JAKARTA, AFU.ID — Mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, diduga memegang kendali penting dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Meski sudah tidak menjabat sebagai Kabag Monitoring, Slamet disebut masih menjadi pengendali operasional yang menentukan izin penyadapan hingga menyetujui penghapusan rekaman. Bareskrim Polri kini menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan penetapan itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mendalami alat bukti serta rantai komando di unit Monitoring Center (MC) Bareskrim. "Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," ujar Suhermanto di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026) malam.
Suhermanto mengungkapkan, Slamet memiliki pengaruh kuat di MC Bareskrim meski masa jabatannya sebagai Kabag Monitoring telah berakhir. Ia bahkan disebut memiliki posisi informal sebagai "Dewan Pembina". "Peran tersangka SU adalah sebagai Dewan Pembina dari MC (Monitoring Center) Bareskrim Polri. Di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto.
Pengaruh tersebut disebut masih berjalan ketika Slamet tidak lagi menjabat. Dua pejabat aktif di bagian Monitoring, yakni tersangka Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta, disebut harus meminta persetujuannya sebelum melakukan penyadapan. "Sampai dengan saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," jelas Suhermanto.
Peran Slamet tidak berhenti pada pemberian izin penyadapan. Bareskrim juga mengungkap keterlibatannya dalam penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di sistem. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada Slamet untuk menghapus seluruh file rekaman penyadapan. Permintaan itu disetujui oleh Slamet.
"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," papar Suhermanto. Dengan penetapan Slamet, jumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut menjadi empat orang.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet belum ditahan karena masih menjalani kondisi sakit pascastroke. "Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. 3 dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," kata Suhermanto. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut operasi penyadapan tanpa izin itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasarannya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo, para menteri, tokoh politik, pimpinan media massa, aktivis, tokoh organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik menduga nomor-nomor telepon target dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik kepolisian tanpa melalui prosedur resmi. Penyadapan tersebut disebut tidak dilengkapi dokumen permohonan penyidik maupun laporan polisi.
(FAD)