AFU.id

Indeks Berita

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Bantah Terima Uang Rp40 Miliar dari Tan Kian

Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima uang sebesar Rp40 miliar dari pengusaha Tan Kian, sebagaimana dibantah oleh kuasa hukumnya, Febri Diansyah. Ia menyatakan tidak ada bukti dalam sidang praperadilan yang menunjukkan adanya penyerahan uang tersebut kepada dirinya, dan menyebut bahwa informasi yang beredar adalah hasil kutipan yang tidak utuh dari pertimbangan hakim. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Tan Kian, disebutkan bahwa uang ter

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Bantah Terima Uang Rp40 Miliar dari Tan Kian

Dikeroyok di Warkop Margonda, Pria Berkebutuhan Khusus Malah Jadi Terlapor

Ismail Yudha Pratama, pemilik warung kopi di Depok yang memiliki kebutuhan khusus, mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh dua orang namun malah dijadikan terlapor atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu pelaku, Buyung. Insiden tersebut terjadi pada 30 April 2026 dan berawal dari perselisihan terkait sepeda listrik Yudha. Meskipun Yudha membantah tuduhan tersebut dan melaporkan pengeroyokan yang dialaminya, keluarganya merasa proses hukum belum menunjukkan kemajuan dan mempertimbangkan unt

Dikeroyok di Warkop Margonda, Pria Berkebutuhan Khusus Malah Jadi Terlapor

55 WNA China Terjaring Operasi Visa di BSD Ternyata Mengerjakan Proyek Data Center Smartfren

Sebanyak 55 warga negara asing (WNA) asal China terjaring dalam operasi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal di proyek pembangunan Data Center SM+ dan Galri Smartfren HQ. Dari jumlah tersebut, 17 orang memiliki izin tinggal kunjungan (ITK) padahal seharusnya menggunakan visa kerja, sementara 27 orang lainnya tidak ditahan tetapi paspor mereka disita untuk pemeriksaan lebih lanjut. Op

55 WNA China Terjaring Operasi Visa di BSD Ternyata Mengerjakan Proyek Data Center Smartfren

Sebut LPRA Sebagai Upaya Rakyat Meminta Aset Negara, KPA Nilai Nusron Wahid tak Paham Reforma Agraria

Pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyebutkan bahwa perjuangan rakyat dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) terkesan sebagai permintaan aset negara, mendapat kritik tajam dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA menilai pandangan Nusron mencerminkan kesalahpahaman tentang persoalan agraria dan menegaskan bahwa LPRA merupakan upaya rakyat untuk menuntut penyelesaian konflik agraria struktural, bukan sekadar meminta tanah dari pemerintah. KPA juga mendesak pemerintah untuk

Sebut LPRA Sebagai Upaya Rakyat Meminta Aset Negara, KPA Nilai Nusron Wahid tak Paham Reforma Agraria

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Putusan Banding Pengadilan Militer yang Pangkas Vonis Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik keras putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengurangi vonis penjara dan membatalkan pemecatan dua prajurit TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap pembela hak asasi manusia, Andrie Yunus. Mereka menilai keputusan tersebut mencerminkan impunitas dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, serta mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengevaluasi proses hukum yang terjadi.

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Putusan Banding Pengadilan Militer yang Pangkas Vonis Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus

Terjepit Legalitas Lahan dan Tekanan Tata Niaga, Petani Sawit Swadaya Terancam Kehilangan Penghidupan

Kebijakan penertiban kawasan hutan dan dinamika tata niaga kelapa sawit di Indonesia saat ini membuat jutaan petani sawit swadaya menghadapi ancaman kehilangan penghidupan. Dalam webinar yang diadakan oleh Serikat Pekerja Petani Kelapa Sawit dan Sawit Watch, dijelaskan bahwa ketidakjelasan status hukum kebun sawit yang dikelola turun-temurun dapat membatasi hak atas tanah serta akses terhadap program keberlanjutan. Meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan masyarakat turun-temu

Terjepit Legalitas Lahan dan Tekanan Tata Niaga, Petani Sawit Swadaya Terancam Kehilangan Penghidupan

Disergap di BSD Serpong, Imigrasi Amankan 55 WNA China yang Nekat Bekerja Pakai Visa Turis

Direktorat Jenderal Imigrasi menindak 55 warga negara asing (WNA) asal China dalam operasi pengawasan di area proyek pembangunan gedung pusat data layanan telekomunikasi di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten. Puluhan WNA tersebut diamankan lantaran terindikasi kuat menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja di lokasi proyek tanpa dokumen keimigrasian yang sesuai. Operasi pengawasan keimigrasian yang diluncurkan pada Kamis ini berawal dari penelusuran tim patroli siber ya

Disergap di BSD Serpong, Imigrasi Amankan 55 WNA China yang Nekat Bekerja Pakai Visa Turis

KPA: Reforma Agraria di Kawasan Hutan Tidak Boleh Dialihkan Menjadi Isu Perambahan Hutan atau Deforestasi

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan pentingnya pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan tanpa mengalihkannya menjadi isu perambahan hutan atau deforestasi, dalam konteks penyelesaian konflik hak atas tanah yang dihadapi masyarakat. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, meminta agar RUU Reforma Agraria secara tegas menjamin perlindungan hukum bagi petani, masyarakat adat, dan kelompok terpinggirkan, serta menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi besar. Ketua Baleg

