Miskin di Kenyataan, Sultan di Data Desil: Purbaya Kecewa Kucurkan Dana Rp7 Triliun untuk DTSEN

JAKARTA, AFU.ID — Gelombang kekacauan penentuan status sosial-ekonomi melanda berbagai daerah setelah penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai morat-marit dan jauh dari kondisi riil masyarakat. Fenomena "miskin di kenyataan, sultan di data desil" ini memicu kemarahan publik ketika warga berpenghasilan rendah justru terlempar ke kategori masyarakat berpenghasilan tinggi atau Desil 9 dan 10.

Kondisi tersebut berimbas fatal pada ranah pendidikan hingga penyaluran subsidi, mulai dari ancaman putus kuliah ribuan mahasiswa penerima bantuan pendidikan seperti KJMU dan KIP-Kuliah akibat desilnya mendadak naik, hingga ancaman dikartu merah dari akses bansos serta pembatasan BBM bersubsidi Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup rasa kecewanya atas kualitas pendataan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengelontorkan anggaran yang sangat besar demi menjamin keakuratan data tersebut. "Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ia menambahkan detail alokasi dana tersebut yang mencapai triliunan rupiah. "Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit," tambahnya.

Purbaya memaparkan, pihak BPS bahkan telah mengajukan permintaan penambahan anggaran pada awal tahun 2026 yang langsung disetujui pemerintah demi pembenahan data. Menkeu berharap BPS dapat merapikan data tersebut agar penyaluran subsidi dan bantuan sosial pada tahun depan benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat miskin.

"Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," ungkap Purbaya.

Terkait sistem pembatasan subsidi yang sedang disiapkan, Purbaya memastikan pemerintah akan responsif penanganan kasus per kasus, "Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan... kalau ada masalah ya kita, let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case," jelasnya.

Kekacauan akibat tak akuratnya DTSEN ini memicu fenomena absurd di lapangan. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang pengemudi bentor (becak motor) bernama Timbul kaget bukan main saat status desilnya mendadak melonjak dari Desil 1 ke Desil 9—yang menempatkannya di kelompok masyarakat hampir terkaya—sementara lurah di desanya justru tercatat berada di Desil 8.

Nasib tragis juga menimpa Diandrea, mahasiswi berprestasi penerima IPK 4,0 di Universitas Negeri Surabaya yang merupakan anak pengantar galon air. Beasiswa yang diandalkannya mendadak terhenti dan ia dijatuhi tagihan UKT Rp4 juta setelah data ekonominya tiba-tiba naik dari Desil 2 ke Desil 6.

Krisis serupa terjadi di Ibu Kota, di mana sebanyak 2.899 mahasiswa terancam pembatalan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akibat perubahan status desil DTSEN yang tidak realistis. Menanggapi kekacauan ini, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas mendesak Pemprov DKI untuk mengalihkan alokasi anggaran lain demi menyelamatkan nasib para mahasiswa.

"Lebih prioritas menyelesaikan isu KJMU. Jangan sampai mahasiswa harus berhenti karena persoalan data," tegas Tania merespons ancaman putus studi massal tersebut. (MAR)