JAKARTA, AFU.ID — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat kualifikasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan penanda kekalahan mutlak bagi kubu pemohon. Bivitri berpendapat bahwa institusi mahkamah sengaja melempar tanggung jawab atau bola panas ke sejumlah lembaga kenegaraan lain melalui amar putusan tersebut. Pandangan kritis tersebut didasarkan pada keputusan majelis hakim yang secara substansial membenarkan ketiadaan ijazah sekolah menengah atas milik sang wakil presiden.
"MK menyimpulkan ijazah SMA Gibran memang tidak ada, tapi mahkamah tidak lanjut menimbang hal yang diminta pemohon karena masalah kedudukan hukum," ujar Bivitri Susanti dalam diskusi Forum Intelektual Antardisiplin di Jakarta, Rabu (07/10/26). Konklusi hukum acara berupa putusan tidak dapat diterima tersebut dinilai sebagai batas kompromi politik tertinggi yang mampu dikeluarkan oleh jajaran hakim konstitusi. Langkah formalitas peradilan ini dinilai sengaja melimpahkan tugas penegakan hukum tata negara selanjutnya ke tingkat parlemen serta institusi penyidik kepolisian.
Bivitri menjabarkan bahwa amar keputusan suara bulat malam ini secara otomatis menjadi sinyal resmi bagi partai politik di DPR RI untuk segera menginisiasi proses pemakzulan (impeachment). Bukti otentik persidangan mengenai absennya dokumen kelulusan tingkat menengah atas dapat dijadikan dasar hukum yang kokoh untuk menggulirkan hak angket. Selain mendorong langkah politik parlemen, aparat penegak hukum juga didesak untuk melakukan investigasi menyeluruh atas temuan dugaan manipulasi berkas administrasi kependidikan luar negeri tersebut.
Lebih lanjut, putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini dinilai menjadi dasar kuat bagi parlemen untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini menjabat. Bivitri menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus menggunakan momentum ketetapan hukum ini sebagai instrumen pengawasan ketat terhadap penyelenggara pemilu. Langkah evaluasi menyeluruh tersebut bahkan dinilai harus bermuara pada opsi pemberhentian atau pemecatan terhadap jajaran komisioner KPU yang terbukti meloloskan berkas administrasi cacat sejak awal.
Di sisi lain, pergeseran beban perkara pascasidang ini dinilai memberikan sanksi moral atau bola dingin yang mengarah langsung kepada figur Wakil Presiden. Bivitri menambahkan bahwa ketetapan hukum di tingkat mahkamah seharusnya memicu kesadaran etis personal Gibran untuk meletakkan jabatan kekuasaan secara sukarela karena malu. Publik kini menanti sikap responsif dari jajaran partai politik di Senayan untuk menyambut bola panas penataan ulang marwah kepemimpinan nasional pasca-kejatuhan draf permohonan Denny cs.
Sementara itu, dari ranah kontestasi politik elektoral mendatang, temuan resmi Mahkamah Konstitusi ini diproyeksikan akan melemparkan bola setengah panas kepada koalisi partai politik. Berkas pertimbangan hukum yang menyatakan Gibran murni hanya memegang sertifikat kehadiran (Certificate of Attendance) sepanjang enam bulan akan menjadi ganjalan serius bagi masa depan karier politiknya. Bivitri menegaskan situasi ini menjadi peringatan keras agar partai-partai tidak kembali mencalonkan mantan Wali Kota Solo tersebut pada Pemilihan Presiden tahun 2029.(RHU)