JAKARTA, AFU.ID — Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, menolak seluruh permohonan praperadilan mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin pada Senin (9/11/2026). Penetapannya kembali sebagai tersangka korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 dinyatakan sah. Putusan ini berbalik dari praperadilan pertama pada 29 Juni 2026, ketika hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Bahtiar tidak sah dan memerintahkan Kejati Sulsel membebaskannya dari tahanan.
Dalam perkara nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Arwana menilai Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan penyidik akan segera merampungkan berkas untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar. Menurut Tribun Timur, Kejati membuka peluang menahan Bahtiar setelah praperadilannya ditolak.
Hakim menolak dalil Bahtiar satu per satu. Dalil bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab atas pengadaan bibit nanas tidak dipertimbangkan karena sudah masuk pokok perkara. Pemohon juga dinilai tidak menguraikan alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Selama belum ada putusan yang menyatakan alat bukti penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti itu tetap sah dan bisa dipakai lagi. Untuk saksi yang pernah diperiksa, yang dinilai adalah substansi keterangan barunya, bukan orangnya. Soal hak tersangka yang tidak tercantum di surat penetapan, hakim menilai hak itu sudah disampaikan penyidik saat pemeriksaan.
Kejati menetapkan Bahtiar sebagai tersangka pertama kali pada 9 Maret 2026. Pada 29 Juni, hakim tunggal Muhammad Adil Kasim membatalkannya. Dalam putusan nomor 24/Pid.Pra/2026/PN Mks, hakim menilai penetapan tersangka belum memenuhi kecukupan bukti dan prematur. Bahtiar dibebaskan dari Lapas Kelas IIB Maros pada hari yang sama.
Menurut Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin, kekalahan di praperadilan pertama terjadi karena penyidik belum mengantongi perhitungan kerugian negara dari BPKP. Kini audit itu ada. Dari anggaran Rp60 miliar, BPKP menghitung kerugian negara Rp52,4 miliar, atau sekitar 87 persen. Kejati menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada 7 Juli 2026 dan kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka pada 1 September 2026. Kejati juga berargumen bahwa praperadilan kedua mempersoalkan objek yang sama.
Kubu Bahtiar mempersoalkan alat bukti baru itu. Kuasa hukumnya, Irwan Muin, menyebut penyidik memakai keterangan saksi dan ahli yang sama dengan penyidikan pertama, dan mempertanyakan laporan audit BPKP bertanggal 22 Juni 2026. Dalam sidang, seorang ahli menilai penghitungan BPKP sejak Maret 2026 tidak sah sebagai alat bukti. Tim kuasa hukum juga mempertanyakan keterkaitan Bahtiar, yang menjabat Pj Gubernur pada September 2023 hingga Mei 2024, dengan pelaksanaan teknis pengadaan tahun anggaran 2024. Hakim menilai bobot alat bukti termasuk ranah pokok perkara.
Perkara ini sudah menyeret lima terdakwa: Rimawaty Mansyur, Uvan Nurwahidah, Hasan Sulaiman, Rio Erlangga, dan Ririn Riyan Saputra Ajnur. Hasan Sulaiman adalah anggota tim pendamping Pj Gubernur Sulsel periode 2023–2024. Mereka diadili di Pengadilan Tipikor Makassar.
Bahtiar sempat bersaksi di persidangan itu pada 12 Oktober 2026. Ia membantah pernah mengarahkan pengadaan empat juta bibit nanas senilai Rp60 miliar, meski mengaku tahu anggaran Dinas TPHBun naik hingga sekitar Rp300 miliar. Kejati menyebut keterangan para saksi menjadi bagian dari pembuktian dakwaan. Sampai berita ini ditulis, tanggapan Bahtiar atas putusan praperadilan belum diperoleh. Bahtiar masih berstatus tersangka dan belum dinyatakan bersalah. Pembuktian pokok perkaranya akan diuji di Pengadilan Tipikor. (RHU)