JAKARTA, AFU.ID — Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyarankan Polri agar berfokus menyidik kasus penyadapan dengan tersangka Irjen Slamet Uliandi di tahap pidana. Bambang menilai, hal ini penting dilakukan penyidik agar kasus penyadapan presiden bisa terkuak secara utuh. Bambang berpandangan, meski terkendala kondisi kesehatan akibat stroke, penyidik harus mencari alternatif atau model pemeriksaan agar penyidikan kasus penyadapan bisa dilakukan komprehensif.
"Polri tentunya memiliki penyidik yang kompeten. Pemeriksaan terhadap tersangka Slamet Uliandi bisa dilakukan dengan pendampingan tim Dokpol. Artinya meski terkendala kesehatan, penyidikan kasus ini penting dilakukan secara bertahap," kata Bambang kepada Afu.id, Rabu (18/11/2026).
Bambang menyarankan kepada tim penyidik agar pemeriksaan terhadap Slamet yang mengidap stroke didampingi dokter dari kepolisian atau spesialis. Sehingga pemeriksaan terhadap Slamet tidak terkatung-katung. "Kendala kesehatan memang secara langsung jadi kendala penyidikan. Tapi, Bareskrim juga harus memikirkan model pemeriksaan yang efektif, misalnya didampingi dokter kepolisian atau dokter spesialis. Jika tersangka tidak bisa melanjutkan pemeriksaan, nanti tim dokter bisa standby untuk memeriksa kesehatan lebih lanjut," papar Bambang.
Bambang menambahkan, sekecil apapun informasi dari Slamet Uliandi akan penting untuk perkembangan penyidikan. Sebab, pemeriksaan terhadap empat tersangka saat ini ditunggu oleh publik sebagai bukti Polri serius menindaklanjuti kasus penyadapan. "Hal ini ditunggu sebagai bukti action Polri. Karena hal apapun yang didapat dari Slamet akan memperbarui informasi soal penyadapan. Tentunya Polri harus gerak cepat mencari model pemeriksaan yang efektif terhadap Slamet untuk membuka kotak pandora kasus penyadapan," jelasnya.
Sidang Etik Belum Dijadwalkan
Sementara itu, Propam Polri belum menjadwalkan sidang etik untuk Irjen Slamet Uliandi. Hal ini lantaran kondisi Slamet yang mengidap stroke. Sedianya, Slamet dijadwalkan menjalani sidang etik setelah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso yang digelar tiap pekan.
Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri itu masih menunggu kondisi kesehatan Slamet yang saat ini menjalani perawatan. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kondisi kesehatan Slamet tak memungkinkan untuk mengikuti proses persidangan. "Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa," ucap Isir, Selasa (17/11/2026) malam.
Isir menambahkan, Propam Polri tak memaksakan pelaksanaan sidang apabila terduga pelanggar sedang mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. "Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," tuturnya.
Sebelumnya, Mabes Polri menyatakan Divisi Propam belum bisa memaksakan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) karena Slamet masih menjalani perawatan intensif pascastroke. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penundaan dilakukan semata-mata untuk menghormati hak asasi dan kondisi medis yang bersangkutan. Sidang akan dijadwalkan ulang setelah kondisi kesehatannya dinyatakan layak oleh tim dokter.
Dua tersangka perwira tinggi lain dalam kasus penyadapan ilegal ini, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sebagai pihak yang diduga menyetujui permohonan penyadapan dan penghapusan berkas, Slamet berisiko menghadapi ancaman sanksi serupa.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memastikan bahwa penyidikan tindak pidana tetap berlanjut meskipun ia tidak ditahan di sel seperti tiga tersangka lainnya. Slamaet Uliandi kini berstatus tahanan rumah. Alih-alih ditahan di Rutan Mako Brimob, penyidik menerapkan penahanan rumah terhadap Slamet Uliandi mengingat kebutuhan perawatan medisnya.
Adapun ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ia dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait akses ilegal dan penghapusan sistem informasi elektronik. Penyidik dan Propam Polri akan bergantung pada rekam medis resmi untuk menentukan kapan Slamet dianggap cakap mengikuti sidang etik maupun persidangan pidana. Aturan sidang in absentia atau penghentian perkara.
Dalam aturan etik Polri maupun hukum acara pidana (KUHAP), perkara hanya dapat dihentikan secara permanen (SP3) jika tersangka meninggal dunia atau mengalami gangguan kejiwaan/cacat permanen yang membuatnya mustahil diadili seumur hidup berdasarkan penetapan medis dan pengadilan. Selama sakitnya bersifat pemulihan pascastroke, proses hukum hanya bersifat tertunda (schorsing).
Sejauh ini, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat pasal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Ketiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan. Slamet Uliandi merupakan mantan Kepala Divisi TIK Polri pada 2025 lalu.
Untuk proses etik, Mabes Polri telah memecat dua tersangka atas nama Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso karena penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal. Keduanya mengajukan banding atas putusan pemecatan dan Propam akan membentuk Komisi Banding untuk menggelar sidang tersebut.
Sebagai informasi, kasus penyadapan itu berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Tak hanya Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun. (FAP)