AFU.id

Indeks Berita

Buntut 3 Anggota DPRD NTB Divonis Bebas, KPK Periksa Jaksa dan Kejaksaan Hari Ini

Vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan terhadap tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam perkara dugaan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar resmi menyedot perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang menyeret legislator daerah tersebut masuk dalam materi pembahasan utama kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bersama jajaran Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, mengonfirmasi bahwa tim Korsup KPK membedah secara menyeluruh penanga

Buntut 3 Anggota DPRD NTB Divonis Bebas, KPK Periksa Jaksa dan Kejaksaan Hari Ini

Hamili Santriwati Berdalih Khidmat Hingga Sempat Sembunyikan Korban, Pengurus Ponpes di Sleman Dipolisikan

Seorang pengurus pondok pesantren (ponpes) berinisial GN di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, dilaporkan ke Polresta Sleman atas dugaan kekerasan seksual terhadap mantan santriwati berinisial F (21). Aksi keji tersebut diduga terjadi sebanyak dua kali pada rentang Desember 2025 hingga Januari 2026 di area lingkungan pondok. Kuasa hukum korban, Gusti Rian Saputra, menjelaskan bahwa peristiwa memilukan ini bermula saat korban diminta kembali ke ponpes untuk membantu operasional atas dasar khidmat

Hamili Santriwati Berdalih Khidmat Hingga Sempat Sembunyikan Korban, Pengurus Ponpes di Sleman Dipolisikan

Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq Akui Perintahkan Pecat Tukang Sapu karena Beda Pilihan Politik

Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, mengakui dalam persidangan dugaan korupsi bahwa ia memerintahkan pemberhentian tenaga kerja outsourcing yang berbeda pilihan politik dalam Pilkada, sebagai tindak lanjut laporan dari karyawan perusahaannya. Fadia mengakui telah meneruskan laporan tersebut kepada kepala dinas terkait dan menyatakan bahwa pemberhentian itu berkaitan dengan intimidasi dan penghinaan yang ia terima selama kampanye. Selain itu, Fadia juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaa

Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq Akui Perintahkan Pecat Tukang Sapu karena Beda Pilihan Politik

KPK Sita Rp3,5 Miliar dari Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Terkait Aliran Dana Gratifikasi Batu Bara Kukar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang tunai sebesar Rp3,5 miliar dari Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, terkait dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dalam produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penyitaan ini dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa dana tersebut berkaitan dengan praktik korupsi yang melibatkan pungutan jasa pengamanan jalur angkut batu bara. KPK sedang mendalami mekanisme aliran dana dan peran ko

5 media, Cenderung netral
KPK Sita Rp3,5 Miliar dari Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Terkait Aliran Dana Gratifikasi Batu Bara Kukar

Nekat Beroperasi di Atas Lahan Sawah Hijau, Pemkab Banyumas Segel Pabrik Hebel PT IKN di Rawalo

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil tindakan tegas dengan menyegel dan menghentikan operasional pabrik hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di LosariKlik untuk membuka panel samping guna melihat informasi selengkapnya, Kecamatan Rawalo. Langkah drastis tersebut diambil lantaran sebagian bangunan fisik pabrik terbukti berdiri di atas kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemkab menyegel lokasi usaha tersebut demi menegakkan aturan tata ruang wilayah tanpa pandang bulu. Bupati Banyumas,

Nekat Beroperasi di Atas Lahan Sawah Hijau, Pemkab Banyumas Segel Pabrik Hebel PT IKN di Rawalo

Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji

Kuasa hukum Gus Alex meminta agar Presiden Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Permintaan ini disampaikan setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan kesaksian, di mana kuasa hukum menilai Jokowi memiliki informasi penting terkait peruntukan tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi. Kasus ini juga melibatkan beberapa terdakwa lainnya dan ditaksir merugikan ne

Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji

Yaqut Tidak Diberitahu soal Permintaan Kuota Haji Tambahan: Kalau Saya Tahu Saya Tolak

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa ia tidak dilibatkan dalam proses permintaan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah dari Presiden Joko Widodo kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan baru mengetahuinya setelah permintaan tersebut berhasil. Dalam situasi terbatas, Yaqut mengambil keputusan untuk membagi kuota tambahan menjadi 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk haji khusus, guna memastikan pelayanan yang maksimal tanpa mengganggu sistem pe

Yaqut Tidak Diberitahu soal Permintaan Kuota Haji Tambahan: Kalau Saya Tahu Saya Tolak

Di Sidang Kuota Haji, Jaksa Putar Pidato Jokowi soal 20 Ribu Kuota Tambahan

Dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum KPK memutar rekaman pidato Presiden Joko Widodo yang menjelaskan pengadaan tambahan 20 ribu kuota haji dari Arab Saudi setelah bertemu pihak kerajaan terkait antrean panjang jemaah haji Indonesia. Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, yang hadir sebagai saksi. Kasus ini melibatkan empat terdakwa dan disebutkan telah menimbulkan ke

