Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Potensi Wisata Belanja Domestik Belum Optimal, Rp118,77 Triliun Mengalir ke Luar Negeri
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi wisata belanja domestik, di tengah pengeluaran wisatawan nasional yang mencapai USD6,7 miliar atau sekitar Rp118,77 triliun untuk perjalanan ke luar negeri pada Semester I-2026. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pentingnya mendorong konsumsi lokal melalui aktivitas belanja wisatawan, serta memperluas jaringan ritel yang terhubung dengan produksi dalam negeri untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian. Transformasi perdagangan dan integrasi antara konsumen, pelaku usaha, dan sistem pembayaran digital diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan mengalihkan pengeluaran wisatawan kembali ke dalam negeri.
Ilustrasi wisnas yang menikmati wisata belanja di luar negeri. (Foto: Pexels/Tim Douglas)
JAKARTA, AFU.ID — Wisata belanja menjadi peluang bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menahan aliran pengeluaran wisatawan nasional (wisnas) ke luar negeri yang nilainya mencapai USD6,7 miliar atau setara dengan Rp118,77 triliun. Bank Indonesia (BI) mencatat pembayaran jasa perjalanan wisnas di luar negeri mencapai angka itu sepanjang Semester I-2026. Nilai transaksi itu menunjukkan potensi konsumsi yang dapat lebih banyak ditangkap oleh pelaku usaha domestik.
Berdasarkan data BI lainnya, sekitar 4,46 juta wisnas melakukan perjalanan ke luar negeri sepanjang Semester I-2026. Pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 7,45 juta atau meningkat 5,71% secara tahunan. Perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga mencapai 630,41 juta perjalanan dengan pertumbuhan 2,71% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, aktivitas pariwisata domestik menciptakan basis permintaan yang besar bagi sektor perdagangan. Potensi itu semakin relevan ketika konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen dominan dalam struktur perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga Triwulan II-2026 tumbuh 5,06% secara tahunan dan berkontribusi 53,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Oleh karenanya, Kementerian Koordinator (Kemenk) Bidang Perekonomian RI melihat aktivitas belanja wisatawan sebagai ruang yang dapat diperbesar untuk mendorong pertumbuhan. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyatakan wisatawan mempunyai kecenderungan membelanjakan uangnya untuk kuliner dan belanja selama perjalanan. “Ini tentu perlu didorong supaya mereka belanja di Indonesia saja dan kita juga berharap bisa memanfaatkan wisata belanja sebagai motor pertumbuhan baru,” ungkapnya, Rabu (26/8/2026).
Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah RI sedang berupaya memperluas ekosistem perdagangan agar peluang konsumsi tak terkonsentrasi di kota-kota besar. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi bagian dari jaringan ritel sekaligus jalur pemasaran produk masyarakat daerah. Ia berharap, model itu dapat mempertemukan kebutuhan konsumen dengan produksi pertanian dan perikanan dari wilayah setempat.
Wisata Belanja Didorong Terhubung dengan Produksi Dalam Negeri
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan perluasan ritel tak akan memberikan dampak optimal apabila peningkatan transaksi lebih banyak menyerap produk impor. Pemerintah RI pun mendorong keterhubungan antara jaringan ritel dan produsen dalam negeri agar peningkatan konsumsi menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. “Harapannya tentu barang yang didorong di retail itu juga merupakan barang yang diproduksi di dalam negeri,” tuturnya.
Selain memperluas jaringan fisik, sistem pembayaran digital menjadi infrastruktur penting dalam perubahan pola perdagangan. Hingga Juni 2026, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah digunakan 65,77 juta orang dan diterima 44,86 juta merchant. Yang mana, sebanyak 96,68% dari jumlah merchant itu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, Haryo Limanseto selaku Juru Bicara (Jubir) Kemenko Perekonomian RI menilai transformasi perdagangan harus menghubungkan konsumen, pelaku usaha, produsen, pembayaran, dan distribusi. Integrasi itu sangat penting agar peningkatan aktivitas belanja tak berhenti pada transaksi konsumsi semata. “Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi, potensi wisata belanja dan konsumsi domestik dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Dengan demikian, Pemerintah RI menghadapi tantangan untuk mengubah besarnya mobilitas wisnas menjadi transaksi yang lebih banyak terjadi di dalam negeri. Angka USD6,7 miliar atau Rp118,77 triliun menunjukkan besarnya pengeluaran perjalanan yang saat ini tercatat mengalir ke luar negeri. Jika pengembangan wisata belanja tak beriringan dengan produk domestik yang kompetitif, akses ritel yang luas, serta pengalaman belanja yang menarik, maka peluang mengalihkan konsumsi itu ke ekonomi nasional akan sulit. (ADR)
