JAKARTA, AFU.ID — Barisan Oposisi Indonesia (BOI) mendesak Presiden Prabowo Republik Indonesia (RI), yakni Subianto membersihkan keberadaan mafia alutsista di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Mereka menilai, keberadaan mafia alutsista membuat desain sistem pertahanan nasional menjadi bobrok. Sehingga, kinerja dari kementerian itu tak efektif bagi agenda memperkuat pertahanan nasional.
Aktivis BOI, Andi Yusuf Gufrang menyatakan mafia alutsista hanya berpikir mencari untung, bukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Oleh karenanya, para mafia alutsista tak peduli kalau pesawat tempur maupun kapal perang yang terbeli merupakan rongsokan dan sudah tak berguna lagi. “Masa hal-hal yang seperti ini kita biarkan,” ungkapnya, Kamis (27/8/2026).
Andi Yusuf Gufrang menyampaikan, keberadaan mafia disinyalir akibat Kemhan RI yang tak bersikap profesional dalam menunjuk rekanan penyedia atau vendor pengadaan alutsista. Alhasil, kebijakan impor alutsista seringkali tak pernah sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan rakyat Indonesia. “Kita akhirnya mengimpor alutsista bekas dan tidak bisa digunakan, atau biasa yang terjadi adalah spesifikasinya tidak sesuai dengan di dalam kontrak,” tuturnya.
Aktivis BOI pun menanggapi kabar terkait monopoli pengadaan alutsista oleh Perusahaan Republikorp (PT Republik Korpora Indonesia) di tubuh Kemhan RI. Yang mana, nilainya mencapai USD2,45 miliar yang setara Rp43,4 triliun. Baginya, sangat tidak logis maupun bijak memberikan prioritas pengadaan proyek kepada suatu perusahaan yang tercatat mempunyai rekam jejak kurang baik.
Terlebih lagi, nama perusahaan milik Norman Joesoef tersebut juga diketahui pernah tersebut dalam kasus pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5. Meski akhirnya Kemhan RI membatalkan, tapi banyak laporan media menyebut Norman Joesoef sebagai pihak yang mengatur upaya pembelian itu. Mereka juga dikabarkan bekerja sama dengan perusahaan militer dan senjata internasional, yaitu Excalibur International.
Andi Yusuf Gufrang menegaskan, publik harus memberikan atensi besar terhadap perusahaan Republikorp milik Norman Joesoef. Sebab telah banyak rekam jejak yang kurang baik, tapi mereka justru mendapat kepercayaan sebagai vendor pengadaan proyek Kemhan RI. “Jumlahnya bahkan sangat signifikan, hampir 30 persen dari nilai total proyek dan ini jelas monopoli,” ujarnya.
Ia pun meminta Presiden Prabowo bersikap konsisten dalam melawan korupsi dan mencegah perilaku korupsi di institusi pemerintahan manapun. Termasuk dalam melawan keberadaan mafia alutsista di tubuh Kemhan RI. “Saya kira, Presiden Prabowo Subianto tidak akan membiarkan sistem persenjataan maupun pertahanan negara bobrok dan rusak karena keberadaan mafia alutsista,” pungkasnya. (ADR)