Di Sidang Kuota Haji, Jaksa Putar Pidato Jokowi soal 20 Ribu Kuota Tambahan

Sasar Modus Pencucian Uang Eks Kakanwil Pajak Muhammad Haniv, KPK Panggil Pimpinan BPR dan Notaris

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, dengan memanggil empat saksi baru, termasuk pimpinan BPR dan notaris, untuk mendalami aliran dana dan modus pencucian uang. Haniv, yang ditahan sejak 19 Agustus 2026, diduga menerima gratifikasi total mencapai Rp20,7 miliar dari berbagai perusahaan wajib pajak, serta terlibat dalam aliran dana valuta asing yang mencurigakan. Penyelidikan ini

Sasar Modus Pencucian Uang Eks Kakanwil Pajak Muhammad Haniv, KPK Panggil Pimpinan BPR dan Notaris

Gagalkan 65 Kg Sabu Asal Malaysia di Pesisir Bengkalis, Polisi Sikat Tiga Penyelundup Jalur Tikus

Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis menggagalkan penyelundupan 65 kilogram sabu-sabu asal Malaysia di pesisir Kabupaten Bengkalis pada Rabu (10/09/2026) dan menangkap tiga pelaku yang terlibat. Penangkapan ini berawal dari laporan intelijen masyarakat mengenai rencana pengiriman narkoba melalui jalur laut, yang kemudian diikuti dengan pengawasan dan penyergapan terhadap sebuah mobil pikap yang membawa sabu-sabu. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga menyita peralatan pengemasan di se

Gagalkan 65 Kg Sabu Asal Malaysia di Pesisir Bengkalis, Polisi Sikat Tiga Penyelundup Jalur Tikus

Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq Akui Terima Uang dari Sejumlah Kepala Dinas, Sebut Sudah Tradisi Lebaran

Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, mengakui dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang bahwa ia menerima uang dari beberapa kepala dinas sebagai bentuk tradisi menjelang Lebaran. Fadia menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan dalam amplop dan digunakan untuk membuat parsel yang dibagikan kepada masyarakat, meskipun ia mengklaim tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Fadia didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp2,895 miliar dari perangkat d

Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq Akui Terima Uang dari Sejumlah Kepala Dinas, Sebut Sudah Tradisi Lebaran

Gugat Keabsahan Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Denny Indrayana Tuntut Diskualifikasi dan Pembatalan Pelantikan Wapres

Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, telah mengajukan permohonan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam gugatannya, Denny menuntut diskualifikasi Gibran karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan yang diatur dalam UU Pemilu, serta meminta pembatalan pelantikan Gibran dan keputusan KPU terkait pencalonannya. Denny menekankan bahwa langkah hukum ini bertujuan untuk memulihkan tata

4 media, Cenderung netral
Gugat Keabsahan Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Denny Indrayana Tuntut Diskualifikasi dan Pembatalan Pelantikan Wapres

Buka Lapak Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Endus Tarif Khusus Rotasi dan Mutasi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dengan penetapan tarif khusus untuk promosi, rotasi, dan mutasi ASN, yang diduga menjadi sumber penerimaan gratifikasi ilegal bagi Bupati nonaktif, Anom Widiyantoro. Pengusutan ini merupakan lanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 28 Juli 2026, yang telah menetapkan empat tersangka terkait dua klaster tindak pidana korupsi, termasuk pemerasan terhadap A

Buka Lapak Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Endus Tarif Khusus Rotasi dan Mutasi ASN

Dito dalam Rombongan Jokowi Bertemu MBS Meminta Kuota Haji Tambahan, Sekarang Bermasalah!

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, terlibat dalam rombongan Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada Oktober 2023, menghasilkan tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jemaah. Namun, muncul perbedaan informasi mengenai proses perolehan kuota tersebut, di mana mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengklaim tidak dilibatkan dalam proses awal permintaan, yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilita

Dito dalam Rombongan Jokowi Bertemu MBS Meminta Kuota Haji Tambahan, Sekarang Bermasalah!

4 Remaja di Tanjung Priok Diciduk Brimob, Pemicunya Gara-Gara Bonceng Empat di Satu Motor

Empat remaja ditangkap oleh tim gabungan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara di Tanjung Priok pada Kamis dini hari (10/09/2026) karena kedapatan membawa 13 klip plastik berisi narkotika jenis ganja saat berboncengan empat di satu sepeda motor. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas melihat tindakan mencurigakan dan melakukan penggeledahan, yang juga mengamankan uang tunai Rp605 ribu dan beberapa ponsel. Saat ini, keempat remaja beserta barang bukti telah diserahkan ke Satre

4 Remaja di Tanjung Priok Diciduk Brimob, Pemicunya Gara-Gara Bonceng Empat di Satu Motor