JAKARTA, AFU.ID — BPJS Ketenagakerjaan meminta pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 memperbarui data paling lambat Jumat, 13 November 2026. Pengkinian data dilakukan secara daring melalui portal bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Setiap penerima akan mendapat bantuan Rp900.000, yakni Rp300.000 per bulan untuk Oktober hingga Desember 2026, yang dibayarkan sekaligus.
“Segera lakukan pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebelum 14 November 2026,” tulis BPJS Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya, Selasa (10/11/2026). Portal itu dapat diakses mulai 10 November 2026. Pekerja juga diminta memastikan nomor rekening bank yang didaftarkan dalam kondisi aktif.
Portal pengkinian sekaligus menjadi cara tercepat mengetahui apakah seseorang masuk daftar calon penerima. Pekerja cukup membuka menu Cek Data, lalu memasukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir. Jika tidak termasuk, sistem akan menampilkan keterangan “Anda Tidak Termasuk sebagai Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026” dan formulir pengkinian tidak akan muncul.
Pekerja yang masuk daftar akan diarahkan ke tahap berikutnya. Mereka diminta mengambil atau mengunggah foto diri dan foto KTP, melengkapi data pribadi, lalu menekan tombol Lanjutkan. Pada bagian Data Rekening, pekerja memilih nama bank serta mengisi nama pemilik dan nomor rekening, kemudian mencentang pernyataan kebenaran data dan menekan Kirim Data.
Melalui aplikasi JMO, menu Pengkinian BSU tersedia di halaman masuk aplikasi. Langkah pengisiannya sama dengan versi situs. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pengkinian data hanya dilakukan melalui dua kanal resmi itu, sehingga tautan lain yang mengatasnamakan BSU patut diwaspadai.
Pengkinian data tidak otomatis menjamin bantuan cair. Data calon penerima masih difinalisasi di Kementerian Keuangan, lalu akan divalidasi dan diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Data dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum penerima ditetapkan.
Portal BPJS Ketenagakerjaan berbeda fungsi dengan portal Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Portal BPJS Ketenagakerjaan dipakai untuk memperbarui data, sedangkan portal Kemnaker digunakan untuk memantau status penerima. Hingga 11 November 2026, mekanisme pengecekan status penerima di portal Kemnaker belum dirilis dan akan diumumkan setelah verifikasi data selesai.
Syarat penerima BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Penerima harus warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026. Bantuan tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, serta diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Batas upah penerima paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batasnya mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Upah yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja tidak perlu mendaftar sendiri untuk menjadi calon penerima. Penentuan calon penerima berbasis data kepesertaan aktif yang dilaporkan pemberi kerja. Kemnaker menjadwalkan penyaluran BSU pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia. (RHU)