AFU.id

Gagal Tembus Parlemen, PPP dan Perindo Gugat UU Pemilu agar Bebas Verifikasi Ulang

Bagikan:

Penulis: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024, menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengecualian verifikasi faktual ulang bagi partai yang telah berpartisipasi dalam dua pemilu terakhir secara berturut-turut. Dalam gugatan yang menguji Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2023, ketiga partai, termasuk Partai Elang, berargumen bahwa ambang batas perolehan suara seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar penentuan verifikasi, dan mereka menilai verifikasi ulang tidak selalu menghasilkan informasi baru yang berarti. Mereka mengusulkan agar rekam jejak keikutsertaan dalam pemilu sebelumnya dipertimbangkan dalam proses verifikasi partai politik.

Gagal Tembus Parlemen, PPP dan Perindo Gugat UU Pemilu agar Bebas Verifikasi Ulang
Arsip foto - Tampak depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (25/5/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Verifikasi Ulang Menjadi Beban

PPP, Perindo, dan Partai Elang juga menyoroti pengalaman sejumlah partai yang tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019, tetapi kembali menjadi peserta Pemilu 2024 setelah menjalani verifikasi faktual. Partai-partai tersebut antara lain PSI, Perindo, Hanura, PBB, dan Partai Garuda yang kini bernama Partai Elang. Menurut para pemohon, verifikasi faktual ulang terhadap partai yang telah teruji sebagai peserta pemilu tidak selalu menghasilkan informasi baru mengenai keberadaan organisasi.

"Fakta ini menunjukkan bahwa verifikasi faktual ulang terhadap partai politik yang telah teruji tidak menghasilkan informasi baru yang berarti, sementara beban dan risikonya tetap ditanggung oleh penyelenggara dan peserta Pemilu," tulis mereka. Meski meminta pengecualian, ketiga partai menegaskan tidak bermaksud menghapus seluruh tahapan verifikasi partai politik.

Mereka tetap menghendaki verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu diberlakukan kepada semua partai politik. Sementara itu, partai politik baru maupun partai yang tidak mengikuti dua pemilu terakhir secara berturut-turut tetap harus menjalani verifikasi faktual. Melalui gugatan tersebut, PPP, Perindo, dan Partai Elang meminta MK mengubah ketentuan verifikasi partai politik agar rekam jejak keikutsertaan dalam dua pemilu terakhir turut menjadi dasar pemberian pengecualian.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi