Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Gagal Tembus Parlemen, PPP dan Perindo Gugat UU Pemilu agar Bebas Verifikasi Ulang
Bagikan:
Penulis: Fadhlan Robbani
Ringkasan Berita
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024, menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengecualian verifikasi faktual ulang bagi partai yang telah berpartisipasi dalam dua pemilu terakhir secara berturut-turut. Dalam gugatan yang menguji Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2023, ketiga partai, termasuk Partai Elang, berargumen bahwa ambang batas perolehan suara seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar penentuan verifikasi, dan mereka menilai verifikasi ulang tidak selalu menghasilkan informasi baru yang berarti. Mereka mengusulkan agar rekam jejak keikutsertaan dalam pemilu sebelumnya dipertimbangkan dalam proses verifikasi partai politik.
Arsip foto - Tampak depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (25/5/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
JAKARTA – Gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama Partai Elang, keduanya meminta pengecualian verifikasi faktual ulang bagi partai politik yang telah mengikuti dua pemilu terakhir secara berturut-turut.
Gugatan tersebut diajukan untuk menguji Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 405/PUU-XXIV/2026. Dalam permohonannya, ketiga partai mempersoalkan ketentuan verifikasi faktual yang dinilai hanya mempertimbangkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya, tanpa melihat rekam jejak keikutsertaan partai dalam pemilu.
"Dalam makna yang dilaksanakan saat ini, pengecualian dari verifikasi faktual hanya didasarkan pada ambang batas perolehan suara dalam satu pemilu dan sama sekali tidak mempertimbangkan rekam jejak keikutsertaan dalam Pemilu," demikian dalil para pemohon dalam permohonan yang dikutip dari situs resmi MK, Jumat (6/11/2026). PPP, Perindo, dan Partai Elang menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan partai yang harus menjalani verifikasi faktual ulang.
Menurut mereka, ambang batas parlemen dan verifikasi faktual memiliki fungsi berbeda. Ambang batas menentukan partai yang berhak mengikuti penentuan kursi DPR, sedangkan verifikasi faktual memeriksa keberadaan organisasi partai, mulai dari kepengurusan, keanggotaan, hingga kantor partai. Ketiga partai berpendapat, partai politik yang telah mengikuti dua pemilu terakhir secara berturut-turut seharusnya mendapat pengecualian verifikasi faktual karena telah membuktikan kesinambungan organisasi.
Mereka mencontohkan PPP yang telah mengikuti pemilu secara berturut-turut sejak 1977. Pada Pemilu 2019, PPP memperoleh 4,52 persen suara sah nasional sehingga tidak perlu menjalani verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Namun, perolehan suara PPP turun menjadi 3,87 persen pada Pemilu 2024. Angka tersebut membuat PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen dan tidak memperoleh kursi di DPR RI.
Kondisi itu dinilai membuat PPP berpotensi kembali diperlakukan seperti partai politik baru dalam proses verifikasi untuk Pemilu 2029, meski telah puluhan tahun mengikuti pemilu. "Partai politik yang menjadi peserta dua kali Pemilu terakhir secara berturut-turut telah memenuhi syarat Pasal 173 ayat (2) pada dua siklus Pemilu, telah bertahan sekurang-kurangnya satu periode lima tahun di antara kedua Pemilu tersebut, dan telah menjalankan fungsi kepesertaan berupa pencalonan dan kampanye di daerah pemilihan," tulis para pemohon.
PPP, Perindo, dan Partai Elang juga menyoroti pengalaman sejumlah partai yang tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019, tetapi kembali menjadi peserta Pemilu 2024 setelah menjalani verifikasi faktual. Partai-partai tersebut antara lain PSI, Perindo, Hanura, PBB, dan Partai Garuda yang kini bernama Partai Elang. Menurut para pemohon, verifikasi faktual ulang terhadap partai yang telah teruji sebagai peserta pemilu tidak selalu menghasilkan informasi baru mengenai keberadaan organisasi.
"Fakta ini menunjukkan bahwa verifikasi faktual ulang terhadap partai politik yang telah teruji tidak menghasilkan informasi baru yang berarti, sementara beban dan risikonya tetap ditanggung oleh penyelenggara dan peserta Pemilu," tulis mereka. Meski meminta pengecualian, ketiga partai menegaskan tidak bermaksud menghapus seluruh tahapan verifikasi partai politik.
Mereka tetap menghendaki verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu diberlakukan kepada semua partai politik. Sementara itu, partai politik baru maupun partai yang tidak mengikuti dua pemilu terakhir secara berturut-turut tetap harus menjalani verifikasi faktual. Melalui gugatan tersebut, PPP, Perindo, dan Partai Elang meminta MK mengubah ketentuan verifikasi partai politik agar rekam jejak keikutsertaan dalam dua pemilu terakhir turut menjadi dasar pemberian pengecualian.