Perubahan Iklim Gerus Pendapatan, Petani dan Nelayan Terjebak Jeratan Utang

JAKARTA, AFU.ID — Penghasilan petani dan nelayan di sejumlah wilayah Indonesia Timur terus menyusut akibat dampak perubahan iklim. Kondisi itu tidak hanya menekan ekonomi keluarga, tetapi juga meningkatkan risiko jeratan utang bagi kelompok rentan yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Hasil penelitian yang dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia Timur menunjukkan perubahan iklim berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat. Penurunan hasil tangkapan nelayan dan produksi pertanian membuat tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga semakin meningkat.

Penelitian tersebut merupakan bagian dari Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI), kolaborasi riset antara Indonesia dan Australia yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi serta organisasi berbasis komunitas. Kajian dilakukan di Makassar, Maros, Gowa, Kupang, dan Lombok dengan fokus pada penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan alternatif ekonomi.

Peneliti asal Kupang, Dr. Welmince Djulete, mengatakan dampak perubahan iklim paling besar dirasakan masyarakat pada sektor penghidupan. “Terjadi tekanan ekonomi dalam keluarga karena penghasilan berkurang akibat penurunan hasil tangkapan atau panen,” kata Welmince, Rabu (18/6/2026).

Melalui penelitian tersebut, tim peneliti mengembangkan Model Ketahanan Iklim Berkelanjutan melalui Pelibatan Komunitas (MoFCREC) yang ditujukan untuk wilayah Indonesia Timur. Model ini dirancang untuk membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi akibat perubahan iklim secara lebih adaptif. Salah satu temuan penting dalam penelitian tersebut adalah masih terbatasnya akses kelompok rentan terhadap layanan keuangan formal. 

Perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dinilai masih menghadapi berbagai hambatan ketika mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan. Menurut Welmince, stigma dan rendahnya kepercayaan dari lembaga keuangan membuat sebagian penyandang disabilitas kesulitan memperoleh kredit usaha. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman dari sumber informal dengan risiko yang lebih tinggi.

“Teman-teman penyandang disabilitas sering kali sulit mengambil kredit karena adanya stigma tidak dipercaya. Akibatnya, mereka terpaksa lari ke rentenir,” ujarnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti mendorong penguatan skema pembiayaan yang lebih inklusif melalui lembaga keuangan formal dan koperasi. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk membantu kelompok rentan mengembangkan sumber pendapatan alternatif. 

Sementara itu, Rosmiati Sain dari LBH APIK Sulawesi Selatan, menilai tekanan ekonomi akibat perubahan iklim juga memunculkan persoalan sosial baru di masyarakat. Menurunnya pendapatan keluarga disebut berpotensi memicu jeratan utang, kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, hingga persoalan hukum. 

“Akibat tidak mampu membayar utang tepat waktu, masalah domestik ini kerap berujung pada ranah pidana, seperti laporan penipuan, penggelapan, hingga meningkatnya kasus pencurian karena desakan kebutuhan hidup,” kata Rosmiati.

Sebagai tindak lanjut, tim peneliti telah menyusun buku saku berisi strategi adaptasi dan rencana aksi bagi komunitas rentan. Rekomendasi hasil riset tersebut juga telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran ke depan. (ANT/RAI)