AFU.id

Pejabat Tak Lapor LHKPN, Johanis Tanak: Rampas Saja Hartanya

Bagikan:

Penulis: Radiatul Husna

Ringkasan Berita

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mencakup perampasan harta pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dalam LHKPN, termasuk yang memiliki kekayaan melebihi laporan. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaan dan memberikan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan tersebut. Selain itu, Tanak menekankan perlunya mekanisme keberatan bagi pejabat yang merasa dirugikan oleh tindakan perampasan, serta mendorong agar istilah "perampasan aset" tetap digunakan dalam RUU yang sedang dibahas di DPR.

Pejabat Tak Lapor LHKPN, Johanis Tanak: Rampas Saja Hartanya
ilustrasi (dok: shutterstock)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi