JAKARTA, AFU.ID — Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menjadi satu-satunya legislator Fraksi PAN yang meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PAN memiliki 48 kursi di DPR. Fraksi lain menyerahkan lebih banyak nama, seperti NasDem dengan 69 pengusul, PKS 28, dan Demokrat 18.
“Karena proses ini sudah melalui pembuktian, lewat lembaga peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres,” ujar Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026. Menurut Sudding, amar putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah, batal demi hukum, dan dimusnahkan.
Sudding menyebut hanya ada dua cara melaksanakan putusan itu, yakni Gibran mundur secara sukarela atau diberhentikan melalui jalur konstitusi. Jalur kedua mengacu pada Pasal 7A UUD 1945, yang memungkinkan MPR memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden atas usul DPR jika tidak lagi memenuhi syarat. Ia juga menilai rencana Gibran membuktikan ijazah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terbentur asas ne bis in idem. Asas itu melarang perkara dengan objek sama, yang sudah diperiksa dan diputus, diajukan kembali.
Sudding sudah menyuarakan sikap itu sejak 6 November 2026 dalam kapasitas sebagai Ketua Fraksi PAN di MPR. Ia menilai putusan MA bersifat eksekutorial sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut. Namun, saat delapan fraksi menyerahkan dokumen HMP ke pimpinan DPR hari ini, namanya tercatat sendirian dari Fraksi PAN.
Sudding bukan kader lama PAN. Ia pernah menjabat Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Menjelang Pemilu 2019, Sudding pindah ke PAN dan kembali duduk di Komisi III DPR.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan belum menyatakan sikap partai. Ditanya wartawan soal niat Gibran mundur saat menghadiri peringatan Hari Ritel Nasional di Bandung pada Rabu siang, Zulhas mengalihkan pembicaraan. Ia menyebut acara itu tidak berkaitan dengan politik dan menjanjikan pernyataan partai pada sore hari.
Rekam jejak Zulhas menunjukkan kedekatan panjang dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya. Pada April 2023, ia menyatakan PAN akan mengikuti arahan Jokowi soal dukungan capres-cawapres Pemilu 2024. Alasannya, PAN dua kali kalah dalam pemilu sebelumnya, sementara Jokowi menurutnya memiliki insting yang tajam.
Setahun kemudian, setelah PDIP menyatakan Jokowi dan Gibran bukan lagi kadernya, Zulhas menyebut PAN sebagai rumah bagi keduanya. “Nggak usah ke sana kemari, ngapain. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN pada April 2024. Sebulan kemudian, usai membawa 38 pimpinan DPW PAN bertemu Jokowi di Istana, Zulhas menyebut Jokowi sebagai “owner” PAN.
Saat Gibran masuk bursa cawapres Prabowo Subianto pada Oktober 2023, Zulhas menilai putra sulung Jokowi itu sebagai pilihan yang keren karena dianggap wali kota yang sukses. PAN kemudian menjadi bagian koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pada Desember 2023, Zulhas menyebut PAN sebagai satu-satunya partai yang siap all out melanjutkan pembangunan era Jokowi.
Kedekatan itu sudah terlihat sejak periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada Februari 2022, Zulhas menyatakan PAN setuju Pemilu 2024 dipertimbangkan untuk diundur, salah satunya karena tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi. Pada Juni 2022, Jokowi mengangkat Zulhas sebagai Menteri Perdagangan, jabatan yang ia pegang hingga akhir masa pemerintahan Jokowi.
Di era Presiden Prabowo, Zulhas menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pada Februari 2026, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyatakan PAN akan kembali mengusung Prabowo pada Pilpres 2029, tetapi belum tentu berpasangan dengan Gibran. Eddy bahkan mendorong Zulhas mendampingi Prabowo.
Dalam dua hari terakhir, PAN juga dihadapkan pada isu pergantian ketua umum. Sejumlah media daring memberitakan pertemuan tertutup kader PAN pada 9 November 2026 yang membahas tujuh nama calon pengganti Zulhas. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan Eddy Soeparno membantah kabar itu dan menegaskan seluruh kader solid di bawah kepemimpinan Zulhas.
Jumlah pengusul HMP dari delapan fraksi mencapai sedikitnya 168 anggota, jauh di atas syarat minimal 25 orang. Usul itu akan dibacakan dalam rapat paripurna setelah dijadwalkan Badan Musyawarah. Agar menjadi sikap resmi DPR, HMP harus disetujui dalam paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga dari 580 anggota DPR. (RHU)