Surat Presiden (Surpres) yang diterima terkait hal tersebut. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menyatakan bahwa surat-surat masih dalam proses pemeriksaan, dan tidak ada pembahasan tentang pergantian Panglima TNI di rapat paripurna. Meskipun nama Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mencuat dalam diskusi, baik Puan maupun Dave menekankan

Rumor Pengganti Panglima TNI Kembali Mencuat, Surpres Belum Ada. Nama Tandyo Muncul Gantikan Agus

PDIP Satu Suara, Sepakat Tempuh HMP Terkait Polemik Gibran

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setelah keputusan ini diambil dalam rapat pleno fraksi pada Rabu (11/11/2026). Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, menjelaskan bahwa tindakan ini berlandaskan Pasal 77B dan menegaskan perlunya mengikuti mekanisme administratif yang berlaku, dengan pemrosesan lebih lanjut akan dilakukan setelah pembukaan masa sidang. Ketua DPR RI, Puan Mah

PDIP Satu Suara, Sepakat Tempuh HMP Terkait Polemik Gibran