KPA: Reforma Agraria di Kawasan Hutan Tidak Boleh Dialihkan Menjadi Isu Perambahan Hutan atau Deforestasi

Diiming-imingi Makanan, Anak Penyintas Gempa Flores Diseret dan Diperkosa di Rumah Kosong Sikka

Seorang gadis berusia 15 tahun berinisial R yang menjadi pengungsi korban gempa bumi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menjadi korban pemerkosaan. Aksi keji yang melibatkan pria dewasa berinisial M tersebut terjadi di dekat area pengungsian warga pada Selasa, 18 Agustus 2026. Modus kejahatan bermula saat pelaku membujuk korban dengan dalih mengajak mengambil bantuan makanan di rumahnya. Namun di tengah perjalanan, pelaku mendadak menyeret korban masuk k

Diiming-imingi Makanan, Anak Penyintas Gempa Flores Diseret dan Diperkosa di Rumah Kosong Sikka

RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di DPR berlangsung sengit, terutama terkait Ketentuan Umum yang mengatur fungsi Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan status aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggota DPR mengkhawatirkan bahwa penambahan poin mengenai pengembangan kawasan dapat mengalihkan fokus BRAN dari penyelesaian konflik agraria menjadi operator bisnis, sedangkan beberapa anggota berargumen bahwa reforma agraria harus mencakup penataan akses untuk mencegah tanah yan

2 media, Cenderung kanan
RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria

Hakim Banding Batalkan Pemecatan 2 Prajurit BAIS TNI Penyiram Air Keras karena Korban Tak Pernah Hadir Sidang

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta mengabulkan permohonan banding dua prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dalam putusan banding bernomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tersebut, hakim membatalkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, serta mengurangi masa hukuman penjara keduanya. Salah satu pertimbangan utam

Hakim Banding Batalkan Pemecatan 2 Prajurit BAIS TNI Penyiram Air Keras karena Korban Tak Pernah Hadir Sidang

Pendebatan Sengit RUU Reforma Agraria: Antara Redistribusi Agraria dan Restitusi Hak

Perdebatan mengenai RUU Reforma Agraria di DPR RI semakin memanas, terutama dalam hal definisi antara Redistribusi Agraria dan Restitusi Hak. Anggota Panja Baleg, Siti Aisyah, menekankan pentingnya membedakan kedua konsep tersebut, di mana redistribusi dianggap menempatkan rakyat sebagai pihak yang lemah, sementara restitusi berfokus pada pengembalian tanah yang sah kepada pemiliknya. Sebagai hasil dari diskusi, Panja sepakat untuk memperluas cakupan istilah Redistribusi menjadi "Redistribusi Ag

2 media, Cenderung kanan
Pendebatan Sengit RUU Reforma Agraria: Antara Redistribusi Agraria dan Restitusi Hak

Terungkap di Rapat Panja RUU Reforma Agraria: Banyak HGU Mati Tak Diurus BPN, Warga Malah Dikriminalisasi

Dalam pembahasan RUU Reforma Agraria oleh Panja Baleg DPR RI, terungkap bahwa praktik penutupan data peta batas Hak Guna Usaha (HGU) dan pembiaran terhadap konsesi perkebunan yang kadaluarsa telah memicu kriminalisasi dan konflik agraria di Indonesia. Anggota Panja, Muhammad Kozin, menyoroti masalah kurangnya transparansi dari BPN dalam membuka data HGU, yang berdampak pada penggusuran warga yang memiliki sertifikat tanah sah. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa lebih dari 7 juta hektare

3 media, Cenderung kanan
Terungkap di Rapat Panja RUU Reforma Agraria: Banyak HGU Mati Tak Diurus BPN, Warga Malah Dikriminalisasi

Apa Itu BRAN? Lembaga yang Tengah Dibahas dalam RUU Reforma Agraria, Dirancang Menjadi Lembaga Superbodi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria di DPR RI saat ini fokus pada pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang bertujuan untuk mengatasi konflik agraria struktural dan mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah. BRAN akan berfungsi sebagai lembaga tunggal penyelesaian konflik agraria non-litigasi, dengan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipangkas menjadi fokus pada administrasi dan legalisasi pertanahan. Meskipun BRAN diberi mandat kuat untuk membatalkan Ha

2 media, Cenderung kiri
Apa Itu BRAN? Lembaga yang Tengah Dibahas dalam RUU Reforma Agraria, Dirancang Menjadi Lembaga Superbodi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural

DPR Kebut RUU Reforma Agraria, Dirancang untuk Menuntaskan Masalah Konflik Agraria Struktural

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) sedang mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria yang ditargetkan untuk disahkan pada 24 September 2026, bertepatan dengan Hari Tani Nasional. RUU ini bertujuan menyelesaikan konflik agraria struktural dengan membentuk lembaga khusus dan mengatur redistribusi serta rehabilitasi hak atas tanah masyarakat yang terpinggirkan. Konsorsium Pembaruan Agraria menekankan pentingnya RUU ini sebagai instrumen untuk menjalankan mandat konstit

2 media, Cenderung netral
DPR Kebut RUU Reforma Agraria, Dirancang untuk Menuntaskan Masalah Konflik Agraria Struktural